Pembangunan OLT yang menjadi masalah
Pembangunan OLT yang menjadi masalah
Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

RENDANG, balipuspanews.com – Pembangunan Optical Line Terminal (OLT)  PT Telkom di sebelah barat daya Kantor Kepala Desa Rendang/Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem  berbuntut masalah Camat dan Perbekel diadukan ke Polda Bali oleh warga setempat..

” Ya saya adukan ke Polda Bali karena Camat mengeluarkan izin dan Perbekel merekomendasi pembangunan OLT, padahal tanah tersebut hak milik Almarhum I Padang yang merupakan kakek saya, ” kata I Ketut Suanta Ariana, warga Rendang yang mengadu ke Polda Bali kepada redaksi balipuspanews. com Minggu (14/4).

Suanta selaku ahli waris I Padang merasa keberatan atas pembangunan OLT tanpa izin pemilik atau warisnya karena tanah itu milik pribadi bukan tanah pemerintah.

Selain itu Suantar yang merupakan waris dari almarhum  I Padang masih mempersoalkan kenapa sebagian tanah I Padang yang ditunjuk oleh Camat Rendang ( Almarhum I Wayan Mudiana ) dan disaksikan oleh Perbekel Rendang ( Almarhum I Komang Wijaya) sekitar tahun 80-an diukur dan digabung dengan tanah pemerintah lalu diterbitkan hak pakai no 1 Desa Rendang selanjutnya diberikan ke Pemkab Karangasem sebagai pemegang hak pakai tanpa melalui prosedur yang ada atau ketentuan yang berlaku tanpa izin pemilik dan dijadikan aset daerah.

Melihat fakta yanga ada sertifikat hak pakai no 1 Desa Rendang terhadap objeknya tanah i Padang atau pribadi hak guna pakai tersebut sudah lewat waktu pemakaiannya kurang lebih 14 tahun yang lalu.

Setelah diminta tanah tersebut oleh waris I Padang baik secara persuasif resmi dan tertulis kepada Pemkab Karamgasem selaku pemegang hak pakai tak mau mengembalikannya dan tak mau melakukan kewajibannya. Justru tanah tersebut dijadikan aset daerah.

” Saya sudah minta baik baik sejak tahun 2005, tetapi sampai saat ini Pemkab tak mau mengembalikan karena diklaim asset miliknya, padahal sesuai dengan PP No 40 tahun 1996 tentang hak pakai atas tanah yang objeknya tanah pribadi paling lama 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang, kalau diperpanjang harus ada perjanjian baru oleh pemilik, tapi sampai saat pemkab Karangasem tak pernah melakukannya justru dijadikan asset daeeah, kalau tidaknpernah melakukab pembaharuan hak baru objek dari hak pakai tersebut otomatis kembali ke pemilik,, tapi pemkab tak mau melakukan justru dijadikan asset daerah ini sama dengan perampasan, penipuan penggelapan tanah milik masyarakat, ” katanya.

Camat Rendang, I Wayan Mastra ketika dikonfirmasi membenarkan laporan tersebut, bahkan pihaknya bersama Perbekal Rendang dan Sekda Karangasem sudah dimintai keterangan oleh aparat kepolisian.

Pihaknya membantah kalau pembangunan OLT itu diatas tanah milik pribadi, karena tanah tersebut merupakan tanah tersebut merupakan tanah pinjam pakai asset milik Pemkab Karangasem.

“Sertifikat atas pemerintah Kabupaten Karangasen, semua sudah sesuai dengan prosedural salah saya bekerja tanpa prosedural, ” jelas Camat kalem dan murah senyum ini.

Pihaknya membantah laporan adanya sewa menyewa asset milik daerah tersebut.

” Tidak ada menyewakan asset daerah kepada PT Telkom seperti dilaporkan oknum ke Polda Bali, ” katanya.

Yang pasti pembangunan OLT untuk kepentingan masyarakat, karena sinyal meredup di wilayahnya.

“Kita dari aparatur pemerintah ada kepentingan juga karena mengirim laporan lewat online, akhirnya Perbekel mengiyakannya, ” jelasnya. (art/bpn/tim)

Advertisement
Loading...