Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa Dinas PMD Buleleng I Gusti Ngurah Putu Mastika saat menyerahkan cinderamata kepada Kasi Perencanaan dan Anggaran pada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Sandra di Jakarta.
sewa motor matic murah dibali

SINGARAJA, balipuspanews.com — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, terus berupaya memacu dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dengan melaksanakan kegiatan In House Training.

 

Kegiatan ini khusunya untuk meningkatkan kapasitas bagi personil kecamatan dan sejumlah staf pada Dinas PMD yang selama ini bertugas melakukan pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa. In House Training diikuti sebanyak 25 orang, bertempat di Gedung Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Jakarta.

Seizin Kadis PMD Buleleng, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, I Gusti Ngurah Putu Mastika mengungkapkan, kegiatan In House Training ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan yang selama ini secara aktif melakukan pendampingan, pembinaan, dan verifikasi administrasi keuangan desa, serta melaksanakan evaluasi APBDes.

Menurutnya, staf pada kecamatan yang selama ini diberikan tugas berat untuk melakukan evaluasi APBDes, perlu diberikan update pengetahuan terhadap materi peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, terutama Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

“Sehingga teman-teman di kecamatan memiliki kapasitas atau kemampuan yang baik dalam  melakukan evaluasi APBDes setiap tahun,” kata Mastika, Rabu (13/11).

Masih kata dia, kendala teknis dalam pengelolaan keuangan desa masih ditemui. Meski demikian,  kendala yang dihadapi itu relatif bisa diatasi di tingkat desa. Sehingga, secara umum pengelolaan keuangan desa di Buleleng sudah berjalan cukup baik.

Selama ini, staf pada kecamatan sering kali berbeda persepsi dalam menterjemahkan peraturan. Untuk itu, melalui kegiatan ini diharapkan mampu menyamakan pemahaman dalam hal teknis pengelolaan keuangan desa.

Kedepan, pemerintah desa akan memperoleh pendampingan dan informasi yang benar terhadap pengelolaan keuangan desa, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa.

“Kami berharap teman-teman di kecamatan yang secara langsung melakukan pendampingan dan melakukan evaluasi APBDes dapat memiliki kemampuan dan kapasitas yang lebih baik lagi. Sehingga dalam mengevaluasi APBDes sesuai dengan regulasi, dan tidak ada penyimpangan,” jelasnya.

Sementara, Kasi Perencanaan dan Anggaran pada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Sandra memberikan apresiasi kepada Dinas PMD Buleleng yang menginiasi kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemkab Buleleng dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Imbuh dia, aparatur kecamatan yang juga sebagai evaluator APBDes perlu diberikan peningkatan kapasitas utamanya dalam memahami regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Selama ini masih banyak terjadi perbedaan persepsi dalam memahami regulasi. Terlebih, dalam pengelolaan keuangan desa ada banyak peraturan menteri terkait yang mengatur.

“Harapannya, apa yang diperoleh hari ini bisa diaplikasikan di daerah. Mudah-mudahan juga kita sudah mempunyai pemahaman yang sama terhadap regulasi,” singkatnya.