DENPASAR, balipuspanews.com – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali terus mengalami penurunan, meski sempat berada pada posisi 2 tingkat nasional. Terbaru, Bali menduduki posisi 8. Penurunan ini perlu dicegah dan diantisipasi agar kembali meningkat
Salah satu peran partai politik yang dilakukan Partai Golkar dengan membedah melalui webinar dengan menghadirkan akademisi, BPS dan penyelenggara pemilu yang digelar, pada Minggu (27/11/2021).
Berlangsung di kantor DPD Golkar Bali, webinar dilaksanakan secara offline dan online dengan mengangkat Tema “Meningkatkan Indeks Demokrasi Di Bali”.
Ketua DPD Golkar Bali I Nyoman Sugawa Korry mengatakan penurunan indeks demokrasi harus dicegah. Salah satu langkah yang harus dilakukan agar indeks demokrasi meningkat salah satunya peran serta masyarakat dalam berpartisipasi dalam politik harus meningkat dan semakin bermakna didalam dunia politik.
“Kita mempunyai kesempatan yang cukup besar untuk ini. Kita adalah masyarakat homogen dan sudah tentu kita harus menjawab persoalan yang masih menjadi masalah pada zaman sebelum reformasi dan apa yang terjadi kekinian,” tegasnya.
Sugawa menambahkan, pada zaman reformasi misalnya terjadi mayoritas tunggal. Termasuk Partai Golkar menghindari terjadinya tersebut dan mayoritas tunggal harus dihilangkan. Namun, harus digantikan dengan kesetaraan dalam dunia politik. Faktanya sekarang, setelah reformasi, khususnya di Bali tumbuhnya mayoritas tunggal baru.
“Seperti yang kita lihat beberapa waktu lalu, telah terjadi voting, dimana salah satu partai kuat mengabaikan edaran dari KPK,” ujarnya.
Maka dari itu, pihaknya mengajak penyelenggara Pemilu untuk menyadarkan kesadaran masyarakat bersama untuk menyadarkan agar mau berpartisipasi dalam pelaksanaan hajatan politik.
Sementara PLT. Kepala Kesbangpol Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi mengungkapkan penyusunan indeks demokrasi berdasarkan sumber data seperti wawancara mendalam, surat kabar, dan FGD.
Dia menyatakan bahwa kondisi demokrasi di Bali berjalan baik terbukti Pemilu di Bali berlangsung aman, tertib, kondusif. Sehingga Bali menjadi barometer nasional.
“Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia fluktuatif, menurun pada tahun ini. Di Bali khususnya berada di peringkat 8 dimana sebelumna berada pada posisi empat, bahkan pernah pada posisi 2,” urainya.
Upaya pemingkatan indeks demokrasi dapat dilakukan dengan upaya kebebasan berpendapat, peran DPRD, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, peran partai politik, dan kebebasan dari diskriminatif.
Di lain sisi Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Lidartawan tidak menampik terjadi pemurunan indeks demokrasi di Bali. Namun, penurun indeks demokrasi tidak disebabkan oleh KPU. Bahkan KPU banyak memberikan sumbangan prestasi dari KPU Bali dalam penyelenggaraan Pemilu.
Ke depan, sambung Lidartawan, ada beberapa program dari KPU Bali membuat grand design menuju transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu. Mulai sejak awal memberi isu strategis seperti mengenai jadwal tanggal Pelaksanaan Pemilu pada 21 Februari 2024.
Selain itu, KPU juga akan melakukan uji coba informasi teknologi seperti Sirekap, Sipol, Silon, Silog, Sidapil, dan Sidalih.
“Kami tidak ingin terjadi penurunan IDI, paling tidak Bali berada di top 3, karena Bali pernah masuk top 2,” bebernya.
Sementara dari sudut pandang Akademisi Dr. Drs. I Nyoman Subanda, M.Si., menilai indek demokrasi di Bali tergolong tinggi berada pada angka 82 persen, masih diatas nasional. Nilai ini sangat tinggi meski terjadi penurunan.
Subanda memberikan pandangan terkait kiat untuk meningkatkan Indeks Demokrasi melalui membangun good govermance, membangun kepercayaan (trust), masyatakat kepada pemimpin, menguatkan toleransi dan ikatana multikulturalisme, menguatkan peran infrastruktur dan suprastruktur politik, meningkatkan kualitas politisi dan pejabat publik melalui partai politik, dan optimalisasi fungsi partai politik.
“Kami ancungi jempol kederisasi Partai Golkar sangat baik,” ungkapnya.
Penulis: Budiarta
Editor: Oka Suryawan
