Rabu, April 17, 2024
BerandaNasionalJakartaHPN 2024, Presiden Jokowi Tandatangani Perpres Hak Cipta Penerbit

HPN 2024, Presiden Jokowi Tandatangani Perpres Hak Cipta Penerbit

JAKARTA, balipuspanews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden terkait Regulasi Hak Cipta Penerbit atau Publisher Right.

Selain itu, Presiden juga memprioritaskan belanja iklan pemerintah kepada perusahaan pers sebagai kebijakan afirmatif dalam menumbuhkembangkan usaha pers di dalam negeri.

Penegasan disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2/2024).

“Sekian lama setelah melalui perdebatan panjang akhirnya kemarin saya menandatangani Peraturan Presiden tentang tanggung jawab untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang kita kenal sebagai Publisher Rights,” ucap Presiden Jokowi.

Turut hadir dalam HPN 2024 antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi serta para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) dan pimpinan lembaga negara lainnya.

Hadir juga dari jajaran insan pers antara lain Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu serta Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun, dan pimpinan redaksi serta para wartawan senior.

BACA :  Sejumlah PAC DPC PDIP Karangasem Inginkan Paket Koster - Giri Prasta Maju Pilgub Bali 2024

Sambut Baik Perpres

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang telah menandatangani Peraturan Presiden terkait Regulasi Hak Cipta Penerbit atau Publisher Right.

Menurutnya, Perpres Publisher Right menjadi angin segar bagi kalangan pers. Setelah tiga tahun lamanya dibahas dan diformulasikan, akhirnya pers bisa mendapatkan keadilan ekonomi terkait berita yang mereka buat yang ditampilkan oleh berbagai platform digital.

Bamsoet mengatakan sebagaimana disampaikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), bahwa problem utama pers bukanlah pada defisit kebebasan pers mengingat hingga saat ini pers tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi.

“Problem utama pers saat ini adalah pada disrupsi digital yang menurunkan daya bisnis pers, khususnya dari pemasukan iklan. Melalui Perpres tersebut, mewajibkan platform digital untuk melayani negosiasi nilai ekonomi dari kalangan pers. Tidak menutup kemungkinan, Perpres tersebut kedepannya dapat ditingkatkan menjadi Undang-Undang,” ujar Bamsoet.

Bamsoet yang juga mantan wartawan menjelaskan, peraturan mengenai publisher right dapat menciptakan ekosistem kompetisi yang adil antara pers dengan platform digital global seperti Google, Facebook, YouTube, Twitter dan lainnya. Sehingga bisa memperkuat pers nasional yang tidak hanya sehat secara ketentuan jurnalistik, melainkan juga sehat secara ekonomi. Sekaligus mencegah terjadinya digital feodalisme.

BACA :  Disdukcapil Kota Denpasar Siap Gelar Penertiban Administrasi Kependudukan Di Pelabuhan Benoa

“Seperti halnya Indonesia, berbagai negara lain juga sudah merancang regulasi terkait publisher right. Antara lain Australia yang telah mengesahkan News Media Bargaining Code, serta Korea Selatan yang baru saja menerapkan amandemen undang undang bisnis telekomunikasi, Telecommunication Business Act,” jelas Bamsoet.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penerapan prinsip ko-eksistensi (hidup bersama) serta konsep hak pengelola media dan hak cipta jurnalistik (publisher rights). Bukan hanya untuk melindungi kepentingan pers nasional menghadapi dominasi platform digital global, ko-eksistensi dan publisher rights juga menjadi unsur penting membangun kedaulatan nasional di bidang digital.

“Penting diingat oleh kalangan pers, bahwa memutuskan hubungan sama sekali dengan platform digital global, atau sikap menolak transformasi digital, merupakan sikap yang tidak realistis,” ujarnya.

Karenanya, menurut Bamsoet kebijakan publisher right bukan ditujukan untuk melawan platform digital global. Melainkan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, untuk mewujudkan keseimbangan dalam relasi kekuasaan, menegakkan prinsip persamaan di depan hukum, serta kesetaraan level kedudukan pada area bisnis yang sebidang.

BACA :  Menko PMK Imbau Masyarakat Arus Balik, Tetap Patuhi Peraturan dan Tertib

Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -
TS Poll - Loading poll ...

Most Popular