Ketua KPU Bali Dewa Agung Gede Lidartawan menyerahkan laporan audit kepada perwakilan dari partai PDIP.
Ketua KPU Bali Dewa Agung Gede Lidartawan menyerahkan laporan audit kepada perwakilan dari partai PDIP.
sewa motor matic murah dibali

DENPASAR, balipuspanews.com- Partai Golkar merupakan partai politik yang paling tinggi menerima dan mengeluarkan dana kampanye dalam Pemilu 2019, kemudian disusul partai Demokrat dan Partai Nasdem.

Demikian terungkap dari data rekapitulasi hasil audit laporan dana kampanye partai politik pada Pemilu 2019.

Dari data itu terungkap  Partai Golkar  mengeluarkan dan sebesar Rp1.775.987.012,  Demokrat, Rp1.107.088.429 dan Partai Nasdem  sebesar Rp710.500.000.

“Dari hasil audit secara umum partai politik semua patuh dan beberapa ada pengecualian,” kata Ketua KPU Bali Dewa Agung Gede Lidartawan saat penyampian hasil asil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) di Kantor KPU Bali, Senin (3/6/2019).

Lebih jauh ditekankan Lidartawan  dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019 di Bali, sembilan partai mendapatkan hasil audit  patuh dan tujuh parpol dengan hasil audit patuh dengan pengecualian.

Sembilan parpol dengan opini atau hasil audit patuh yakni PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, PKB, Gerindra, Demokrat, PBB, dan PKPI.

Sedangkan parpol dengan hasil audit patuh dengan pengecualian” yakni Partai Berkarya, Partai Hanura, PKS, Partai Persatuan Indonesia, PPP, PSI, dan PAN

Lebih lanjut Lidartawan megungkapkan, penyebab mendapat opini “dengan pengecualian” pasalnya ada satu atau dua klausul dari laporan tersebut yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Diantaranya terdapat pengeluaran yang tidak bersumber dari rekening khusus dana kampanye (RKDK) atau terdapat penerimaan sumbangan yang langsung digunakan tanpa melalui RKDK.

Di samping itu, ada juga yang tidak melampirkan surat keterangan pengelola rekening khusus dana kampanye, tidak melampirkan NPWP dan sebagainya.

 

Sedangkan, khusus 22 peserta anggota DPD yang menyerahkan audit hanya 17 orang. Sisanya lagi 5 tidak menyerahkan hasil audit karena telat  mengumpulkan  dari waktu yang ditentukan KPU.

Adapun Lima DPD yang tidak menyerahkan LPPDK yaitu yakni I Ketut Putra Ismaya Jaya, I Ketut Suwardiana, I Nyoman Sukrayasa, dan Ngurah Sugiarta, dan I Nengah Wiratha .

“Kami berharap bagi peserta yang sudah masuk mestinya harus patuh, mungkin tidak menyerahkan karena tahu tidak lolos, dan tidak ada sanksi,” ungkap Lidartawan.

Lebih jauh ditekankan setelah penyerahan hasil audit, lanjut Lidartawan, hasil audit LPPDK, maka tahapan pemilu selanjutnya adalah terkait penetapan caleg yang lolos di DPRD Bali.

“Penetapan ini masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak termasuk dalam berita acara berperkara di MK, maka boleh ditetapkan. Tetapi, kalau masih di berita acaranya MK, maka kami harus mengikuti persidangan sampai putusan inkracht dari Mahkamah Konstitusi,” tandasnya. (bud/bpn/tim).

Tinggalkan Komentar...