F-PDIP Usul Para Kepala Staf Saat Ini Dipilih Secara Bergantian Menjadi Panglima TNI

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, T.B Hasanuddin dalam Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema 'Tantangan Besar Panglima TNI Baru' di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2021). (Foto: DPR RI)
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, T.B Hasanuddin dalam Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema 'Tantangan Besar Panglima TNI Baru' di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2021). (Foto: DPR RI)

JAKARTA, balipuspanews.com – Pergantian pucuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam waktu dekat akan dilakukan menyusul masa jabatan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada November 2021.

Sejumlah wacana dan usulan muncul terkait posisi Panglima TNI berikutnya yang dinilai akan memegang peran strategis karena pemilihannya dilakukan menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2024.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, T.B Hasanuddin mengakui posisi Panglima TNI akan mendapat perhatian besar dari masyarakat karena menjelang pemilu. Oleh karena itu, apabila semua pihak menginginkan agar tidak ada spekulasi dan pandangan negatif, maka 3 Kepala Staf TNI yang ada saat ini pensiunnya sebelum pemilu 2024.

“Ketiganya tidak masuk dan menyiapkan diri saat dimana perlu mendapat perhatian kita semua yaitu tahun 2024. Karena mulai bulan Februari (2024) akan ada pilkada, ada pilpres dan ada pileg,” ucap T.B Hasanuddin dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Tantangan Besar Panglima TNI Baru’ di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2021).

Dengan apabila Presiden dan DPR memilih para kepala staf saat ini menjadi Panglima TNI secara berurutan, maka tidak akan terjadi kegaduhan karena ketiga para Staf TNI itu tidak memiliki kepentingan politik karena pensiun sebelum Pemilu 2024.

“Jadi kalau mau, mengambil urutan sajalah. Semuanya kebagian, ya.. sudah Pak Andika (KSAD), tahun depannya ganti Pak Yudo (KSAL), dan nanti setelah Pak Yudo kemudian Pak Fadjar (KSAU),” imbuh purnawirawan TNI yang juga mantan Sekretaris Militer di era Presiden Megawati Soekarnoputri ini.

Namun, menurut T.B Hasanuddin, bisa juga alternatif lain apabila ada pandangan yang menginginkan agar Panglima TNI mengikuti proses pemilihan Kapolri saat ini, Jenderal TNI Listyo Sigit Prabowo yang baru akan pensiun pada 2027.

Artinya, sambung TB. Hasanuddin, proses pemilihan Panglima TNI yang baru harus menemukan dulu The Rising Star dan memilih terlebih dahulu para Kepala Staf yang baru.

“Kalau misalnya ada pendapat yang mau agar Panglima TNI mendampingi Pak Kapolri, yang lahir pada 5 Mei 1969 dan baru pensiun pada 1 Juni 2027. Artinya setelah Tahun 2004 beliau masih sisa 3 tahun lagi. Kalau maunya seperti itu, harus ada Panglima TNI yang dari KSAD baru, atau KSAL baru, atau KSAU baru. Dan kita tidak bisa melihat siapa The Rising Star ke depannya,” ucap purnawirawan jenderal bintang 2 ini.

Pembicara lainnya, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Syaifullah Tamliha mengatakan pihaknya menunggu surat presiden dan siapapun yang ditunjuk presiden akan dibahas oleh Komisi I DPR.

“Presiden saya yakin tahu soal calon Panglima TNI itu. Kalau Presiden mengirimkan hari ini, ya hari ini otomatis kita bahas, bisa saja.

“Tak ada yang sulit. Kita tunggu penunjukan Presiden Jokowi,” ucap Wakil Ketua Umum DPP PPP itu.

Sementara itu, Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengakui pemilihan Panglima TNI banyak yang mengaitkan dengan agenda dan isu-isu politik Pemilu 2024.

“Padahal sebenarnya tidak berkaitan secara langsung,” kata dia.

Artinya, kata Khairul Fahmi, peran strategis TNI menjelang Pemilu 2024 bukan terkait dengan politik praktisnya, tapi lebih pada menjaga stabilitas dan pengamanan dari perhelatan besar demokrasi tersebut.

“Tentu saja dalam hal ini menjaga reputasi negara bahwa kita bisa menjalankan demokrasi dengan dengan baik, dengan lancar, dengan damai, menghasilkan kepemimpinan baru yang bisa membawa pada kemajuan,. Jadi bukan soal politik praktisnya, tapi bagaimana Panglima TNI nanti bisa mengawal pesta demokrasi agar lancar dan sukses,” tegas Khairul Fahmi.

Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan