Advokat Harmaini Idris Hasibuan, S.H
sewa motor matic murah dibali

Denpasar, balipuspanews. com – Advokat Harmaini Idris Hasibuan, S.H hari ini boleh disebut lega.Sebab, melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum H2B Law Office Bali yaitu Takaria Marcus, S.H, gugatan praperadilan yang ia ajukan ke Pengadilan Denpasar melawan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Bali dikabulkan oleh majelis hakim pada Senin (19/11).

Sidang yang dipimpin oleh Hakim tunggal yakni Nyoman Pasek, S.H, membacakan putusan yang mana amar putusannya berbunyi, bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon (Polda Bali-red.) atas diri Pemohon ( Harmaini Idris Hasibuan, S.H-red.) berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol.Han /61/VI/2004/Dit.Reskrim tanggal 27 Juni 2004 terhitung sejak tanggal 01 Juli 2004 sampai dengan tanggal 9 Juli 2004 adalah tidak sah.

Hakim kemudian memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sehubungan dengan perkara ini dimana Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan/dibacakan oleh Hakim.
Ketika dikonfirmasi, alasan tidak hadirnya Pihak Kepolisian (Termohon) adalah disebabkan hilangnya atau tidak adanya barang bukti atas perkara sesuai Laporan Pol Nomor : LP/121/V/2004/Dit.Reskrim tanggal 15 Mei 2004 dengan dugaan melanggar Pasal 372, 378, 266 KUHP setelah empat belas tahun perkara ini dietiskan oleh Termohon.

Menurut Harmaini Idris Hasibuan, S.H barang bukti yang telah disita oleh Termohon dan dikatakan hilang tersebut adalah lima buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikatakan palsu dengan Nomor: 130,131,132,133,134/Pecatu atas nama Lili Sumantri dengan total luas 5,8 hektar yang terletak di Pantai Bingin, Desa Pecatu yang saat ini nilai tanah objek sengketa sudah mencapai Rp. 580 milyar.

“Ternyata kelima SHM tersebut yang dikatakan palsu telah diperjual belikan dengan bebas berikut cek cash Bank BNI senilai lebih kurang Rp. 1.966.250.000, yang disita langsung dari Pemohon tanggal 11 Mei 2004 dan dengan adanya perkara ini telah mengakibatkan hilangnya uang jasa milik mediator sejumlah lebih kurang Rp. 12 milyar dan lain-lain berkas perkara,” terang Harmaini Idris Hasibuan, S.H.

Menurut dia, anehnya setelah kelima SHM disita Termohon, Pemohon kemudian dikeluarkan oleh Termohon dari tahanan dengan Surat Perintah Penangguhan Penahanan No.Pol.
SPPP/61 C/VII/Dit.Reskrim tanggal 9 Juli 2004 setelah ditahan 9 hari tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Advokat Harmaini Idris Hasibuan, S.H memuji tindakan tegas dari Termohon dengan tidak menghadiri panggilan Pengadilan Negeri Denpasar disebabkan tidak adanya berkas dan barang bukti di kantor Termohon sedangkan kejadian perkara ini terjadi pada tahun 2004 lalu dimana pada waktu itu Kepala Kepolisian Daerah Bali dipimpin oleh Made Mangku Pastika.

Kasus ini menjadi sangat aneh dan tidak wajar menurut Pemohon, dimana pada saat itu baik penjual maupun pembeli serta mediator semua dijadikan menjadi tersangka dan diuber-uber seperti pelaku tindak pidana yang sudah pasti bersalah.

“Bahwa permasalahan ini bermula ketika Lili Sumantri menjual tanah objek sengketa. Yang pertama kepada Hany Wicardi, tetapi menurut Lili Sumantri dari pembeli pertama belum terima uang. Yang kedua, kepada Edi Santoso untuk pembeli kedua Lili Sumantri telah menerima pembayaran secara lunas sehingga berdasarkan alasan ini pada waktu sebelum masalah ini dilaporkan ke polisi oleh I Nengah Kasim. Harmaini Idris Hasibuan, S.H sudah dapat menyelesaikan perdamaian antara pemegang sertifikat pertama Hany Wicardi dan Boedi Buntaran dengan pemegang sertifikat kedua Edi Santoso pada tanggal 1 April 2004 dimana
pemegang sertifikat pertama disepakati menerima ganti rugi Rp. 12 milyar, sedangkan pemegang sertifikat kedua juga Rp. 12 milyar yang disepakati juga oleh I Nengah Kasim dan Toshi Hide
Nakajima,” papar Harmaini Idris Hasibuan, S.H.

Ia melanjutkan, dalam transaksi tanah objek sengketa sesungguhnya pihak I Nengah Kasim (nomini) dari Toshi Hide Nakajima serta Redianto Nauli sebagai Persero PT. Ulu Bukit Suluban sesungguhnya mendapatkan komisi yang lebih besar dari kami yaitu sejumlah Rp. 8,597 milyar. Sedangkan kami hanya akan mendapatkan komisi sebagai mediator Rp. 1,7 milyar.

“Bahwa kemudian I Nengah Kasim tanggal 11 April 2004 telah meyakinkan penjual (pemilik sertifikat pertama dan kedua) melalui mediator dengan mengirimkan dua lembar bukti transfer cek senilai Rp 7,5 milyar, yang menurut Nengah Kasim sebagai bukti bahwa dia bersungguh – sungguh dan sangat serius menyelesaikan dan melunasi harga tanah tersebut,” tambah Harmaini Idris Hasibuan, S.H.

Akan tetapi, menurut Harmaini Idris Hasibuan, S.H, dalam proses selanjutnya Nengah Kasim bukannya melakukan pembayaran akan tetapi memblokir semua cek yang telah diterima oleh penjual dan mediator sejumlah Rp. 24 milyar dengan membuat laporan hilang di Kepolisian Sektor Kuta yang akibat perbuatan dari Nengah Kasim tersebut Benny Budimansyah (Mediator) telah melaporkan I Nengah Kasim ke Polsek Kuta sesuai Laporan Polisi No. Pol LP/126/V/2004/Dit.Reskrim tanggal 26 Mei 2004 dan Laporan Polisi No. Pol LP-C/V/2004/Polsek Kuta Mei 2004 dimana Nengah Kasim ditahan lebih dari satu Minggu.

“Akan tetapi, perkara ini masih dipetiESkan oleh pihak kepolisian sampai sekarang yang kemudian setelah itu melaporkan Pemohon ke Polda Bali dengan tuduhan yang terbukti sekarang adalah merupakan tuduhan rekayasa dan persekongkolan jahat yang sangat merugikan kami baik secara pidana maupun perdata karena telah mencemarkan nama baik kami yang mengakibatkan kerugian moril maupun materiil yang tidak terhingga dan sudah barang tentu dengan dikabulkannya gugatan praperadilan hari ini, kami akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Denpasar terhadap I Nengah Kasim dkk termasuk kami akan menggugat pembeli terakhir tanah objek sengketa dari SHM 130 s/d 134 luas 58.650 m2 dari Doddy Warga yang telah beralih menjadi HGB No. 1067/Pecatu, HGB No. 1068/Pecatu, HGB No. 1069/Pecatu atas nama Benny Gunawan, Karyono Raharjo, Hadi Sutiono kemudian beralih kepada PT. Bingin Bali Raya karena membeli tanah yang masih dalam keadaan sengketa pidana dan perdata sesuai Laporan Polisi No. Pol. LP/130/V/2004/Dit. Reskrim tanggal 26 Mei 2004, Laporan Polisi No. Pol. LP/V/2004 Polsek Kota Bali Mei 2004 , Laporan Polisi No. Pol. LP/121/V/2004/Dit.Reskrim tanggal 15 Mei 2004, Perkara Perdata No. 80/Pdt.G/2005/PN.Dps, Laporan Polisi No. Pol. TBL/350/XC/2011/Bali/Dit.Reskrim tanggal 01 Oktober 2011,” ulas Harmaini Idris Hasibuan, S.H.

Dikatakan Harmaini Idris Hasibuan, S.H, bahwa dengan peristiwa hukum ini dapat menjadi cermin bagi masyarakat umum, bahwa dengan dijadikannya seseorang sebagai Tersangka dan kemudian sebagai Tahanan hal ini belum tentu si Tersangka bersalah.

“Dengan demikian menunjukkan bahwa polisi adalah manusia biasa yang juga bisa salah dan lupa,” tutup Harmaini Idris Hasibuan, S.H. (rls/bpn/tim)

TINGGALKAN PESAN

Please enter your comment!
Please enter your name here