JAKARTA, balipuspanews.com – Dosen Sekolah Pasca Sarjana Unas, Prof. Syarif Hidayat, Ph.D mengatakan bahwa kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya sudah ditandai oleh adanya silang kebijakan antar instansi pemerintah.
“Tentunya banyak faktor politik dan ekonomi yang telah menyebabkan hal ini terjadi. Secara teknis, salah satu diantaranya adalah karena belum dioptimalkannya teknologi digital dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan,” imbuhnya saat acara “Kaleidoskop FISIP Unas 2021 Paparkan Penelitian Dosen dalam Kenormalan Baru” di Gedung Menara UNAS, Jakarta Selatan, (20/12).
Dosen Program Studi Sosiologi FISIP Unas, Adilia Pramanti, S.Sos., M.Si. mengatakan bahwa penelitian penting untuk terus dilakukan mengingat hal ini merupakan bagian dari inovasi dan adaptasi, serta transfer pengetahuan.
“Dalam aspek sosiologi sendiri, penelitian penting untuk terus dilanjutkan agar bisa memantau dan mengamati perubahan-perubahan sosial dari masyarakat,” katanya.
Berbicara dari aspek Hubungan Internasional, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIP Unas, Dr. Aos Yuli Firdaus, S.IP., M.SI. mengatakan, dinamika dalam hubungan internasional berfokus pada upaya setiap negara dalam menghadapi permasalahan yang sama, yakni Covid-19.
Menurutnya, diperlukan tindakan yang cepat dalam mengatasi Covid-19 dengan mendorong pemerintah untuk gencar melakukan kerja sama internasional.
Dosen Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNAS, Dr Hendra Maujana Saragih S.IP., M.Si, memaparkan upaya serius dan diplomasi Indonesia mencari vaksin agar terjamin akses dan ketersediaan vaksin mengatasi Covid-19 mengingat Indonesia memiliki keterbatasan sumber daya kesehatan. Dalam hal ini, Indonesia menggunakan multi track diplomacy yang dinilai cukup efektif dalam penguatan kapasitas negara terdampak dan menggalang dukungan internasional menghadapi pandem Covid-19, dimana ini menunjukkan aktivisme Indonesia cukup dipandang.
Dalam kesempatan yang sama, Dosen Program Studi Administrasi Publik FISIP Unas, Dr. Achmad Muksin, M.Si. mengatakan, pandemi Covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan guna membatasi mobilitas masyarakat. Adapun kebijakan yang dikeluarkan ialah PSBB, PSBB Transisi DKI, PPKM Darurat, serta PPKM empat level.
“Tak hanya itu, pemerintah juga membuka pelayanan berbasis digital seperti layanan DIRJEN Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) online melalui website, aplikasi New All Record (NAR), smartchecking, pedulilindungi untuk vaksinasi yang dikeluarkan kementerian kesehatan, serta PCara yang dikelauarkan BPJS Kesehatan,” ucap Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP Unas itu.
Ia melanjutkan, pelayanan berbasis digital memiliki tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat asal dipahami dengan baik. Pelayanan online ini juga harus bisa mewujudkan pemanfaatan data yang terintegrasi, penyederhanaan prosedur birokrasi, menghasilkan pelayanan secara efektif dan efisien, serta tidak hanya berpusat di perkotaan, tetapi juga di pedesaan.
Sementara dari aspek Ilmu Komunikasi, pada masa kenormalan baru ini, media sosial menjadi wadah komunikasi utama yang dilakukan oleh masyarakat. Berbagai pihak berlomba-lomba menggunakan media sosial dan mengambil manfaatnya. Hal ini yang disampaikan Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Unas, Dian Metha Ariyanti, S.Sos., M.Si. dalam paparannya.
“Pada era new normal ini aktivitas komunikasi dilakukan melalui media sosial, seperti membangun brand engagement. Namun, tidak semua masyarakat paham dalam membangun hal tersebut. Padahal, brand engagement sangat penting untuk mengetahui seberapa tingkat keterlibatan followers terhadap informasi yang disampaikan, sehingga diperlukan strategi pengelolaan media sosial yang baik untuk membangun brand engagement,” tutupnya.
Penulis/editor : Ivan Iskandaria.
