Gubernur Pastika Hadiri Seminar Bakti Desa III

Gubernur Pastika dalam acara Seminar Bakti Desa III di Auditorium Widya Sabha, Kampus Universitas Udayana, Jimbaran

Badung, balipuspanews.com – Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan dana yang sangat besar bagi pembangunan desa.

Begitu juga dukungan anggaran dari pemerintah provinsi. Ketersediaan anggaran ini, apabila dikelola dengan tepat dapat mendorong akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara di sisi lain, berpotensi terjadi penyimpangan apabila aparat desa tidak paham ketentuan yang mengaturnya dan berimbas pada banyaknya aparat desa yang berurusan dengan aparat penegak hukum atau mengundurkan diri dari tugasnya.

Untuk itu para tenaga pendamping desa yang sebagian besar merupakan lulusan Universitas Udayana, memegang peran penting sehingga peran dan tugasnya harus ditingkatkan dan dipantau terus.

Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutannya pada acara Seminar Bakti Desa III di Auditorium Widya Sabha, Kampus Universitas Udayana, Jimbaran Jumat (22/9).

“Pendamping desa memegang peran penting. Tingkatkan terus kualitas sumber daya manusianya sehingga dapat berperan nyata dalam memajukan desa,” ujarnya.

Ditambahkan Pastika, bahwasannya banyak program pembangunan yang mengarah ke desa, baik berupa program Pemerintah Pusat, program Pemerintah Provinsi maupun program Pemerintah kabupaten/kota, namun belum signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan bahkan program yang ada cenderung tumpang tindih dan mubasir.

Ke depannya, program pembangunan desa hendaknya dilaksanakan secara lebih terarah, terintegrasi serta fokus pada permasalahan yang dihadapi desa.

Gubernur Pastika yang didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ketut Lihadnyana dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, dengan salah satu program prioritas yaitu Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dimana program ini mengintegrasikan dan mewadahi seluruh pembangunan di desa, dengan tujuan utama pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Di samping itu, program prioritas lainnya seperti bedah rumah, Simantri, dan beasiswa miskin yang juga menyasar masyarakat desa terutama masyarakat miskin.

“Begitu banyak program yang dikucurkan ke desa untuk membangun desa. Semua program itu perlu dilaksanakan secara integrasi, terarah serta sesuai dengan kebutuhan desa, mengingat setiap desa memilki karakteristik serta permasalahannya masing masing,” ujar Gubernur Pastika.

Terkait pelaksanaan seminar pada padi hari ini, Gubernur Pastika berharap agar Universitas Udayana dapat meningkatkan peran dan kontribusinya bagi pembangunan daerah, terutama membangun dan memberdayakan masyarakat desa serta mengentaskan kemiskinan.
Ke depannya, peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPMP) dan pusat studi desa agar lebih fokus kedalam beberapa bidang diantaranya dalam bidang pertanian agar selalu berupaya melahirkan inovasi dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat serta peningkatan kualitas para pendamping Simantri, demikian pula halnya dalam bidang pendidikan untuk turut bertanggung jawab pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Bali, generasi muda Bali dalam segala bidang pembangunan.

“Seminar ini saya harapkan tidak hanya terhenti sampai diskusi hari ini, tetapi berlanjut menjadi kajian yang dapat diaplikasikan untuk membangun desa,” ujar dia.

Sementara itu Presiden RI yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Eko Putro Sandjojo dalam arahannya menyampaikan bahwasannya Pemerintah pusat melalui Nawacita telah mengucurkan dana ke desa yang diharapkan mampu mengaktifkan sumber daya desa untuk membangun kemandirian desa, menuntaskan kemiskinan melalui pembangunan dari desa sehingga berujung pada kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia.

Menteri Desa juga menyampaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, pada tahun 2015 penyerapan anggaran dana desa sebesar 82 persen dan meningkat di tahun 2016 menjadi 97 persen, di mana beberapa permasalahan menjadi indikasi penyebabnya di antaranya ketidakpahaman aparat desa dalam pengelolaan anggaran serta kegagapan aparat desa dalam mengeksekusi dana desa dalam merealisasikan pembangunan desa sehingga terjadi penyimpangan.

Untuk memastikan program di desa berjalan dengan baik, maka diperlukan lebih banyak pendampingan dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan.

Tinggalkan Komentar...