Ingatkan Netralitas ASN, Wujudkan Kinerja Imparsial dan Profesional

Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai (PPs-UNR) menggelar Webinar Netralitas ASN bertema “Membangun Meritokrasi dan Demokrasi di Indonesia” yang digelar di Auditorium UNR Denpasar, Selasa (27/10)
Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai (PPs-UNR) menggelar Webinar Netralitas ASN bertema “Membangun Meritokrasi dan Demokrasi di Indonesia” yang digelar di Auditorium UNR Denpasar, Selasa (27/10)

DENPASAR, balipuspanews.com – Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kerentanan yang tinggi terlibat politik praktis. Terlebih dalam situasi pemilihan yang pesertanya diikuti oleh kalangan petahana. Netralitas bagi ASN adalah harga mati yang tak boleh ditawar lagi.

Hal tersebut mengemuka saat Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai (PPs-UNR) menggelar Webinar Netralitas ASN bertema “Membangun Meritokrasi dan Demokrasi di Indonesia” yang digelar di Auditorium UNR Denpasar, Selasa (27/10).

Ketua Panitia Webinar, Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., MAP, menjelaskan webinar ini adalah bagian dari sosialisasi agar para ASN tidak terjerumus dalam aksi politik praktis. Seorang ASN idealnya tetap menjaga netralitas, integritas, dan imparsialitas untuk menghadirkan layanan publik yang prima.

“Webinar ini wujud keberpihakan kita kepada ASN agar bisa bertindak lebih netral, imparsial, dan professional. Apabila ASN profesional, layanan publik akan lebih maksimal, terlebih di tahun 2020 yang merupakan tahun pilkada,” jelas Kaprodi MAP UNR ini.

Sri Widnyani menyebut, prinsip profesionalisme, integritas, dan netralitas ASN menjadi pilar penting untuk menciptakan ritokrasi dalam sistem ASN. Artinya, prinsip yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan memengaruhi. Pelanggaran netralitas ASN yang terjadi umumnya didorong oleh motif untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan, materi, atau proyek.

“Motif tersebut secara jelas bertentangan dengan prinsip profesionalitas ketika jabatan publik diberikan kepada ASN bukan atas dasar kompetensi-profesionalitas tetapi pada kedekatan politis antara ASN dan pejabat politik,” sambungnya.

Adanya motif-motif sedemikian rupa memperlihatkan masih kentalnya perilaku korup pejabat politik dan ASN dalam mengelola sumber daya publik. Untuk itu, melakukan advokasi secara terus menerus untuk mewujudkan netralitas ASN menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat luas.

“Dalam konteks ini sivitas akademika UNR bersama Indonesian Association for Public Administration (IAPA) berkomitmen untuk berada di garda terdepan mewujudkan meritokrasi dan demokrasi Indonesia. Kami menilai untuk menghadirkan pesta demokrasi yang baik, kita harus saling menjaga. Antara ASN, partai politik, dan masyarakat harus sama-sama saling menjaga, sehingga masyarakat dapat memetik manfaat pelaksanaan pesta demokrasi,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Pascasarjana UNR, Dr. Nyoman Diah Utari Dewi, A.Par.,M.AP menambahkan bahwa webinar ini terlaksana atas kerjasama Pascasarjana UNR, IAPA, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI. Peserta berasal dari golongan akademisi, mahasiswa, para penyelenggara pemilu, ASN, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, LSM, serta media massa.

Webinar dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster yang diwakili Staf Ahli Bidang Perekonomian drh. Luh Ayu Aryani, M.P. Sedangkan nara sumber melibatkan Ketua KASN, Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA. Selain itu turut menghadirkan narasumber Dr. Arie Budhiman, M.Si. (Komisioner KASN), Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. (DPR – RI), dan Dr. Gede Sandiasa, M.Si (DPD IAPA Bali Nusra Bidang Pengembangan Kelembagaan).

Penulis/Editor : Budiarta/Oka Suryawan