Pelamar PPK Kota Madya Denpasar
Pelamar PPK Kota Madya Denpasar

DENPASAR, balipuspanews.com –  Pendaftaran perekrutan panitia pemilihan kecamatan (PPK) sudah memasuki hari keempat.  Antusias pendaftar di Denpasar sudah mulai tampak. Hingga Selasa (21/1/2020) sudah ada  21 pendaftar.

Ketua KPUD Denpasar, I Wayan Arsa Jaya mengatakan, syarat penyelenggara baik PPK sampai KPPS minimal usia 17 tahun yang mana sebelumnya minimal 21 tahun. Sehingga diharapkan pelajar atau mahasiswa bisa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan ini.

“ Jumlah pendaftar yang sudah mendaftar, Denpasar Utara ada 8 orang, Denpasar Selatan 4 orang, Denpasar Barat 4 orang  dan Denpasar Timur ada 5 orang. Dari banyak yang mendaftar, ada berapa anak muda di dalamnya. Pendaftaran akan kami tutup sampai 24 Januari mendatang,” ujarnya.

Disebut Arsa Jaya, Kenaikan honor sudah disetujui oleh pemerintah Kota Denpasar dalam hal  penambahan anggaran. Sebab proses penambahan anggaran  berjalan setelah melakukan proses kesepakatan untuk hibah sebelumnya Rp 25 miliar dan penambahan ini kenaikan honorarium penyelenggara di PPK, PPS dan KPPS.

Untuk honorarium PPK, jabatan ketua sebesar Rp 2.200.000, anggota Rp 1.900.000, sekretaris sebesar Rp. 1.550.000 dan pelaksana/staf administrasi  dan teknis Rp  1.000.000.  Masa belaku kerja PPK dari 1 Maret hingga 30 November.

Dibalik naiknya honorarium, syarat penting lainnya yang harus diperhatikan adalah penyelenggara yang dicari harus  orang berintegritas tinggi. Meski beban pemilihan wali kota tidak seberat pileg dan pilpres 2019 lalu, tapi tekanannya besar. Karena konstestasinya dekat.

Tekanan, lanjut Arsa Jaya, besarnya itu karena kontestasi ini dekat, sehingga membutuhkan   penyelenggara yang mampu menjaga integritas itu.  Untuk honorarium pun lebih besar dibandingkan pileg 2019 lalu.

“ Ya jadi terlepas daripada relatif adem peminatnya. Kami dari KPU Denpasar tetap penekanan persyaratan integritas itu merupakan hal utama. Kami akan  berupaya sebaik mungkin dan sejauh mungkin  agar nanti penyelenggara yang terekrut memenuhi standar integritas, dilihat dari  identitas dilihat dari backgroundnya, pengalamannya dan penilaian masyarakat,” tandasnya.(bud/tim/bpn)