Jumat, Maret 29, 2024
BerandaDenpasarGubernur Koster Berencana Rampingkan 4 OPD, Adi Wiryatama: Kalau Terlalu Kurus Ga...

Gubernur Koster Berencana Rampingkan 4 OPD, Adi Wiryatama: Kalau Terlalu Kurus Ga Bisa Jalan

DENPASAR, balipusoanews.com – Gubernur Bali I Wayan Koster berencana merampingkan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali. Informasi yang dikumpulkan balipuspanews.com menyebutkan, ada 4 OPD yang akan “dimerger” dengan alasan mempercepat pelayanan dan efisiensi anggaran.

Rencana tersebut masih dalam proses penggodokan. Hal ini terlihat adanya rencana revisi Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

“Rancangan perubahan ini untuk memayungi organisasi perangkat daerah yang akan dibentuk kemudian. Hal ini bagian dari pelaksanaan visi pemerintah provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali, menuju Bali Era Baru yang tertuang dalam visi nomor 22, yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efesian dan cepat,” kata Gubernur Koster dalam Rapat Paripurna, Senin (17/5/2021) di Gedung Utama kantor DPRD Provinsi Bali.

Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini menegaskan, dalam melaksanakan misi tersebut, Pemprov terus melakukan pembenahan, penataan dan konsolidasi dengan melakukan reformasi birokrasi melalui penyederhanaan dan transformasi jabatan struktural ke fungsional.

BACA :  Sikapi Permohonan Hibah untuk Bangun Gedung LPD Desa Adat Pererenan, Komisi I DPRD Badung Segera Turun ke Lapangan

“Saya terus memetakan OPD yang ada di pemprov, terus mendalami agar betul-betul menemukan birokrasi ideal, dari sisi kebutuhan dalam melayani urusan Pemprov yang menjadi lingkup kewenangan yang tertuang dalam Undang-undang,” sambungnya.

Pendekatan yang dilakukan, lanjut Koster, yang efektif, cepat, dan betul-betul mempertimbangkan posisi Pemprov Bali dan lainnya karena posisi Bali middle management.

Mengingat peran Provinsi lebih banyak terhadap fungsi koordinasi dan fasilitasi dengan sedikit menjalankan fungsi operasional, fasilitator, dan koordinator. Kecuali yang diatur dalam UU yang menjadi kewenangan Pemprov.

Koster mengaku, kemudahan penataan OPD sesuai arahan dan kebijakan Presiden yang disampaikan saat Rakor tingkat menteri, gubernur, dengan penekanan tegas dan keras agar birokrasi lebih efektif dan efisien.

“Secara esensial, sesuai kebutuhan pemprov, saya terus melakukan penataan yang dilakukan secara bertahap yaitu perampingan OPD serta transformasi dari struktural ke fungsional. Awal saya menjadi gubernur ada 49 jabatan Eselon II kemudian saya rampingkan menjadi 41, jadi berhasil merampinggkan 8 jabatan eselon II,” bebernya.

BACA :  Pria 74 Tahun Ditemukan Meninggal di Pinggir Pantai

Kemudian, memperhatikan arahan presiden yang tegas dan jelas, pihaknya memetakan OPD, dari 41 yang ada maka memandang perlu masih bisa disederhanakan menjadi 37. Sehingga memperoleh body organisasi yang lebih ramping, sedang dilakukan transformasi eselon 4, jabatan 508 struktural menjadi fungsional.

“Kalau ditotal dan kalau pimpinan dewan menyetujui maka dari tahap 1 dan 2 maka berhasil dirampingkan sebanyak 12 eselon. Perampingan eselon III seperti di pertanian kehutanan kebanyakan,” imbuh Koster.

Lebih jauh Gubernur Koster memandang, dengan transformasi membatu dan menolong para pejabat administrasi. Pasalnya akan memperpanjang usia pensiun, tergantung tingkat yang dicapai akan memperpanjang usia pensiun.

“Reformasi tahap II astungkara kalau sepakat, dapat penurunan anggaran sebanyak 20 miliar. Maka banyak program untuk masyarakat dari efisiensi tersebut,” pungkasnya.

Usai Rapat Paripurna kepada wartawan Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama mengungkapkan jika perampingan dilakukan kepada pejabat yang masih produktif malah akan menimbulkan kontraproduksi. Berbeda dengan yang akan memasuki masa pensiun.

“Jangan terlalu kurus dan jangan terlalu gemuk. Memang tujuannya untuk efisiensi, tapi kalau terlalu kurus ga bisa jalan repot juga nanti. Kita juga perlu memperhatikan pejabat kita yang sudah lama disana, sekarang tiba-tiba diberhentikan,” jelasnya.

BACA :  Tekan Rabies di Jembrana, Pemkab Gencarkan Sterilisasi dan Vaksinasi HPR

Namun, pihaknya juga memperhatikan perangkatnya terlebih dahulu dan melakukan pengkajian, agar betul-betul efektif dan efisien. Selain itu, untuk mengkaji ini, politisi senior asal Desa Angseri, Baturiti, Tabanan ini akan melibatkan tim ahli serta memperhatikan kebutuhan dan mencari perbandingan dengan daerah lain.

Penulis : Budiarta

Editor : Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular