Penetapan Ranperda Peruabahan APBD TA 2019 bertempat di Gedung Sabha Nawa Natya.
Penetapan Ranperda Peruabahan APBD TA 2019 bertempat di Gedung Sabha Nawa Natya.

SEMARAPURA, balipuspanews.com – Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta dan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung menghadiri kegiatan penetapan Ranperda Perubahan APBD TA 2019 bertempat di Gedung Sabha Nawa Natya pada Senin (30/9/2019).

Rapat Paripurna Dewan Klungkung terkait penetapan Ranperda Perubahan APBD TA 2019 ini dipimpin langsung Ketua DPRD KLungkung Anak Agung Gede Anom,SH, serta dihadiri pula Wakil Ketua Wayan Baru,S,Sos, dan Wakil Ketua Cok Gde Agung.

Sementara itu dalam sambutannya Bupati Suwirta menyampaikan terkait, Ranperda Perubahan APBD TA 2019 yang sudah disepakati oleh semua anggota fraksi DPRD Kabupaten Klungkung, Bupati Suwirta menugaskan Sekretaris Daerah untuk segera membuatkan regulasi-regulasi yang diperlukan sehingga program-program yang terdapat di dalam Ranperda APBD TA 2019 tersebut dapat segera dilaksanakan.

“Saya  ucapan terimakasih terkait semua fraksi yang sudah memberikan pandangan akhir/pendapat akhirnya dan masukan kepada Pemkab Klungkung serta dapat menyetujui Ranperda Perubahan APBD TA 2019 Pemkab Klungkung ini,” ujar Bupati Suwirta tegas.

Terkait tenaga Retribusi, Pemkab akan menaikan Gaji tenaga retribusi mengingat tingkat kemahalan harga dan kebutuhan di Nusa Penida yang tinggi. Bupati Suwirta dan Jajaran sepakat mengenai masukan yang disampaikan oleh para anggota Fraksi, dan masih akan terus berupaya mensejahterakan masyarakat Klungkung. Biarkan Pemkab berproses, dalam melakukan Pembangunan itu perlu proses.

Sebelum disahkan dalam pandangan umum seluruh Fraksi yang disampaikan Fraksi PDI.P disampaikan oleh pembicaranya I Wayan Misna,SE menyatakan dengan ditetapkannya Perda Perubahan APBD TA 2019 fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Klungkung menyarankan agar saudara Bupati Klungkung segera menerbitkan SK Bupati Klungkung sehingga dalam kurun waktu yang relatip singkat pelaksanaan Perda Perubahan APBD TA 2019 tidak molor.Kami dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Klungkung menyarankan kepada pihak RSUD Klungkung terkait pinjaman Daerah dalam hal menangani Cash plow RSUD Klungkung demi lancarnya Arus Kas RSUD Klungkung deangan cara melakukan pinjaman daerah harus memenuhi norma hukum Pinjaman Daerah serta dalam surat permohonan persetujuan DPRD Kabupaten Klungkung agar memenuhi Norma hukum dan kemitraan, Tentang Jaspel RSUD Klungkung.Karena sudah adanya Pernyataan dari Pemerintah Karangasem untuk menyelesaikan masalah Pembiayaan
Pengungsi, sehingga Pemerintah khususnya pihak RSUD Klungkung untuk segera menyikapi masalah ini, sehingga Jaspel para Dokter dan ASN bisa segera di selesaikan pembayarannya.
Dalam Pemunggutan Retribusi terhadap Wisatawan khususnya di Kepulauan Nusa Penida, hendaknya saudara Buapti menugaskan tenaga yang benar benar relevan di bidangnya disamping menambah jumlah Petugas Jaga sehingga Kebocoran retribusi yang masuk bisa di minimalisir.

Sementara dari  Pendapat akhir fraksi Hanura dengan jubir Luh Andriani menyoroti terkait pinjaman jangka pendek sebesar Rp.13,5 milyar pada prinsipnya Fraksi Partai Hanura dapat menerima penjelasan Saudara Bupati. Hal ini dapat kami setujui dengan pertimbangan untuk membantu keberlangsungan pelayanan di RSUD Klungkung. Selain itu terkait pemutihan utang biaya perawatan pasien pengungsi bencana gunung agung dengan mengambil hak seluruh pegawai RSUD Klungkung , Fraksi Partai Hanura menegaskan agar pihak RSUD Klungkung mengurungkan kebijakan tersebut dan segera mencairkan jasa pelayanan kepada seluruh pegawai RSUD Klungkung secepatnya. Hal ini menindaklanjuti kesiapan Pemkab Karangasem yang sanggup melunasi utang sekitar 1,4 milyar kepada pihak RSUD Klungkung. Fraksi Partai Hanura berharap agar pola penyerapan anggaran dilakukan
dalam gerak yang berimbang, proposional dan berkelanjutan. Pola anggaran yang hendak dicapai di kemudian hari, bukan hanya terserapnya anggaran, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana penyerapan anggaran tersebut mampu melahirkan efek positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan daerah Kabupaten Klungkung.

Dilain pihak  Pendapat akhir fraksi Nasdem dengan juru bicara Ida Ayu Made Gayatri,SH,menyebutkan Sebagai representasi rakyat, kami Fraksi Nas Dem tidak henti-hentinya untuk berjuang demi kepentingan rakyat dan selalu kritis terhadap kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, artinya ketika APBD kita sepakati dan dilaksanakan kami tidak selalu berpegang pada hal-hal yang bersifat normatif akan tetapi senantiasa juga melakukan penilaian-penilaian terhadap tujuan yang menjadi sasaran program, untuk itulah terkait dengan pelaksanaan APBD TA.2019 Fraksi Nas Dem berpendapat bahwa pelaksanaan APBD TA. 2019 masih mengalami kendala yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Eksekutif, sehingga ke depan tidak terjadi lagi hal-hal serupa yang merugikan masyarakat dan menjadi hambatan untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, namun demikian sasaran normatif APBD TA.2019 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku., akan tetapi pada sasaran Implementasi pelaksanaan APBD TA 2019 ada beberapa pertanyaan yang dijawab dengan normatif dan tidak dibarengi dengan target atau batasan waktu yang jelas Terkait dengan tingginya anggaran serta rendahnya realisasi bukannya terjadi di tahun 2019 saja, tetapi terjadi setiap tahun APBD sebelumnya, selalu anggarannya terpasang sangat tinggi padahal serapan/realisasi anggaran dimaksud tidak maksimal, maka Fraksi Nas Dem DPRD Kabupaten Klungkung, sekali lagi meminta kepada pihak eksekutif dalam penganggaran selanjutnya perlu dilakukan kajian secara konfrensif, terstruktur dan terukur. Sehingga di dalam pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut dapat dilakukan evaluasi dengan standar kerja yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dilain pihak Pendapat Fraksi golkar dengan juru bicara I Kadek Widya Sumartika,SH menyoroti terhadap beberapa butir Pemandangan Umum Fraksi Partai Gollkar yang kami sampaikan dan telah diberikan penjelasan dan dipertajam dalam rapat gabungan/konsultasi maka Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Klungkung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2019 dan sebelum kami menyampaikan pendapat akhir Fraksi ada beberapa saran sebagai berikut; Memperhatikan kecepatan gagasan inovatif yang cerdas dan fisioner Saudara Bupati dimohonkan pada semua Organisasi perangkat Daerah mampu dengan cepat menterjemahkan dalam bentuk program yang unggul secara efektip efesien dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Klungkung. Untuk meningkatkan pelayanan yg lebih baik terutama dalam  pengelolaan pasar umum Galiran hendaknya dapat dilakukan penataan terutama dalam bongkar muat disebelah barat pasar Galiran segera dapat di tertibkan. Saudara Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) dan dengan ucapan “Om Awignam Astu Namo Sidham” Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung dapat menerima dan menyetujuï Rancangan Peraturan Daerah  Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Kabupaten Klungkung TA 2019.

Sebagai pemungkas pendapat akhir Fraksi Gerindra dengan juru bicara I Komang Suantara,SE menyatakan jawaban dan penjelasan dalam Rapat Gabungan oleh Saudara Bupati maka saran dan pendapat ini penting antara lain Terkait Penghapusan Piutang RSUD sebesar Rp. 1,5 Miliar Dengan memperhatikan dan mematuhi PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah; PP Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah; PP Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah; PP Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; Permen Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Daerah Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 Tentang Panghapusan Piutang dan Layanan Umum; Peraturan Kepala Badan Nasional penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar; dengan ini Fraksi Gerindra berpendapat Selaku BLUD atau RSUD yang pengelolaaan keuangannya BLUD, maka RSUD Klungkung wajib melaksanakan pengelolaan keuangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas; RSUD wajib melakukan penagihan piutang pada saat piutang sudah jatuh tempo. (Roni/bpn/tim)