Rapat pembahasan Ranperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah di Ruang Rapat Baleg Gedung DPRD Provinsi Bali
Rapat pembahasan Ranperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah di Ruang Rapat Baleg Gedung DPRD Provinsi Bali

DENPASAR, balipuspanews.com – DPRD Provinsi Bali akan berkonsultasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait harmonisasi Ranperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah.

“Untuk mengharmonisasi revisi Ranperda perubahan tentang Pajak Daerah, kita sudah dengarkan bersama agar dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri, Red) terutama di biro hukumnya, hal ini dilakukan agar ada kesesuaian, karena bagaimanapun perda merujuk ke peraturan yang lebih tinggi,” kata I Gede Kusuma Putra, anggota DPRD Bali sekali pemimpin rapat pembahasan Ranperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah di Ruang Rapat Baleg Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (10/6) siang.

Kata Kusuma Putra, apabila nantinya Perda yang dibahas sudah sesuai dengan Kemendagri maka perda perpajakan tersebut tinggal dijalankan saja.

Dilain sisi, dalam kesempatan tersebut Kusuma Putra kembali membeberkan soal sejumlah perubahan pada Raperda inisiatif yang diusulkan oleh DPRD Bali yakni soal perpajakan angkutan umum tentang biaya insentif bea balik nama kendaraan bermotor khususnya angkutan umum, dimana sebelumnya 15 persen dan kini akan diturunkan menjadi 10 persen.

Yang kedua adalah persoalan pajak progresif mesti yakni perlunya mengubah pengenaan pajak progresif untuk kepemilikan roda dua dan roda tiga 250 cc dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016.

Dimana sebelumnya milik kedua dikenakan 3 persen, milik ketiga 4,5 persen, milik keempat 5 persen dan milik kelima 7,5 persen.

“Untuk milik keempat diganti menjadi 5 persen agar memenuhi rasa keadilan,” jelasnya.

Point ketiga soal soal menindaklanjuti para penunggak pajak. (art/catur/bpn/tim)