IHPS I 2022 BPK Beri Opini WTP Seluruh Pemda di Bali

Tabel opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh pemerintahan daerah di Bali dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2022 Badan Pemeriksa Keuangan RI. (Foto: BPK RI)
Tabel opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh pemerintahan daerah di Bali dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2022 Badan Pemeriksa Keuangan RI. (Foto: BPK RI)

JAKARTA, balipuspanews.com – Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2022 menyuguhkan perkembangan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Terdapat 771 laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri atas 682 LHP Keuangan, 41 LHP Kinerja, dan 48 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, BPK mengungkap perkembangan opini atas LKPD di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Bali, terungkap seluruh pemerintahan daerah di wilayah Bali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penilaian terbaik dari lembaga auditor keuangan negara itu tertuang dalam IHPS Semester I Tahun 2022 yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Dalam IHPS Semester I Tahun 2022 yang disampaikan Ketua BPK Isma Yatun terdapat penilaian BPK untuk masing-masing pemerintah daerah, termasuk Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali. Penilaian opini WTP diberikan kepada Pemprov Bali dan 9 kabupaten/kota se-Bali.

Baca Juga :  Semarak HUT ke-529 Kota Tabanan, Bupati Sanjaya Buka Pagelaran Seni Budaya Nusantara

Predikat WTP merupakan capaian terbaik yang diberikan BPK berkaitan dengan perbaikan kualitas, kesadaran, komitmen dan kerja keras pemerintah daerah setempat, para pengguna anggaran dalam menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHK LKPD).

Secara umum, BPK menyampaikan dalam 5 tahun terakhir (2017-2021), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebesar 16,4 poin persen, yaitu dari 76% pada LKPD Tahun 2017 menjadi 92,4% pada LKPD Tahun 2021.

Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini WDP mengalami penurunan sebesar 14 poin persen dari 21% pada LKPD Tahun 2017 menjadi 7% pada LKPD Tahun 2021.

Berdasarkan tingkat pemerintahan, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kenaikan opini WTP dari tahun 2020. Kenaikan opini pada LKPD Tahun 2021 terjadi pada pemerintah Provinsi (Pemprov) dari 33(97%) menjadi 34 (100%) LKPD, pada pemerintah kabupaten (Pemkab) dari 365 (88%) menjadi 377 (91%) LKPD, serta pada pemerintah kota (Pemkot) dari 88 (95%) menjadi 89 (96%) LKPD.

Baca Juga :  Operasi Zebra Agung 2022 di Klungkung, Pelanggar Hanya Diberikan Teguran

Hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya kenaikan opini dari opini Tidak Wajar (TW) menjadi opini WDP pada 1 LKPD, dari opini TW menjadi opini WTP pada 1 LKPD, dari opini TMP menjadi opini WDP pada 3 LKPD, dan dari opini WDP menjadi WTP pada 21 LKPD.

Kenaikan tersebut terjadi karena pemda telah melakukan perbaikan atas permasalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP.

Meskipun pada tahun 2021 jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan dibanding LKPD Tahun 2020, tetapi terdapat 10 dari 541 (2%) LKPD yang mengalami penurunan opini.

Yaitu dari opini WTP menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Terdapat dua daerah, 1. Pemkab Seram Bagian Barat; 2. Pemkot Ambon;

Baca Juga :  Wisatawan Arab Tewas Saat Rafting di Telaga Dwaja

Selain terdapat 8 daerah yang mengalami penurunan opini dari WDP menjadi Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini TMP diberikan BPK dengan memuat pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) yang berarti Auditor BPK tidak menyatakan pendapat atas laporan audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat opini.

Ke-8 daerah tersebut yaitu 1. Pemkab Langkat; 2. Pemkab Musi Banyuasin; 3. Pemkab Seluma; 4. Pemkab Bogor; 5. Pemkab Penajam Paser Utara; 6. Pemkab Donggala; 7. Pemkab Buton Selatan; 8. Pemkot Bekasi.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan