Harga TBS Ambruk, Pemerintah Diminta Beri Kompensasi ke Petani Sawit

Kelapa Sawit yang menjadi bahan baku pembuatan minyak goreng. (Foto: Instagram)
Kelapa Sawit yang menjadi bahan baku pembuatan minyak goreng. (Foto: Instagram)

JAKARTA, balipuspanews.com – Pemerintah diminta memberikan dana kompensasi atas jatuhnya harga Buah Tandan Segar (TBS) Kelapa Sawit yang terjun hingga mencapai 50-70 persen di banyak daerah.

Ganti rugi harga jual petani sawit dinilai penting sebagai dampak dari kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng.

“Saya kira jatuhnya harga TBS ini adalah akibat langsung dari wacana kebijakan pemerintah yang hendak melarang ekspor CPO. Meskipun yang dimaksudkan itu bukan CPO, tapi spekulasi para pelaku industri pengolahan sawit langsung mengambil langkah antisipasi dengan membeli lebih murah TBS sawit masyarakat,” ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/4/2022).

Menurutnya, ketidak konsisten kebijakan pemerintah justru menyebabkan ketidakstabilan harga TBS dan merugikan petani sawit di daerah. Bahkan ada petani yang membiarkan TBS nya membusuk karena dihargai sangat rendah atau bahkan ditolak oleh perusahaan yang menghentikan operasionalnya. Padahal kebijakan ini tidak lantas menurunkan harga Minyak Goreng secara signifikan.

“Sehingga, dalam suasana idul Fitri ini, kami mendorong pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk membayar ganti rugi harga jual petani kelapa sawit yang signifikan menurunkan nilai tukar petani. Suka atau tidak pemerintah harus mengakui kesalahannya dengan memberikan kompensasi yang proporsional bagi petani sawit,” tegasnya.

Selanjutnya, Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menerangkan bahwa dalam posisi harga CPO ekspor yang terus meningkat saat ini, rasanya tidak adil jika Petani harus menjual TBS nya dengan harga yang sangat murah.

Jangan sampai kita mengalami dua kerugian sekaligus, konsumen dalam negeri harus membayar mahal harga minyak goreng di pasaran, sementara harga TBS sawit justru anjlok dan merugikan petani.

“Maka kami selalu mengingatkan pemerintah untuk segera melakukan pembaharuan tata niaga sawit secara fundamental sejak pada reformasi agraria dan penguasaan lahan perkebunan sawit, hingga pada upaya intensifikasi perkebunan dan hilirisasi industri hasil sawit yang dikuasai oleh negara melalui BUMN dan BUMD,” tegasnya.

Penulis : Hardianto

Editor : Oke Suryawan

Redaksi | Pasang Iklan | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik | Privacy Policy | Copyright | About Us
Member of
Exit mobile version