Jumat, Februari 23, 2024
BerandaNasionalJakartaIstilah Demokrasi Konstitusional Perlu Dielaborasi MPR RI

Istilah Demokrasi Konstitusional Perlu Dielaborasi MPR RI

JAKARTA, balipuspanews.com – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI didorong untuk memberi penjelasan lebih rinci secara formal tentang istilah demokrasi konstitusional yang terus digaungkan menjelang Pemilu Serentak 2024 yang semakin mendekati hari H.

Penegasan disampaikan Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Nasir Djamil dalam diskusi Empat Pilar dengan tema ‘Pemilu 2024, Mewujudkan Demokrasi Konstitusional yang Mempersatukan Bangsa’ di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

“Oleh karena itu, kalau demokrasi konstitusional itu apakah kemudian nanti akan menghilangkan atau membatasi kebebasan dan kesetaraan. Jadi demokrasi konstitusional inilah yang dalam pandangan saya harus dielaborasi oleh pimpinan MPR melalui Badan Pengkajian MPR, sehingga kita punya rule,” ujar Nasir.

Dalam diskusi yang diselenggarakan berkaitan dengan Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI itu, Nasir menjelaskan upaya untuk memperjelas maksud dan tujuan demokrasi konstitusional dilatarbelakangi dari istilah demokrasi sendiri yang terus mengalami perubahan makna yang disesuaikan dengan kondisi di suatu wilayah, juga kepemimpinan atau rezim kekuasaan sebuah negara.

“Dulu masa Soekarno demokrasi terpimpin, masa Soeharto demokrasi Pancasila, setelah Soeharto lengser, sekarang demokrasi kita disebut-sebut sebagai demokrasi yang liberal dan ini akan menjadi tantangan kita dalam kehidupan berbangsa,” ujar Nasir.

Bahkan, Nasir mengibaratkan demokrasi layaknya seperti agama. Karena memiliki banyak aliran dan mahzab. Karena banyaknya aliran, akhirnya banyak memunculkan pengikut dan kelompok yang akhirnya menimbulkan kebencian, polarisasi dan permusuhan.

BACA :  Kapolda Bali Pantau Pleno di PPK Pekutatan

Sehingga di negara Amerika Serikat sendiri, negara yang disematkan sebagai negara pelopor demokrasi justru banyak para pengajar di sana sedang menyalahkan demokrasi.

Oleh karena itu, Nasir mengaku masih gamang dengan istilah demokrasi konstitusional itu sendiri. Apakah demokrasi konstitusional diidentikan dengan demokrasi Pancasila?

“Karena banyak sekali istilah-istilah yang disematkan ke demokrasi. Ada demokrasi partisipatif, ada demokrasi republikanisme dan tentu saja demokrasi ini seperti aliran-aliran dalam agama, banyak mazhab dan kemudian dipertentangkan, didebat dan lain sebagainya,” ujarnya.

Berkaitan dengan Empat Pilar yang didalamnya terdapat 4 hal penting yaitu Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara, lalu UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, Nasir juga mempertanyakan apakah 4 hal yang menjadi pilar negara ini, yang menjadi rujukan demokrasi konstitusional.

“Jadi demokrasi itu dikerangkeng oleh empat hal ini. Apakah itu yang kemudian disebut dengan demokrasi konstitusional? Nah kalau itu kemudian bisa kita elaborasi, saya percaya bahwa demokrasi itu tidak akan menghadirkan polarisasi.

Demokrasi itu akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat? Karena memang salah satu orang yang mendapatkan nobel karena demokrasi itu, dia punya asumsi dan tesis bahwa demokrasi itu melahirkan kesejahteraan, walaupun tesisnya itu masih dipertanyakan,” sebut Nasir.

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengungkapkan pelaksanaan demokrasi sekarang ini sudah mulai bergeser dan tidak lagi berbasis pada kultur bangsa Indonesia.

BACA :  HPN 2024, Presiden Jokowi Tandatangani Perpres Hak Cipta Penerbit

Pergeseran dimaksud, menurut Jazilul salah satunya adalah karena proses berdemokrasi yang tidak lagi menjadikan hukum sebagai pegangannya. Proses berdemokrasi yang seharusnya berjalan dengan kaidah dan norma hukum telah berubah menjadi demokrasi transaksional atau proses berdemokrasi yang dijalankan berdasarkan kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Terpenting dari demokrasi itu adalah konstitusi, hukum. Jangan sampai hukum dipermainkan, kalau hukum dipermainkan itu sudah tidak lagi demokrasi. Karena akan ada orang yang tidak sama, diperlakukan tidak sama. Padahal memang demokrasi harus tidak sama, basisnya itu perbedaan,” ujar Jazilul.

Jazilul menambahkan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024, fenomena politik transaktional semakin tinggi, utamanya money politic.

“Dan hampir ini tidak dianggap sebagai kejahatan politik, money politic dianggap sebagai keharusan, tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran,” sesalnya.

Jazilul berharap semua pihak mulai dari KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, partai politik sebagai peserta pemilu, DPR dan pemerintah sebagai pembuat regulasi atau peraturan perundangan, serta rakyat sebagai pemegang kedaulatan benar-benar kembali kepada jati dirinya. Yaitu demokrasi Pancasila yang menjadi pedoman hidup bernegara.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) inipun menyoal pengamalan Pancasila yang sudah tidak murni lagi dijalankan termasuk dalam urusan kepemiluan.

“Karena kalau kita sebut sebagai politik Pancasila atau demokrasi Pancasila. Kayaknya sudah enggak terlalu Pancasila pemilunya. Kira-kira 50% Pancasilanya,” sebut Jazilul.

Sementara itu, Pengamat Politik Ujang Komarudin menyebut ada 3 indikator yang bisa dijadikan parameter baik buruknya iklim demokrasi.

BACA :  KPU Buleleng Siapkan Teknis PSU di Temukus dan Pedawa

Pertama indikatornya yaitu hukum, penegakan hukum. Menurutnya, kalau demokrasi ingin maju maka penegakan hukumnya harus jalan. Begitu juga kalau demokrasi ingin jalan, maka hukumnya harus berkeadilan.

“Kalau nggak ya tidak bisa. Makanya kita belajar dari negara-negara yang demokrasinya kuat. Hukumnya itu ditegakkan. Di kita tak bisa, hari ini kita masih melihat ada persoalan hukum yang kelihatannya mudah dipermainkan. Oleh karena itu demokrasi kita masih berjalan di tempat,” sebutnya.

Indikator kedua, menurut Ujang adalah mengandung nilai-nilai pendidikan bagi masyarakat. Menurut Ujang dengan rata-rata taraf pendidikan masyarakat di Indonesia hanya di tingkat SMP, sulit apabila ingin membangun demokrasi berkualitas, bermartabat, dan demokrasi yang sehat.

“Jika kualitas pendidikan kita masih jauh dari harapan. Lalu bicara menggebu-gebu tentang demokrasi konstitusional, demokrasi Pancasila, demokrasi yang berkeadaban tetapi value atau nilai kecerdasan dari pendidikan masyarakat kita masih rendah. Nggak bisa,” tegas Ujang.

Indikator ketiga adalah berkaitan dengan ekonomi. Menurut Ujang, kalau tingkat perekonomian masyarakat masih rendah, masih lapar, maka sulit menciptakan demokrasi yang sehat, berkualitas dan bermartabat.

“Saya pernah pernah riset terkait persoalan money politic. Masyarakat yang lemah secara ekonomi akan mudah bisa menerima pemberian dari caleg-caleg itu. Oleh karena itu kalau demokrasinya masih berbasis transaksional, nggak bisa kita membangun demokrasi secara sehat dan bermartabat,” tegas Ujang.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

spot_img

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular