26.5 C
Denpasar
07/10/2022, 1:31 PM
NewsHukum & KriminalHak Ulayat MHA di Wilayah Perbatasan Perlu Perhatian Khusus

Hak Ulayat MHA di Wilayah Perbatasan Perlu Perhatian Khusus

balipuspanews google news
- Advertisement -

JAKARTA, balipuspanews.com – Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan sebuah hal keniscayaan yang tidak terbantahkan. Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri.

Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat. Isu pembangunan kawasan perbatasan saat ini memang telah menjadi salah satu isu yang cukup penting pada level nasional, sehingga masuk menjadi salah satu agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan dan keamanan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Pada webinar yang bertemakan tentang “Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat” yang diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Dr. Marthen Salinding, SH, MH mengatakan bahwa di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Utara terdapat komunitas-komunitas dari etnis dari sub etnis Dayak Kenyah, Dayak Kayan, Dayak Lundayeh, Dayak Punan, Dayak Tinggalan, Dayak Agabaq, Tidung dan beberapa suku etnis Dayak lainnya, Di wilayah-wilayah adat yang terkait langsung maupun yang berada di sekitar Kawasan Perbataan terdapat konsesi: HTI, Perkebunan, dan pertambangan. Umumnya ijin-ijin investasi ini tanpa persetujuan  dari Masyarakat Adat, sehingga pada dasarnya masih berstatus konflik.

Baca Juga :  KemenPPPA Tingkatkan Kapasitas UPTD PPA di Kalimantan Tengah

Lebih Lanjut, Dr. Marthen Salinding menegaskan ketiadaan pengakuan hak atas wilayah adat akan melahirkan ketimpangan penguasaan sumberdaya, ketimpangan alat produksi. Sehingga rentan menghasilkan kemiskinan bagi masyarakat Adat.

Seringkali asumsi pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja tidak terbukti. Dalam banyak kasus justeru menghilangkan pekerjaan Masyarakat Adat.

Sementara itu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, SH, MHum mengatakan, pembangunan wilayah perbatasan adalah pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum serta fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat secara terpadu.

Lebih Lanjut ia juga menegaskan Hak Ulayat MHA di wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian khusus karena beberapa kecenderungan yang terjadi di daerah perbatasan, dalam hal pertumbuhan dan perkembangannya yaitu pertumbuhan daerah perbatasan cenderung lambat, dan serta daerah perbatasan cenderung kurang mampu berkembang secara optimal karena keterbatasan lahan pada umumnya marginal, jauh dari pusat kegiatan, investasi dan intervensi dari luar sangat terbatas.

Baca Juga :  Forum P20, Puan: Parlemen Dunia Harus Bangun Kerjasama Multilateralisme

Prof. Endang Sumiarni juga menegaskan untuk pembangunan wilayah perbatasan diperlukan pemetaan suku-suku yang berada di wilayah perbatasan, penelitian eksistensi MHA, pendampingan penetapan MHA serta penelitian untuk menemu-kenali faktor-factor penyebab lambatnya pertumbuhan daerah perbatasan dalam berbagai aspek kewilayahan.

Beberapa aspek penting yang perlu dikaji lebih lanjut diantaranya Karakteristik potensi wilayah (terutama potensi fisik wilayah), Kondisi sosial-ekonomi serta sosial-budaya penduduk setempat, Jenis, ketersediaan, dan daya layan dari berbagai macam prasarana dan sarana pelayanan penduduk; serta Kebijaksanaan pembangunan daerah perbatasan dan perumusan strategi pengembangan yang tepat secara umum dan lokalita.

Sementara itu pembicara lainnya yaitu Prof. Dr. Dr.  Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D SH.MH.SE.MM yang merupakan Guru besar Sekolah Universitas Katolik Parahyangan dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara mengatakan, kawasan perbatasan merupakan kawasan yang memiliki lebih banyak problem dari pada kawasan Lain. Hal Ini Akan Berdampak kepada masyarakat di kawasan tersebut.

Baca Juga :  Pertemuan Bilateral P20, Ketua DPR RI Apresiasi Dukungan UEA dan Australia untuk Proyek IKN Nusantara

Prof. Catharina Dewi juga menegaskan, pemerintah perlu melakukan upaya pengembangan kawasan perbatasan dengan percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di kawasan perbatasan sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing nasional, pemerataan hasil pembangunan serta mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar Dan Tertinggal)”.

Selanjutnya ditegaskan pula, bagi masyarakat hukum adat sangat diperlukan pilar perlindungan hukum yang dapat memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Pada webinar kali ini menampilkan pembicara Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, SH, MHum, Prof. Dr. Dr.  Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D SH.MH.SE.MM dan Dr. Marthen Salinding, SH, MH.

Penulis/editor : Ivan Iskandaria.

 

 

- Advertisement -
- Advertisment -

Terpopuler

Balipuspanews TV
Video thumbnail
Bupati dan Jajaran Pemkab Buleleng Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan RI
01:18
Video thumbnail
Sekda beserta Jajaran Pemkab Buleleng Mengucapkan Selamat Hari Ulang tahun ke-77 Republik Indonesia
01:24
Video thumbnail
DPRD Buleleng Beserta Jajaran Mengucapkan Selamat Menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan
01:14
Video thumbnail
Sambutan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, S T Tentang Hari Raya Galungan dan Kuningan
00:53
Video thumbnail
Jajaran Pemerintah Kabupaten Buleleng Mengucapkan Selamat Hari Suci Idul Fitri 1443 Hijriah
01:09
Video thumbnail
Jelang Lebaran, Harga Kebutuhan Pokok di Karangasem Masih Stabil
01:11
Video thumbnail
Pelaku Illegal Logging Ditangkap Petugas TNBB
01:29
Video thumbnail
Memasuki Bulan Ramadhan, Kunjungan Wisatawan ke Desa Penglipuran Menurun
01:23
Video thumbnail
Tahap Perbaikan, Pelabuhan Padangbai Hanya Operasikan Satu Dermaga
01:27
Video thumbnail
Wujudkan Keselamatan Mudik Lebaran, Dishub Denpasar Cek Kondisi Angkutan
02:26
Video thumbnail
Nikahi Wanita Pujaan, Tersangka Narkoba Dikawal Ketat Polisi
03:03
Video thumbnail
Panen Raya, Karangasem Semakin Menggeliat Jadi Sentra Kapas
03:58
Video thumbnail
Jelang Arus Mudik, Sejumlah SPBU di Jembrana Diperiksa
02:41
Video thumbnail
Denpasar Akan Jadi Pilot Project Transisi Energi Bersih
02:29
Video thumbnail
Diserbu Pembeli, Agen Migor Curah di Pasar Negara Kehabisan Stok
01:42
Video thumbnail
Stok Solar untuk Nelayan Mulai Aman
02:17
Video thumbnail
Megangsingan Diinstruksikan Jadi Agenda Rutin Kepariwisataan
03:19
Video thumbnail
Kasus Gigitan Anjing Rabies Terus Bertambah, Vaksinasi Digencarkan di Zona Merah
01:47
Video thumbnail
Desa Adat Gerokgak Segera Buat Upacara Pasca Sejumlah Makam Dirusak Misterius
02:47
Video thumbnail
Kue “Hati” yang Dibagikan kepada Siswa SMP di Gianyar Negatif Narkoba
03:14
Video thumbnail
Orang Tak Dikenal Bagikan Kue ke Anak Sekolah Viral di Medsos, Polisi Lakukan Pengecekan
02:09
Video thumbnail
Percetakan Terbakar, Api Hanguskan Ribuan Naskah Ujian SD dan SMP se Kabupaten Buleleng
03:27
Video thumbnail
Pertamina Buka Suara Terkait Pasokan Pertalite dan Solar
03:07
Video thumbnail
Covid 19 Melandai, Kasus DBD Melonjak di Karangasem
01:34
Video thumbnail
449 Ribu Lebih Unit Motor di Bali Nunggak Pajak
03:32
Video thumbnail
PTM di Buleleng Dimulai Lagi, Sejumlah Sekolah Masih Terapkan PTM Terbatas
02:09
Video thumbnail
BBM Naik, Pertalite Mulai Langka di Gianyar
01:34
Video thumbnail
April 2022, Sebagian Besar Wilayah Karangasem Diperkirakan Memasuki Awal Musim Kemarau
02:04
Video thumbnail
Harga Minyak Curah di Karangasem Merangkak Naik
01:13
Video thumbnail
Selama Tiga Bulan, Kasus Gigitan Anjing Rabies di Jembrana Tertinggi di Bali
01:24
Video thumbnail
Erick Thohir Minta Fasilitas UMKM Lokal Diperluas di Pelabuhan Sanur
02:13
Video thumbnail
Sembahyang ke Pura Besakih Kena Retribusi, Ini Penjelasan Pengelola
02:30
Video thumbnail
Harga Lebih Murah, Warga Rela Antre Beli Migor Curah
01:09
Video thumbnail
Hujan Deras di Desa Mayong, Jalan Utama Sebagian Ambles Tergerus Longsor
01:49
Video thumbnail
Warga Korban Banjir di Desa Pengambengan Mulai Mengeluh Gatal gatal
02:07
Video thumbnail
Masyarakat yang Ikut Vaksinasi dan Bawa Sampah Plastik, Dapat Sembako
02:54
Video thumbnail
Bangkitkan Heritage City Tour, Sejumlah Dokar Gratis Disediakan di Denpasar
02:06
Video thumbnail
Vaksinasi Booster Masih Rendah, Buleleng Terus Kejar Target
02:31
Video thumbnail
BOR di Rumah Sakit Kabupaten Buleleng 1,72 persen
01:52
Video thumbnail
Presiden Jokowi Terima Pebalap MotoGP di Istana Merdeka
02:28
Video thumbnail
Desa Beraban dan Dauh Peken, Tabanan Ditetapkan Sebagai Desa Ramah Perempuan & Peduli Anak Bersinar
03:49
Video thumbnail
Tanah dan Air Suci dari Pura Pusering Jagat untuk IKN Nusantara Disaksikan Jokowi
03:57
Video thumbnail
Denpasar Targetkan Cakupan Vaksinasi Booster Capai 50 Persen di April 2022
02:33
Video thumbnail
Seluruh RTH Dibuka, Masyarakat Diimbau Jangan Lengah Prokes
01:32
Video thumbnail
Bookingan Kamar Hotel Penonton Moto GP Mandalika di Karangasem Terancam Batal
01:32
Video thumbnail
PTM di Buleleng Masih Dibatasi 50 Persen
01:45
Video thumbnail
Ribuan Lebih Produk Bernilai Puluhan Juta Hasil Penindakan Loka Pom Dimusnahkan
02:37
Video thumbnail
Pendakian Lewat Jalur Pura Pasar Agung Dilarang Jelang Piodalan Purnama Kedasa
01:29
Video thumbnail
Isoter Asrama Undiksha Ditutup
01:52
Video thumbnail
Kasus Terus Melandai, Vaksinasi Booster di Buleleng Terus Digencarkan
01:49
Member of