Rapat Paripurna di kantor DPRD Provinsi Bali terkait Ranperda tentang Perubahan APBD 2019 Semesta Berencana tahun 2019.
Rapat Paripurna di kantor DPRD Provinsi Bali terkait Ranperda tentang Perubahan APBD 2019 Semesta Berencana tahun 2019.

DENPASAR, balipuspanews.com-
Empat Fraksi di DPRD Provinsi Bali
mengapresiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2019 Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2019. Hal ini disampaikan masing-masing Fraksi Partai dalam Rapat Paripurna antara eksekutif dan legislatif di Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (12/8).

Adapun pandangan Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh I Made Dauh Wijana mengatakan bahwa dinilai dari segi aspek pendapatan daerah, fraksi dari Partai Golongan Karya (Golkar) mengapresiasi, namun mengingatkan pada sumber-sumber pendapatan daerah, pihaknya memberikan saran agar terus berkreasi dan melakukan terobosan dengan catatan tidak membebani masyarkat luas.

Begitupula pada aspek belanja daerah yang mengalami peningkatan sebesar 7,2 triliun lebih. Fraksi Golkar berpandangan, meskipun terjadi peningkatan, pihaknya berharap  tidak mentoleran terkait belanja daerah dan mengingatkan agar tidak terjadi diluar mekanisme dan aturan yang berlaku.

“Kami berkomitmen good and development (pengembangan) di Provinsi Bali,” tegasnya.

Sementara pandangan dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Diah Werdhi Srikandi menyatakan, Fraksi PDIP memiliki pandangan
uraian serta alasan argumentasi terkait APBD Semesta Berencana 2019, terjadi perubahan proyeksi yang ditetapkan pada APBD induk.

Adanya beberapa program yang menimbulkan pergeseran kegiatan, serta penetapan silva sisa lebih pada  anggaran 2018.

Disamping itu, fraksi PDIP menjelaskan tentang pendapatan daerah dalam APBD mengalami perubahan yakni  bertambahnya pada APBD Perubahan  sebesar 175.352.469.400 semula 6.3 triliun  menjadi  6,6 triliun mengalami  penjngkatan yang disebabkan karena perubahan target pendapatan.

Dikatan Diah, belanja daerah mengalami peningkatan dari 366.960.733. 75,43  total APBD Perubahan  7.201.196. 359.769, defisit APBD induk sebesar  2. 018.510. 757.121 meningkat sebesar 191.588.263.675 . Total devisit 702.345 .385 .365.

Selain itu, perlu ditingkatkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada ASN dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam bidang pelayanan.

“Peningkatan sarana dan prasarana kepada wajib pajak dan sumber pendapatan lainnya perlu dilakukan, selain optimalisasi  pengembangan  bersumber pada pengelolaan kekayaan daerah. Potensi kekayaan daerah dan sumber lainnya,” jelasnya.

Disisi lain pandangan Partai Demokrat yang dibacakan oleh Utami Sri Suryadi mempertanyakan kepada Gubernur terkait tercapainya target sasaran namun menyisakan anggaran.

“Melihat target sasaran tercapai, kenapa anggaran tersisa? Apakah disengaja, mohon dijelaskan,” ucapnya.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga meminta penjelasan Gubernur terkait  belanja pegawai dalam anggaran  induk, yang dulunya berjumlah  1, 732 triliun  menjadi 1.676 triliun, tentu   mengalami penurunan sebesar  3,25 persen, apakah tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai?, Sri kembali menanyakan.

Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan oleh I Nengah Wijana menyetujui perubahan APBD Perubahan Semesta Berencana 2019, karena berpedoman Perdamemgri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

“Kami Mengapresiasi adanya peningkatan pendapatan daerah pada APBD induk sebesar 6.323.498 553 menjadi 6.498.850.503, kenaikan 175 miliar,” jelasnya. (bud/bpn/tim).