Pemilihan Kepala Desa
Pemilihan Kepala Desa
sewa motor matic murah dibali

NEGARA, balipuspanews.com – meski DPRD Jembrana menrekomendasikan agar Pilkel serentak di 35 desa ditunda, namun ekskutif tetap ngotot. Tahapan Pilkel yang sudah dilaksanakan akan terus dilanjutkan dan esekutif mengaku siap bertanggung jawab terhadap Pilkel serentak pada bulan September itu.

Asisten I (ketataprajaan) Setda Jembrana yang juga Ketua Panitia Pilkel serentakI Nengah Ledang, Selasa (18/6/2019), mengatakan, usai raker dnegan DPRD yang mengeluarkan rekomendasi agar pilkel serentak ditunda, dirinya psudah melapor kepada Bupati Jembrana, I Putu Artha. Dari hasil koodinasi dengan bupati itu tahapan Pilkel yang sudah berjalan, diputuskan belum sampai harus ditunda. “kami memulai tahapan itu tidak sembarangan dan sekarang tahapan sudah berjalan. Tidak mungkin sampai ditunda,” tegasnya.

Menurutnya, Peraturan Daerah (Perda) Perda Jembrana Nomor 2 Tahun 2015,tentang Pilkel memang belum dirubah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades/Pilkel).

Inti dari perubahan Permendagri yang lama ke Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, ada penghapusan syarat calon Kepala Desa (Perbekel) yang sebelumnya diharuskan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. “pada Permendagri yang baru, syarat calon Perbekel yang harus berdomisili di desa setempat, itu sudah dihapuskan, dan kami juga sudah tuangkan ke dalam Tatib (tata tertib) Pilkel tahun ini. Kalau memang harus merubah Perda, yang diubah tidak banyak, dan hanya perlu menghapus syarat itu,” ujar mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jembrana ini.

Selain m Perda, yang menjadi sorotan Dewan sehingga meminta tahapan Pilkel ditunda, juga kekurangan anggaran Pilkel di APBD 2019. Dari usulan anggaran Rp 2,8 miliar untuk Pilkel di 35 desa hanya terpasang Rp 1,8 miliar. Namun setelah dikoordinasikan ke k Mendagri, dipastikan untuk kekurangan anggaran, itu bisa dibiayai lewat APBDes di masing-masing desa. “Yang disiapkan di desa idak banyak. Paling hanya untuk makan dan minum danalat tulis kantor,” ungkapnya.

Meski tidak bisa menunda tahapan Pilkelnamun eksekutif tetap menghormati masukan Dewan. Sehingga Dewan akan diajak bersama-sama koordinasi ke Mendagri, termasuk berupaya mengusulkan perubahan Perda.

Adanya rekoemndasi DPRD Kabupaten Jembrana untuk menunda pelaksanaan pilkeljuga mendapat reaksi dari panitia pilkel “Saya jadi tidak faham dengan kebijakan itu. Dari Pemkab sendiri kan sudah mengucurkan dana sesuai peraturan bupati dan tidak masalah,” ujar Made S salah seorang panitia pemilihan Perbekel. (nm/bpn/tim)