JAKARTA, balipuspanews.com – Lonjakan pandemi Covid-19 masih mengancam masyarakat di seluruh penjuru dunia termasuk negara Arab Saudi selaku tuan rumah penyelenggara ibdah haji dan umrah.
Pemerintah Arab Saudi pun melakukan berbagai langkah dan startegi kebijakan, salah satunya adalah mengubah standar penyelenggaraan umrah. Yaitu umrah tidak lagi menggunakan standar penyelenggaraan haji tetapi menggunakan standar penyelenggaraan pariwisata.
“Arab Saudi mengubah strategi untuk haji dan untuk umroh pada dua poin. Yaitu poin pertama adalah soal kesehatan yang kedua adalah soal devisa,” ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Immanulhaq dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Menanti Kepastian Pemberangkatan Jamaah Haji dan Umroh Indonesia’ di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11/2021).
Penegasan disampaikan Maman berkaitan dengan keputusan pemerintah Arab Saudi yang telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI terkait pertimbangan pembukaan umrah untuk jamaah Indonesia.
Dampak dari perubahan strategi kebijakan itu sambung Maman, maka akan terjadi kenaikan biaya keberangkatan umrah. Kenaikan biaya itu karena banyak tahapan yang harus dilakukan antara lain pemeriksaan protokol kesehatan bebas Covid-19 seperti PCR, dan biaya-biaya lain berkaitan dengan jaminan dari Arab Saudi dari upaya mencegah lonjakan penularan virus corona.
“Itu memang standarnya high standar, dia (pemerintah Arab Saudi) tidak ingin menerima jamaah umroh lalu nanti tiba-tiba mengalami lonjakan Covid-19 seperti yang terjadi di Eropa sekarang, termasuk juga waktu peristiwa keagamaan mandi di Sungai Gangga dari temen-temen Hindu di India,” ucap Maman.
Dengan anggaran tinggi biaya umrah itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai kebangkitan Bangsa (FPKB) ini lalu mempertanyakan kesiapan jamaah umrah Indonesia terutama dari segi biayanya.
“Pertanyaannya sudahkah orang-orang yang siap berangkat umroh itu menerima? Siapkah jamaah yang berangkat itu dengan budget yang ditambah? Pertanyaan-pertanyaan itu harus diyakinkan dulu,” ujarnya.
Maman mengatakan selain kenaikan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, di dalam negeri pun sangat mungkin akan terjadi penambahan biaya yang dikenakan bagi calon jamaah. Pemerintah pun dipastikan akan menerapkan pemeriksaan ketat untuk memastikan jamaah yang berangkat benar-benar bebas terpapar Covid-19.
“Kalau tiba-tiba diketemukan (terpapar Covid-19) pemberangkatan umroh pertama, itu mereka (pemerintah Arab Saudi) pasti langsung membuat blok yang lebih kuat, dan itu artinya pupus sudah harapan kita untuk haji 2022,” ucap Maman.
Anggota Komisi VIII DPR lainnya, John Kennedy Azis mengatakan hingga saat ini DPR RI belum dapat memastikan apakah biaya umrah akan naik. Untuk itu, DPr dan pemerintah pada bulan Desember nanti akan membentuk Panitia Kerja Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (Panja BPIH).
“Setelah nanti panja dibentuk, kita akan melakukan rapat-rapat dengan dengan kementerian lembaga terkait, termasuk membahas apakah jumlah biaya haji itu akan naik atau akan bertambah,” ucap politisi dari Partai Golkar ini.
Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengungkapkan masyarakat karena pelaksanaan umrah belum juga direalisasikan. Padahal sudah sebulan lebih pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi telah mengumumkan tantang dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah umrah oleh pemerintah Arab Saudi.
“Kalau kondisinya seperti sekarang masih ada Covid, biasanya pasti naik,” sebut Mustolih.
Ancaman Covid-19 saat ini, diakui Mustolih telah banyak berdampak biaya tinggi berbagai aspek misalnya tiket penerbangan karena pengurangan jumlah tempat duduk, keharusan menjalani protokol kesehatan Covid-19 seperti PCR dan lainnya,
Semua itu, menurutnya ujung-ujungnya akan ditanggung oleh jamaah.
“Maka saya sering bilang adanya Covid ini, satu hal apa? Selamat tinggal umroh murah. Sudah tidak ada lagi umroh murah hari ini,” kelakarnya.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
