Halau TKA China ke Sultra, Kemenkumham Diminta Jalankan Fungsinya

JAKARTA, balipuspanews.com- Kabar rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang akan bekerja di perusahaan PT VDNI, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) memantik keresahan publik. Soal rencana kedatangan ratusan TKA asal China ini diungkap oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi pada 27 April 2020.

“Saya minta Kemenkumham menjalankan fungsinya dengan baik, bukankah seharusnya para WNA ini tidak bisa masuk ke Indonesia,” ucap Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi, Jumat (1/5/2020).

Anggota Komisi Hukum DPR RI ini mengatakan sebagai mitra kerja Kemenkulmham, ia merasa terpanggil untuk menjernihkan persoalan ini agar terang benderang. Sebab, di tingkat lokal baik gubernur dan DPRD setempat kompak menolak rencana kehadiran TKA China tersebut. “Banyak penolakan baik DPRD ataupun dari pemerintah daerah. Hal ini seharusnya diperhatikan dengan baik oleh pemerintah pusat,” imbuhnya.

Apabila rencana ini benar, Aboebakar mengaku sedih sekaligus kesal sebab keputusan ini dinilai keliru dan bertentangan dengan komitmen pemerintah sendiri yang telah melarang kehadiran warga negara asing di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19.

“Ditengah wabah covid-19 pemerintah membatasi pegerakan masyarakat dan meminta tetap tinggal di rumah, namun disisi lain para TKA China diperbolehkan masuk ke Indonesia,” gugat politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Apalagi pada situasi saat ini banyak PHK yang dialami masyarakat, pemerintah malah memberikan peluang TKA China mencari pekerjaan di Indonesia.

“Tentunya ini membuat masyarakat iri hati dan menimbulkan keresahan, seolah warga China lebih diprioritaskan dari pada warga sendiri. Hal ini tidak boleh terjadi, pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat sendiri,” tegasnya.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini mengingatkan jangan sampai publik melihat ada pengistimewaan warga China. “Bukankah sudah ada Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia,” terangnya.

Aturan yang berlaku sejak 2 April 2020 tersebut, menurut Aboebakar seharusnya masih efektif sampai sekarang. “Tentu Dirjen Imigrasi harus konsisten melakukan pemberlakukan peraturan tersebut, tegasnya.(har)