ICFP 2022, Forum pembelajaran Bersama Berbagai Negara dalam Pengendalian Jumlah Penduduk Seimbang

Kepala BKKBN Dr (H.C) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) pada acara The International Conference on Family Planning atau Konferensi Internasional tentang Keluarga Berencana (ICFP 2022) yang digelar di Pattaya, Thailand. (dok. Humas)
Kepala BKKBN Dr (H.C) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) pada acara The International Conference on Family Planning atau Konferensi Internasional tentang Keluarga Berencana (ICFP 2022) yang digelar di Pattaya, Thailand. (dok. Humas)

PATTAYA, balipuspanews.com — Tantangan Indonesia dalam mengendalikan jumlah penduduk yang seimbang menjadi bahan pembelajaran bersama berbagai negara dalam The International Conference on Family Planning atau Konferensi Internasional tentang Keluarga Berencana (ICFP 2022) yang digelar di Pattaya, Thailand.

Berbagai negara tertarik mengajak Indonesia untuk mengembangkan program kependudukan khususnya keluarga berencana di negara masing-masing.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr (H.C) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) dalam wawancara daring dengan awak media di Indonesia mengatakan, forum ICFP 2022 ini menjadi agenda penting bagi beberapa negara khususnya yang masih memiliki masalah dalam Total Fertility Rate (TFR) atau jumlah rata-rata kelahiran begitu juga pelayanan kontrasepsi.

“Bagi Indonesia paling penting sebagai negara dengan tantangan cukup besar sehingga kita bisa jadi bagian yang menarik karena Indonesia punya jumlah penduduk yang besar, kemudian wilayah luas dengan pulau-pulau yang sangat banyak sehingga rentang kendali tidak mudah dan punya culture yang berbeda-beda tentu tidak mudah. Itu yang menjadi tantangan dimana kalau di Indonesia bisa mengendalikan penduduk dengan baik itu menjadi pembelajaran bersama,” kata Hasto, Kamis kemarin.

Dua negara dari yakni Nigeria dan Gambia mengatakan langsung keinginannya untuk belajar dengan BKKBN dalam mengembangkan program keluarga berencana.

Hasto menjelaskan, forum ICFP 2022 yang mengusung tema Family Planning and Universal Health Coverage: Innovate, Collaborate, Accelerate atau jaminan kesehatan pada pelaksanaan pelayanan keluarga berencana ini juga menceritakan bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam mengelola rantai pasok alat kontrasepsi (Alkon) hingga asuransi yang ditanggung dalam program keluarga berencana.

Baca Juga :  MAKUKU Lakukan Edukasi Kesehatan Bayi Bagi Para Ibu

Pada wawancara tersebut Hasto didampingi Deputi bidang Pelatihan, Penelitan, dan Pengembangan BKKBN Prof. Drh. Muhammad R. Damanik, M.Repsch, Ph.D, dan Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR) BKKBN, dr. Eni Gustina, MPH, dan Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM, MPS, MA sebagai Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional KKB.

Forum ICFP ini, kata Hasto, menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam sosialisasi dan implementasi penggunaan alkon jenis kondom. Thailand sendiri menjadi negara yang sukses dalam penggunaan kondom sehingga dapat menekan tingginya angka kehamilan dan penularan penyakit kelamin seperti HIV/AIDS.

Indonesia sendiri punya 10 komitmen tertulis dalam forum ICFP 2022 mengenai program keluarga berencana 2030 diantaranya memastikan realisasi pelayanan kontrasepsi berdasarkan asas sukarela dan kualitas yang baik. Kedua, meningkatkan kontribusi pihak swasta dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Ketiga menjamin penganggaran yang baik, lalu keempat selalu berdasarkan basis kepercayaan dan monitoring evaluasi penyelenggaraan keluarga berencana dan kelima mitigasi risiko dari berbagai macam krisis yang ada.

“Keenam yakinkan realiasasi edukasi remaja soal kesehatan reproduksi. Ketujuh memaksimalkan regulasi yang ada dan kerjasama dengan organisasi, NGO dan tokoh agama, akademisi, stakeholder lain. Delapan integrasi family planning dengan nutrition program. Kesembilan integrasi family planning services dengan masaah-masalah HIV dan juga penyakit seksial lainnya. Terakhir meningkatkan kerjasama South South Cooperation di dalam family planning dan kesehatan reproduksi,” ujarnya.

Sementara itu Deputi Bidang Pelatihan, Penelitan, dan Pengembangan BKKBN Prof. Drh. Muhammad R. Damanik, M.Repsch, Ph.D, mengatakan Indonesia sangat berperan aktif dan selalu berkontribusi dalam masalah pembangunan kependudukan di level dunia. Populasi dunia yang sudah mencapai delapan miliar ini membuat forum ICFP 2022 menjadi sangat penting.

Baca Juga :  Percepat Penurunan Stunting, BKKBN dan TNI AD Latih Babinsa

“Pada kesempatan tersebut kita juga menyampaikan kepada forum bahwa pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan BKKBN sudah sangat banyak dan juga mengcover tidak hanya negara-negara berkembang di Asia dan Afrika tapi juga negara maju yang ingin belajar langsung dengan Indonesia,” kata Damanik.

Damanik menjelaskan, baru-baru ini Afganistan baru saja menyelesaikan pelatihan mengenai kesehatan ibu dan anak serta reproduksi yang dimentori oleh BKKBN di Indonesia. Indonesia sendiri, kata Damanik, dikenal kerap memberikan International Training Program (ITP) terkait keluarga berencana yang sangat bermanfaat dan memberikan konstribusi signifikan.

“Setelah acara tersebut Indonesia mendapatkan permintaan dari beberapa negara yaitu Nigeria dan Gambia mengenai pelatihan bagi tenaga kesehatan mereka dalam waktu dekat. Pelatihan ini akan kita eksekusi khususnya bagi Nigeria yang kemarin langsung menemui kami setelah acara. Indonesia dapat respon yang baik dari negara-negara peserta,” ujar dia.

Kesuksesan dalam membangun program keluarga berencana juga tidak lepas dari peran mengelola manajemen rantai pasok Alkon. Hal tersebut juga disampaikan BKKBN dalam forum ICFP 2022 di Pattaya, Thailand.

Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR) BKKBN, dr. Eni Gustina, MPH mengatakan, Indonesia memiliki sistem berkaitan rantai pasok Alkon. BKKBN sendiri bukan satu-satunya institusi pemerintah yang mengelola Alkon. Bahkan 30% diantaranya dikelola oleh Provinsi dan didistribusikan ke Kabupaten/Kota kemudian ke Fasilitas Kesehatan (Faskes).

Baca Juga :  Percepat Penurunan Stunting, BKKBN dan TNI AD Latih Babinsa

“Berdasarkan Undang-undang kesehatan kita memberikan Alkon kepada pasangan tidak untuk di luar pasangan. Kita melakukan pengawasan melalui aplikasi SIRIKA dimana Faskes berikan Alkon lalu laporannya secara otomatis masuk aplikasi jadi tau dimana yang kosong dan lebih,” kata Eni.

Eni menjelaskan, kontrol mengenai penyediaan Alkon dilakukan bersama-sama dan tidak dibebankan kepada salah satu institusi saja. BKKBN, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Faskes bertanggung jawab bersama dalam kontrol pemanfaatan Alkon.

“94% populasi kita muslim. Kita memberikan Alkon yang lebih diutamakan untuk pasangan. Edukasi keluarga sangat penting, kita nggak bisa meniru Thailand yang memberikan kondom di dalam dompet kepada anak sekolah. Tapi kita berikan edukasi nilai-nilai dan normal sosial, agama, budaya itu kunci utama kontrol Alkon,” ucapnya.

Senada dengan Eni, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan pemerintah Indonesia memberikan Alkon secara gratis melalui rantai pasok yang jelas melalui dinas hingga ke Faskes dengan teregistrasi yang diberikan kepada pasangan usia subur.

Sementara itu BKKBN saat ini tengah menggalakan program KB pascapersalinan dimana seluruh Rumah Sakit harus menjalankan program tersebut.

“Sehingga kondom bisa dibagi kepada Ibu pascapersalinan begitu juga kondom bisa dibagi pada konseling pernikahan misal usia muda menikah menjadi sasaran yang baik bisa menggunakan Alkon sederhana dalam hal ini kondom untuk mencegah kehamilan tidak sehat, lahirkan anak stunting,” ujar Hasto.

Hasto menegaskan bahwa BKKBN akan terus melakukan promosi penggunaan kondom lantaran dalam beberapa waktu belakang ini meningkatnya penularan penyakit kelamin termasuk HIV/AIDS di beberapa wilayah Indonesia.

Penulis/editor : Ivan Iskandaria.