SEMARAPURA, Balipuspanews.com –Situasi mesranya hubungan antara eksekutif atau Pemkab Klungkung dengan lembaga legislatif atau DPRD Klungkung kini bagaikan api dalam sekam. Hal itu tercetus saat digelarnya Raker membahas RPJMD Pemkab Klungkung pada Selasa(11/6)lalu.
Para legislator utamanya dari Fraksi Gerindra mulai menabuh genderang asal beda dengan pihak eksekutif. Kondisi itu terekam jelas dan bahkan cenderung menyerang eksekutif . Yang disorot malah hal yang sudah kadaluarsa kasus dermaga Gunaksa yang mandeg di era awal Mantan Bupati Candra.
Pembangunan Dermaga Gunaksa yang mandeg dan sudah habiskan anggaran ratusan miliar rupiah ini disorot oleh salah satu politisi Partai Gerindra, A.A Gde Sayang Suparta . Suasana saat raker RPJMD Selasa(1/6) lalu kesannya seperti menepuk air didulang malah dengan lantang mengancam akan membawa sendiri persoalan itu ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Lontaran ancaman Sayang Suparta ini, dimana dirinya mengaku sudah berulang kali turun langsung ke lokasi dermaga tersebut, dan saat ini kondisinya sudah hancur. Malah menurutnya bangunan gedungnya sudah retak-retak dan miring. Alat-alat dermaga sudah jadi rongsokan. Sementara, tiga pihak yang terlibat di dalamnya, baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dianggapnya mubasir.
AA. Sayang Suparta menuntut lebih jauh komitmen pemerintah daerah yang pernah menyampaikan Dermaga Gunaksa harus tuntas. Menurutnya dua tahun usai menjabat pada periode pertama (2013-2018), malah nyatanya sampai saat ini Dermaga Gunaksa justru pembangunannya tidak jelas. Rencana Pelabuhan ini yang sudah menghabiskan dana anggaran sekitar Rp 230 miliar. Uji coba pengoperasian sudah sempat dilakukan tiga kali,tapi selalu gagal total.
“Sekarang lebih aneh lagi. Rencana penyelesaian Dermaga Gunaksa, justru tidak masuk ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” sorotnya berapi api.
Dirinya mempertanyakan, seperti apa tanggung jawab pemerintah daerah mempertanggungjawabkan dana ratusan miliar yang sudah terpakai untuk pembangunannya. Dari akumulasinya, dari total Rp 230 miliar, sudah terserap Rp 195 miliar. Malah hasilnya tidak ada manfaatnya.
“Kalau tidak ada klarifikasi yang jelas terhadap kami di DPRD, maka persoalan ini akan kami bawa sendiri ke KPK lengkap dengan segala dokumennya, karena proyek Dermaga Gunaksa, dianggap tidak memberikan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya yang mungkin dirinya lupa bahwa seluruh proses pembangunan dermaga sebelumnya sudah dibahas .
Ditempat terpisah Kepala Dinas Perhubungan Klungkung, Nyoman Sucitra mengakui Dermaga Gunaksa sudah beberapa kali uji coba, tetapi hasilnya gagal. Sebagai tindak lanjut dari hasil itu, Dirjen Kementrian Perhubungan dikatakan sudah sempat ke lokasi dan menyampaikan sebaiknya dilakukan redesign, karena Dermaga Gunaksa dianggap masih layak dikembangkan. Karena demikian,
Pemkab Klungkung juga dikatakan tidak mau menerima pelimpahan asetnya. Sebab, jika pelimpahan aset diterima, maka sepenuhnya tanggung jawab pemeliharaan fasilitas yang sudah terbangun di daerah akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Sementara yang menjadi tanggung jawab kami, seperti akses jalan, saat ini masih terganjal di Kejaksaan. Kami juga harus menunggu kejelasan rencana normalisasi Tukad Unda di sekitarnya,” beber Nyoman Sucitra secara gamblang.
Sebagai diketahui masyarakat umum di Klungkung yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten Klungkung untuk pelabuhan seluas 12,33 hektar itu hanya pada pen sertifikatan untuk ruas jalan eksisting sepanjang 1,77 kilometer dan lebar 30 meter. Dimana sampai saat ini prosesnya masih terganjal di Kejaksaan karena ada pemeriksaan kasus hukum berkepanjangan.
Menanggapi ancaman salah seorang legislator DPRD Klungkung AA. Sayang Suparta ini yang akan membawa persoalan Dermaga Gunaksa ke KPK ini oleh mantan Kadishub Nyoman Sucitra secara gambalng sudah menangkis dengan fakta yang ada. Hal yang sama juga ditunjukkan Sekda Klungkung Gede Putu Winastra yang mewakili Bupati saat memimpin eksekutif saat raker RPJMD digelar dengan enteng dan tenang tidak mau terbawa arus suasana panas ini.
Dengan elegan dirinya menyatakan, akan menyerahkan sepenuhnya proses pembangunannya dan tanggung jawab pembangunannya kepada pemerintah pusat di Jakarta. (roni/bpn/tim)
