Senin, Februari 26, 2024
BerandaNasionalJakartaHadapi Gelombang PHK karena Wabah Corona, Pemerintah Diminta Maksimalkan Fungsi Pengawasan

Hadapi Gelombang PHK karena Wabah Corona, Pemerintah Diminta Maksimalkan Fungsi Pengawasan

JAKARTA, balipuspanews.com – Gelombang pemutusan hubungan krrja (PHK) dapat dipastikan melanda semua wilayah di Indonesia.

Ketua Komite III DPD RI Bambang Sutrisno dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/4/2020) menyatakan dari data yang diperoleh beberapa provinsi telah melaporkan terjadinya gelombang PHK antara lain di DKI Jakarta dengan jumlah signifikan.

Di Jakarta, Bambang mengatakan sebanyak 139.288 pekerja di Jakarta terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan tanpa menerima upah (unpaid leave) akibat terdampak pandemi Covid-19. Para pekerja itu berasal dari 15.472 perusahaan.

Rinciannya, 25.956 pekerja dari 2.881 perusahaan terkena PHK dan 113.332 pekerja dari 12.591 perusahaan dirumahkan sementara.

“Bali, sekitar 400 pekerja di-PHK, sedangkan 17.000 orang karyawan dirumahkan. Sebagian besar pekerja tersebut berasal dari sektor pariwisata seperti hotel dan restauran,” ucap Bambang Sutrisno.

Juga di Kalimantan Tengah, sebanyak 848 pekerja dari 18 perusahaan dirumahkan sementara waktu hingga di-PHK. Di Jawa Barat, sekitar 1.476 perusahaan terdampak Covid-19, jumlah buruh yang terdampak 53.465. Adapun rinciannya, 34.365 buruh diliburkan, 14.053 buruh dirumahkan dan 5.047 di-PHK.

BACA :  KUA akan Jadi Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama, Ini Masukan dari PHDI

Di Jawa Timur, sebanyak 1.923 pekerja di- PHK. Sedangkan 16.086 pekerja di Jawa Timur dirumahkan. “Kemudian di Jambi, tercatat sebanyak 749 karyawan dirumahkan,” ujarnya.

Menyikapi gelombang “merumahkan” bahkan “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)” yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia sebagai dampak pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) sebagaimana data tersebut, Bambang mengatakan Komite III DPD RI yang membidangi masalah ketenagakerjaan merekomendasikan kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk membuat strategi dan kebijakan tepat agar maaalah yang muncul bisa carikan solusinya.

“Pertama, Komite III DPD RI merekomendasikan Kementerian Tenaga Kerja harus tegas memaksimalkan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan di setiap provinsi di Indonesia, untuk melakukan pengawasan kepada setiap badan usaha yang terduga terkena dampak pendemi Covid-19 melalui kegiatan pembinaan dan/atau pemeriksaan, dalam upaya memastikan setiap PHK dilakukan sesuai prosedur UU Ketenagakerjaan.

Kedua, Kementerian Tenaga Kerja harus berkomitmen menegakkan melaksanakan UU Ketenagakerjaan untuk melindungi hak-hak pekerja yang mengalami PHK oleh pengusaha.(har/BPN/tim)

BACA :  Pro Kontra Hak Angket Kecurangan Pemilu Harus Disandarkan pada Konstitusi
RELATED ARTICLES

ADS

spot_img

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular