Faktor Sosiologis Problem Utama Masih Terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak

Diskusi Forum Legislasi dengan tema
Diskusi Forum Legislasi dengan tema "Darurat Kekerasan Seksual Anak, Bagaimana Implementasi UU TPKS?" di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7/2022). (Foto: balipuspanews.com)

JAKARTA, balipuspanews.com- Tindak kekerasan seksual pada anak masih terus terjadi meskipun sudah banyak undang-undang yang memayungi perlindungan kepada anak-anak dari kejahatan seksual.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya mengatakan problem utama dari kejahatan seksual berulang pada anak adalah karena problem sosiologis dan sosiokultural di tanah air.

“Di sinilah kemudian kita harus melihat kehadiran undang-undang, itu satu sebagai legal standing state aparatur, aparatur negara dalam menjalankan tugas-tugas perlindungannya,” ucap Willy Aditya dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema “Darurat Kekerasan Seksual Anak, Bagaimana Implementasi UU TPKS?” di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Mantan Ketua Panja RUU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) ini menegaskan masih terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, akibat lemahnya literasi, edukasi, dan narasi kesadaran terhadap ancaman bahaya dan pidananya masih kurang disosialisasikan.

Maka, media menjadi salah satu elternatif, termasuk film bisa efektif untuk sosialisasi UU TPKS tersebut.

“UU TPKS dan turunannya seperti UU Perlindungan Anak, UU HAM, dan UU yang satu geng dengan TPKS bisa diterapkan hukum acaranya baik delik maupun acaranya. Jadi, narasi tentang bahaya dan ancaman pidana kekerasan seksual itu yang kurang dimasifkan,” tegas politisi dari Partai NasDem itu.

Willy mengapresiasi peran media massa dalam mendorong pengesahan UU TPKS dengan pemberitaan yang disebutnya luar biasa ini, namun ia juga mengkritisi peran media massa kurang dalam memberikan narasi tentang bahaya dan ancaman pidananya.

“Saya kira film masih menjadi salah satu media yang efektif untuk membangun narasi anti kekerasan seksual terhadap anak itu. Seperti film tukang bubur naik haji, transmigrasi era Soeharto ‘Jendela Rumah Kita’ yang dibintangi Dede Yusuf dan Dessy Ratnasari, dan lain-lain,” ujarnya.

Dengan pengesahan UU TPKS oleh DPR maka tugas ke depan legislator adalah pengawasannya.

“Sehingga dalam kejahatan seksual yang seumur dengan peradaban bumi ini, perlu kehdiran negara, tokoh agama, dan komunitas untuk membangun narasi kejahatan seksual tersebut,” ungkap Willy.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina mengatakan keberadaan UU TPKS telah banyak membuat masyarakat berani melaporkan kejahatan seksual terhadap anak.

Karena itu, kasus-kasus lama yang selama ini belum terungkap menjadi terbuka. Misalnya kasus pesantren di Jombang, Jawa Timur yang terjadi pada tahun 2019 bisa diungkap kembali pada tahun 2022 ini.

“Jadi, UU TPKS ini harus disosialisasikan sampai ke bawah. Kadang masih banyak yang belum tahu dan sadar dengan UU TPKS ini. Bahkan dari 163 perempuan di parlemen belum tentu semuanya paham dan menyosialisasikannya ke masyarakat. Itu bisa dilihat di Instagram-nya,” ujar Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Selain itu kata Selly, akan sangat tergantung anggaran di pemerintah daerah. Dimana anggaran di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI saja hanya Rp246 miliar. Artinya jika daerah tidak memiliki anggaran, otomatis tidak akan bisa menyosialisasikan UU TPKS tersebut.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Nahar mengatakan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini terus meningkat sampai hari ini.

Namun, peningkatan itu akibat banyak anggota masyarakat yang berani melapor setelah disahkannya UU TPKS tersebut.

“Dari jumlah, kasus kekerasan seksual anak itu meningkat. Hanya saja peningkatan ini akibat banyak yang berani melapor setelah UU TPKS ini disahkan. Bahkan pelapor, saksi, korban dan lainnya dilindungi dan dijamin keselamatanya,” ungkap Nahar.

Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan