Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI di Sanur, Denpasar

Denpasar, balipuspanews.com-Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Agung RI yang berlangsung selama empat hari terhitung sejak 26 November di Sanur, Denpasar Selatan telah berakhir.

Dari Rapat Kerja Nasional itu ada beberapa poin yang dicetuskan dan ditegaskan. Salah satunya menekankan para jaksa yang tergabung dalam Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) supaya tidak main-main dalam mengawal proyek pemerintah daerah.

Hal menariknya, Kejati Bali akan menjadi percontohan nasional di samping Kejati Jawa Timur, Kejati Jawa Tengah, dan Kejati Banten.

Empat Kejati ini akan dibina dan dibangun menjadi unit kerja zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kejaksaan RI.

“Yang ditekankan dari peran TP4 ini adalah pencegahan pelanggaran hukum. Jadi, lebih baik mencegah (pelanggaran) daripada menindak,” ujar Kasipenkum Kejati Bali, Edwin Beslar.

Kata dia, TP4 diharapkan mampu mencegah para pengganggu yang datang saat proyek berjalan.

“Maksudnya mereka yang biasa datang memainkan proyek atau mengarahkan proyek ke arah pihak tertentu, dan para calo proyek. Ini yang harus dicegah,” tegasnya.

Peringatan keras juga disampaikan Wakajati Bali, Yudi Handono. Yudi menegaskan, bahwa pimpinan tidak akan memberi ampun bagi para jaksa yang sengaja menjadikan TP4D sebagai proyek “lahan basah”.

“Kami imbau jaksa yang terlibat dalam TP4D jangan sekali-kali main mata atau sengaja membuat proyek (kongkalikong). Kalau sampai ketahuan dan terbukti, akan kami beri sanksi tegas,” kata Yudi. (jr/bpn/tim)