Fraksi Demokrat Soroti Pajak Kendaraan Bermotor agar Diturunkan

Dra. Utami Dwi Suryadi saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Demokrat
Dra. Utami Dwi Suryadi saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Demokrat

DENPASAR, balipuspanews.com – Menyikapi keluhan masyarakat terkait besarnya pajak kendaraan yang tidak mengalami penurunan selama kurun waktu lima tahun, Fraksi Demokrat Bali menyuarakan keluhan tersebut kepada Gubernur Bali agar meninjau kembali kebijakan tersebut demi kepentingan masyarakat.

Hal ini disampaikan Fraksi Demokrat dalam Rapat Paripurna ke-35 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 saat menyampaikan Pandangan Umjm Frkasi terkait Raperda Provinsi Bali Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, Senin (3/10/2022) di ruang Rapat Utama kantor DPRD Provinsi Bali.

Meski pajak dari kendaraan bermotor ini untuk mendongkrak Pajak Daerah tahun 2023 yang dianggarkan dianggarkan sebesar Rp 2,81 triliun lebih atau meningkat sebesar Rp 237,76 miliar lebih atau 9,21% dari APBD Induk tahun 2022 sebesar Rp 2,58 triliun lebih.

Khusus untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 1,41 Triliun Lebih ada peningkatan sebesar Rp 159,74 miliar lebih atau 12,77 %, dari anggaran sebesar Rp 1,25 Triliun Lebih tahun 2022.

Baca Juga :  3 Kunci Pengelolaan Kebencanaan Partai Gelora kepada Pemerintah

“Kami Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kehadapan saudara Gubernur walaupun kondisi ekonomi belum stabil karena pandemi Covid-19 penerimaan PKB terus meningkat. Namun demikian Kami Fraksi Partai Demokrat masih mendengar keluhan dari masyarakat dimana PKB yang dibayar oleh Masyarakat pemilik kendaraan bermotor lebih dari lima tahun yang lalu tidak pernah turun untuk kendaraan yang sama yang dimiliki, sedangkan menurut logika kendaraan tersebut nilai jualnya pastilah menurun setiap tahunnya sesuai dengan harga pasar,” tegas Dra. Utami Dwi Suryadi saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Demokrat.

Utami berharap kepada Pemerintah agar tidak memberatkan masyarakat pemilik kendaraan bermotor dan tidak adanya perbedaan yang sangat mencolok dengan Provinsi lain.

Dan besaran PKB yang digunakan disesuaikan dengan harga jual pasar kendaraan bermotor tersebut. Dimana setiap tahunnya akan berubah-ubah.

“Kami Fraksi Partai Demokrat sarankan agar Nilai Jual Obyek Pajak Kendaraan Bermotor yang dipakai dasar untuk pengenaan PKB disesuaikan dengan harga pasar atau disesuaikan diantara NJOPKB Provinsi yang terdekat yaitu Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat,” sambung Utami.

Baca Juga :  BNNP Bekuk Drivel Ojol Ambil Paketan Kokain Senilai 1 Miliar

Lebih jauh Utami juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur atas keberaniannya telah menganggarkan Sumbangan Kontribusi Wisatawan sebesar Rp 100 Miliar, padahal belum diketahui hasil uji coba sistem pungutannya, dengan harapan dapat ditingkatkan mengingat kunjungan wisatawan ke Bali semakin meningkat.

Dengan pulihnya kinerja ekonomi Bali tahun 2022 sudah tentu akan memberikan pengaruh yang positif terhadap capaian berbagai indkcator pembangunan Bali.

Kinerja ekonomi yang membaik juga akan memberikan dampak yang positif terhadap sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah yang akan dirancang dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 sehingga diharapkan sasaran dan target pembangunan yang telah dicanangkan dapat terealisasi sesuai dengan rencana.

Secara umum RAPBD tahun 2023 dirancang seperti: Pendapatan Daerah sebesar Rp 5,7 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp 5,3 triliun lebih, sehingga terdapat Surplus sebesar Rp 110,6 miliar lebih dan Pembiayaan Netto sebesar Rp 110,6 miliar lebih.

Baca Juga :  Buleleng Raih Penghargaan TP2DD Kabupaten Terbaik Wilayah Jawa-Bali

Sementara Pandangan Umum Fraksi Golkar yang dibacakan I Wayan Rawan Atmaja, soroti terkait dengan telah berkali-kalinya muncul kasus terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali, baik itu terlantar karena tidak kunjung diberangkatkan oleh Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja ataupun terlantar di luar negeri.

“Kami Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar Saudara Gubernur dapat menanganinya secara serius mulai dari pengawasan terhadap perusahaan perusahaan penyalur tenaga kerja sampai dengan memaksimalkan fungsi dan kerja layanan satu atap,” harapnya.

Tidak kalah penting, Rawan Atmaja juga menyampaikan kepada Gubernur atas keluhan para nelayan yang kesulitan mendapatkan BBM disamping karena meningkatnya beban hidup nelayan karena meningkatnya harga BBM.

“Kami menyarankan saudara Gubernur melakukan langkah-langkah konferhensip membantu para nelayan,” cetusnya.

Penulis: Budiarta

Editor: Oka Suryawan