JAKARTA, balipuspanews.com – Pemerintah bergerak cepat memastikan stabilitas ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia dapat terpenuhi menjelang dan selama puasa Bulan Ramadhan, serta Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024/1445 H.
Berbagai strategi telah disiapkan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan menjaga harga bahan pokok tetap stabil. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Isy Karim mengatakan GPM menjadi solusi strategis yang bertujuan menstabilkan harga pangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan yang terjangkau.
“Masyarakat jangan khawatir bahwa kami dari pemerintah siap untuk peningkatan ketersediaan bahan pangan baik di pasar tradisional, pasar modern, maupun melalui Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan di seluruh kabupaten dan provinsi,” ujar Isy Karim dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘Persiapan Ramadan, Kondisi Harga Bahan Pokok’, Senin (4/3/2024).
Isy Karim menjelaskan ketersediaan bahan pokok, khususnya beras dipastikan aman menjelang Ramadan dan Lebaran tahun ini. Dengan berbagai langkah yang dilakukan pemerintah, dapat menekan harga di pasaran agar lebih terjangkau masyarakat.
“Ketersediaan pangan dipastikan aman, maka kita tunggu saja mudah-mudahan harganya akan semakin menurun, apalagi menjelang Ramadan ini,” ujarnya.
Soal kenaikan harga beras yang terjadi saat ini karena ketidakseimbangan supply dan demand. Ketika permintaan naik, tapi ketersedian beras turun. Salah satu faktor kurangnya ketersedian beras karena dampak badai El Nino yang melanda Indonesia sejak pertengahan 2023 yang membuat para petani banyak mengalami gagal panen.
Oleh karena itu, untuk menstabilkan supply dan demand, pemerintah mengambil langkah impor. Beras impor ini, kata Karim sudah mulai digelontorkan ke pasaran.
“Sudah digelontorkan ke pasar induk. Nah untuk sampai ke pasar rakyat, ini kan perlu waktu,” ujarnya.
Dari monitoring yang dilakukan Kemendag melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) di lebih dari 500 pasar di tanah air, kenaikan harga beras sudah berangsur turun.
Karena itu, Pemerintah mengambil langkah cepat salah satunya dengan melakukan importasi agar harga beras tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Impor beras ini juga menjadi salah satu langkah untuk menambah stok cadangan pemerintah.
Importasi ini tidak akan merugikan petani dan mengganggu panen mereka. Karena beras yang diimpor merupakan beras jenis medium, sedangkan beras dari petani masuk kategori beras premium.
“Beras premium ini yang langka, karena kegagalan panen sehingga harganya naik,” sebutnya.
Adapun pemerintah sendiri sudah menetapkan beberapa program untuk menunjang kedaulatan pangan. Di antaranya, program pompanisasi, subsidi pupuk hingga Rp14 Triliun, dan program-program perluasan luas lahan tanam.
Kesiapan Semua Pihak
Dalam forum sama, Direktur Distribusi dan Cadangan Makanan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rachmi Widiriani mengungkapkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, semua pihak terkait memastikan kesiapan mendukung ketersediaan pangan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Keputusan rapat koordinasi juga mencakup penggiatan gerakan pangan murah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dengan mitra asosiasi dan BUMN yang menawarkan harga lebih terjangkau,” ucap Rachmi.
Pada rapat tersebut juga tidak ada wacana untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Hal tersebut, sambung Rachmi dikarenakan situasi yang terjadi saat ini merupakan anomali, jika HET dinaikkan maka akan ada kemungkinan harga beras tidak akan bisa turun lagi.
Terkait kenaikan harga beras saat ini, ia membeberkan data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa produksi beras nasional mengalami kontraksi delapan bulan terakhir yang berada di bawah angka kebutuhan beras nasional.
Untuk mengatasi situasi itu, pemerintah telah mengimpor beras sejak tahun 2023 dan menyiapkan cadangan pangan untuk intervensi sesuai dengan Perpres 125 Tahun 2022.
“Sebagai bagian dari upaya stabilisasi, pemerintah juga memberikan bantuan pangan sebesar 10 kg per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kepada 22 juta penerima. Langkah ini telah terbukti berdampak pada penahanan laju inflasi, dengan 22 juta KPM tidak perlu bersaing di pasar untuk mendapatkan beras,” papar dia.
Strategi lainnya, sebut Rachmi yaitu menyiapkan waduk dan embung sebagai cadangan air, serta mengantisipasi kemungkinan El Nino dengan menambahkan beras dari luar negeri. Pemerintah juga akan mengoptimalkan lahan di sekitar waduk untuk budidaya.
Menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk belanja bijak dan menghindari food waste. Bantuan pangan akan terus diserahkan ke KPM sampai Juni, dan sebentar lagi akan dirilis bantuan untuk keluarga risiko stunting dengan ayam 1 kg dan telur 10 butir.
Narasumber lainnya, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Ir. Ahmad Muslim, M.Agr mengatakan mitigasi perubahan iklim menjadi kunci penting dalam menjaga ketahanan pangan.
“Mitigasi perubahan iklim itu penting terkait hubungannya dengan ketahanan pangan. Karena perubahan iklim saat ini sangat mempengaruhi pertanian,” kata Ahmad Muslim secara daring.
Menurutnya, perubahan iklim menjadi salah satu faktor utama yang membuat Indonesia rentan terhadap penyakit tanaman padi. Oleh karena itu, diversifikasi beras dengan varietas yang lebih sehat juga perlu dipertimbangkan.
Terkait kelangkaan beras yang terjadi akhir-akhir ini sebagai akibat dari kurangnya mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Dampak El Nino, erupsi gunung berapi, bencana banjir, limbah, dan perubahan suhu tidak disikapi dengan baik sehingga menyebabkan kegagalan panen.
Salah satu mitigasi yang bisa dilakukan pemerintah, yakni dengan melakukan berbagai inovasi, misalnya menciptakan bibit unggul yang tahan terhadap cuaca dan wabah. Hal itu penting untuk dilakukan karena mayoritas petani dan peternak di Indonesia masih melakukan semua proses pertanian maupun peternakan dengan cara-cara tradisional.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
