Jadi Tersangka OTT, Walikota Cimahi Diduga Minta Uang Suap Rp 3,2 Miliar

Ket foto: Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) saat menyampaikan keterangan pers berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (28/11/2020).
Ket foto: Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) saat menyampaikan keterangan pers berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (28/11/2020).

JAKARTA, balipuspanews.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Walikota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna dan Komisaris Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi, Hutama Yonathan sebagai tersangka suap usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kedua tersangka diduga terlibat kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipiko), berupa penerimaan hadiah, atau janji penyelenggara negara terkait  perizinan di Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, Jawa Barat, Tahun Anggaran (TA) 2018 hingga 2020.

“Para tersangka saat ini dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan 17 Desember 2020,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Sabtu (28/11/2020).

Dikatakan Firli, dalam operasi tersebut KPK berhasil mengamankan 11 orang pada hari Jumat, (27/11)sekitar pukul 10.40 WIB di beberapa tempat, yakni Bandung dan Cimahi. Kesebelas orang tersebut yakni, Walikota Cimahi AJM, Farid, Ajudan walikota Cimahi Yanti, orang kepercayaan Walikota Endi dan Sopir Walikota YT.

Walikota Cimahi diduga meminta uang sebesar Rp 3,2 miliar kepada Komisaris Rumah Sakit Umum Kasih Bunda, Hutama Yonathan. Permintaan Ajay Muhammad kepada Yonathan terkait perizinan pembangunan RSU Kasih Bunda tahun anggaran 2018-2020.

Uang sebesar Rp 3,2 miliar itu diminta Ajay sebagai bagian dari komitmen fee sebesar 10 persen dari Rancangan Angggaran Biaya (RAB), yang dikerjakan subkontraktor pembangunan RSU Kasih Bunda senilai Rp32 Miliar.

“AJM diduga meminta sejumlah uang Rp3,2 Miliar yaitu sebesar 10 persen dari nilai RAB yang dikerjakan oleh subkontraktor pembangunan RSU KB senilai Rp32 miliar,” kata Firli.

Proses transaksi uamg dilakukan secara fiktif itu menggunakan kuitansi untuk menyamarkan praktik suap. “Untuk menyamarkan pemberian uang kepada AJM tersebut, pihak RSU KB membuat rincian pembayaran dan kuitansi fiktif seolah-olah sebagai pembayaran pekerjaan fisik pembangunan,” beber Firli.

Ajay selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan pemberi suap, Hutama Yonathan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulis : Hardianto
Edfitor : Oka Suryawan