Siswa terancam tidak melanjutkan SMA lantaran tidak lolos zonasi maupun jalur optimalisasi.
Siswa terancam tidak melanjutkan SMA lantaran tidak lolos zonasi maupun jalur optimalisasi.
sewa motor matic murah dibali

NEGARA, balipuspanews.com- Penerapan sistem zonasi pada PPDB tahun ini mengancam kelangsungan program pendidikan 12 tahun. Penyebabnya karena ada anak lukusan SMP yang terancam putus sekolah lantaran tidak bisa masuk di SMA Negeri. Harapan salah seorang siswa untuk menjadi TNI pun dipastikan kandas karena tidak mendapatkan sekolah.

Seperti yang dialami enam orang siswa di Kecamatan Melaya. Mereka terancam putus sekolah dan tidak bisa mengejar cita-citanya menjadi tentara lantaran gagal masuk SMA Negeri 1 Melaya melalui jalur zonasi. Mereka yang gagal masuk SMA 1 Melaya diantaranya, Wibi Hendrianto, I Putu Rendy Prima Bimantara dan I Putu Danu Artha, ketiganya asal Gilimanuk, Melaya.

Kemudian Ni Made Desi Adi Vanilayani, Ni Putu Nia Asri Armini dan Ni Komang Asri Ayu Gita Meliana, ketiganya asal Desa Tukadaya, Melaya.

Pertama mereka  mendaftar di SMA Negeri 1 Melaya melalui jalur zonasi, namun tidak lulus. Kemudian dengan adanya kebijakan penambahan satu kelas di masing-masing SMA Negeri mereka  kembali mendaftar melalui jalur NEM. Namun harapan mereka kandas karena kembali tidak lolos. Lantaran dua kali gagal membuat mereka putus ass.

“Saya sudah putus asa karena sudah tidak bisa bersekolah di SMA Negeri. Cita-cita saya menjadi anggota TNI-AD juga pasti kandas,” ujar salah satu siswa asal Gilimanuk, Kamis (11/7/2019).

Lantaran tidak diterima di SMA Negeri, siswa yang asal Gilimanuk mengaku enggan mendaftar di sekolah swasta.lantaran kondisi perekonomian orang tua mereka pas-pasan.

Namun demikian mereka masih berkeinginan bisa melanjutkan sekolah di SMA Negeri karena itu mereka berharap pihak pemerintah dan para wakil rakyat (DPRD) bisa memperjuangkan keinginan mereka bersekolah di SMA Negeri.

“Kami berharap pemerintah dan bapak-bapak dewan memperhatikan kami. Kami butuh solusi, tapi jangan kami berikan solusi masuk ke sekolah swasta karena orang tua kami tidak akan mampu membiayai. Walaupun biaya ditanggung pemerintah, tapi pasti saja ada biaya yang ditanggung sendiri,” imbuhnya.

Ketua Komisi A DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi saat dikonfirmasi mengaku prihatin dengan banyaknya siswa yang tidak diterima di SMA Negeri melalui jalur zonasi.

Namun  PPDB SMA menjadi kewenangan provinsi. Pihaknya hanya bisa memberikan masukan ke provinsi terkait permasalahan jalur zonasi. Kedepan pembagian zonasi harus melihat kondisi riil dilapangan sehingga tujuan utama menerapkan sistem zonasi untuk pemerataan benar-benar terwujud.

“Seperti siswa di Gilimanuk, zonasinya justru mengikuti SMA Negeri di Gerokgak, Buleleng. Ini kan masalah, disamping kabupaten lain juga harus melewati hutan yang luas. Kedepan ini harus diperbaiki ” ujarnya.

Pihaknya juga sudah berkordinasi dengan provinsi untuk penambahan sekolah negeri di wilayah yang memang tidak terdapat SMA Negeri atau ada sekolah negeri namun tidak menampung lulusan SMP, sehingga mereka tidak lagi terkendala masalah zonasi. (nm/bpn/tim).