JAKARTA, balipuspanews.com– Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) untuk segera mengambil langkah proaktif dalam mengusut laporan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang menyeret nama seorang bupati di Kabupaten Kupang. Ia menegaskan agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu.
Pernyataan tegas disampaikan Habiburokhman menyusul laporan hukum yang masuk terkait dugaan asusila yang melibatkan kepala daerah di wilayah tersebut.
”Saya Habiburokhman, Ketua Komisi III (DPR RI-red) baru saja menelepon Kapolda NTT, meminta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan di mana ada seorang bupati di Kupang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapapun,” ujar Habiburokhman dalam rekaman video yang diterima, Sabtu (14/11/2026).
Selain meminta pengusutan berjalan cepat, Komisi DPR RI yang membidangi persoalan hukum itu juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan penahanan apabila alat bukti dan permulaan yang sah telah terpenuhi.
”Laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat. Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya meminta agar yang bersangkutan ditahan,” tegasnya.
Selain mengawal sanksi pidana, Habiburokhman yang juga Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra menegaskan siap mengawal sanksi etik dan administratif terhadap persoalan ini. Diketahui Bupati Kupang periode 2025-2030 dimaksud merupakan kader Partai Gerindra.
Habiburokhman menyatakan bahwa jika nanti proses hukum membuktikan kebenaran atas dugaan pemerkosaan tersebut, maka pelaku harus dijatuhi hukuman maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dan kelak kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami pun akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan (dari keanggotaan Partai Gerindra-red), dan mendorong yang bersangkutan dipecat juga sebagai bupati,” pungkasnya.
Untuk diketahui, kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan kepala daerah kembali menjadi sorotan tajam DPR RI setelah pimpinan Komisi III DPR RI menerima masukan atas dugaan pemerkosaan yang dilakukan seorang bupati dan laporan resmi atas kasus tersebut telah dilayangkan ke Polda NTT.
Penulis: Hardianto
Editor: Oka Suryawan



