Sidang pandangan umum terhadap Raperda Pencabutan Perda Nomor 5 tahun 2006 tentang Tata cara Tuntutan ganti Kerugian daerah dan Raperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belannja daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2018
Sidang pandangan umum terhadap Raperda Pencabutan Perda Nomor 5 tahun 2006 tentang Tata cara Tuntutan ganti Kerugian daerah dan Raperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belannja daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2018

DENPASAR, balipuspanews.com – Fraksi Demokrat meminta penjelasan soal tak tercapainya pendapatan retribusi daerah, pendapatan transfer tahun 2018 pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah pada sidang pandangan umum terhadap Raperda Pencabutan Perda Nomor 5 tahun 2006 tentang Tata cara Tuntutan ganti Kerugian daerah dan Raperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belannja daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2018 di ruang sidang DPRD Provinsi Bali, Rabu (26/6/2019).

“Mohon penjelasan saudara Gubernur tentang hal-hal pendapatan dari Retribusi Daerah tahun 2018 tidak mencapai target dari target sebesar Rp 48 Milyar Lebih dengan realisasi sebesar Rp 40 Milyar Lebih atau 83,09 persen, bahkan lebih kecil dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp 46 Milyar Lebih,” kata I Komang Nova Sewi Putra saat membacakan pandangan umum partai Demokrat terhadap Raperda Pencabutan Perda Nomor 5 tahun 2006 tentang Tata cara Tuntutan ganti Kerugian daerah dan Raperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belannja daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2018

Bukan itu, saja Nova juga meminta penjelasan soal pendapatan transfer tahun 2018 tidak mencapai target dari target sebesar Rp 2.62 Trilliun Lebih dengan realisasi sebesar Rp 253 Trilliun Lebih atau 96 48 persen, bahkan lebih kecil dari realisasi tahun anggaran tahun 2017 sebesar Rp 2 57 Trilliun Lebih

Selain itu, pihaknya juga meminta penjelasan soal pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2018 tidak mencapai target dengan target sebesar Rp 171 Milyar Lebih dengan realisasi sebesar Rp 170 Milyar Lebih atau 99 44 persen bahkanlebih kecil dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp 188 Milyar Lebih.

Lebih jauh, pada prisnipnya pada sidag itu, Demokrat menyatakan setuju dan dukungan kepada Gubernur Koster terkait Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Tata Cara tuntutan ganti Kerugian Daerah dicabut, karena ada beberapa alasan antara lain alasan sosiologis Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Daerah, sudah tidak sejalan lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini.

Kemudian pertimbangan alasan kewenangan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Pengenaan Ganti Kerugian Negara /Daerah terhadap Bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemda Provinsi Bali bukan lembaga yang berwenang mengatur tentang tata cara pengenaan ganti rugi daerah, melainkan adalah kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. Alasan yuridis Pasca diundangkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan telah berhasil ditetapkan Negara.

Sedangkan terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada Gubernur Koster a karena mempertahankan Penilaian atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap mampu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018 yang diterima pada rapat Paripurna Dewan pada hari Rabu, 28 Mei 2019 dengan memperoleh opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-6 (keenam) kalinya berturut-turut.

” Hal ini merupakan prestası dan kerja keras kita bersama dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.

Selain itu, Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada saudara Gubernur Koster telah berhasil mencapai Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 yang ditargetkan sebesar Rp 6,199 Trilliun Lebih dengan realisasi sebesar Rp 6,259 Trilliun Lebih atau 100,96 persen. (art/bpn/tim)