Kasus dugaan pemalsuan  tersebut dilaporkan oleh Putu Rizky Sitraputra (31), seorang jaksa di Kejari Klungkung
Kasus dugaan pemalsuan  tersebut dilaporkan oleh Putu Rizky Sitraputra (31), seorang jaksa di Kejari Klungkung
sewa motor matic murah dibali

SEMARAPURA ,balipuspanews.com- Tidak ingin membiarkan Kasus gugatan perdata  I Ketut Rugeg menjadi bola liar yang malah merugikan pihak kejaksaan Klungkung . Pihak kejaksaan melakukan tindalan cepat dengan melakukan tuntutan balik terhadap para oknum yang ditenggarai mau menggagalkan pelelangan aset yang sudah inkrakh ini.

Terkait rencana eksekusi aset terpidana korupsi mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra malah bergulir kencang menyeret pihak pihak yang dianggap ikut bermain.Setelah gugatan itu ditolak, giliran seorang jaksa dari Kejaksaan Klungkung melaporkan anak dari Ketut Rugeg, KPA (45)  ke kepolisian.

Keponakan dari Mantan Bupati Wayan Candra itu, dilaporkan karena diduga membuat surat kuasa palsu bersama pengacaranya untuk membuat gugatan perdata terhadap Kejari Klungkung

Kasus dugaan pemalsuan  tersebut dilaporkan oleh Putu Rizky Sitraputra (31), seorang jaksa di Kejari Klungkung, Jumat (17/5)

. Ia didampingi Kasi Datun Kejari Klungkung,  Cokorda Gede Agung Indrasunu  tampak berada di Kantor Satreskrim Polres Klungkung. Mereka bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Klungkung AKP Mirza Gunawan, untuk melakukan konsultasi terkait kasus tersebut.

” Memang benar ada laporan dari seorang Kejaksaan negeri Klungkung, dan kasusnya masih dilidik oleh kepolisian,” ujar Kasubag Humas Polres Klungkung, AKP Putu Gede Ardana.

Dalam laporannya, kejadian dugaan pemalsuan surat kuasa ini bermula ketika I Ketut Rugeg melalui kuasa hukumnya TB membuat surat kuasa untuk melakukan

gugatan perdata terhadap Kejaksaan Negeri Klungkung atas kasus penyitaan tanah dengan terpidana mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra. Dengan adanya gugatan tersebut, selanjutnya Kajari Klungkung Otto Sompothan menerbitkan surat perintah penyelidikan untuk menindak lanjuti dan mengembangkan kasus perkara tindak pidana pencucian uang  dengan terpidana I Wayan Candra.

Kejaksaan  lalu melakukan pemeriksaan salah satu anak dari I Ketut Rugeg  dengan inisial KPA (45). Lalu dijelaskanlah I Ketut Rugeg sejak tahun 2007 menderita stroke, sehingga  tidak bisa menggerakkan anggota badan, berbicara maupun melakukan aktivitas secara normal.

Pihak penyidik Kejaksaan sempat menanyakan kronologis kasus tersebut tentang siapa yang membuat surat kuasa dan cap jempol tertanda I Ketut Rugeg, dijelaskan oleh KPA bahwa dialah beserta adik-adiknya yang mencari pengacara TB.  Selanjutnya KPA mengarahkan tangan ayahnya seolah-olah yang terbaring lemah untuk memberikan cap jempol di surat kuasa. Sehingga seolah-olah, I Ketut Rugeg benar-benar membuat surat kuasa tersebut untuk pengacaranya guna melakukan gugatan perdata ke pihak Pengadilan Negeri Klungkung.

Kasi intel Kejari Klungkung Gusti Ngurah Anom Sukawinata Sabtu(18/5)sempat mengungkapkan, dari kasus tersebut pihak Kejaksaan melihat adanya perbuatan melawan hukum dalam surat yang sempat digunakan untuk menggugat pihak Kejaksaan di Pengadilan Negeri Klungkung.

” Sehingga Kajari Oto Sompothan memerintahkan Jaksa untuk melaporkan karena ada dugaan tindak pidana, makanya kami melaporkan ke polisi. Apa tindak pidananya, nanti penyidik Polres yang akan membuktikan dan mendalaminya,” ungkap  Gusti Sukawinata.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya sempat dijelaskan Kajari Klungkung Otto Sompothan, mengakui jika pihaknya digugat oleh dua kerabat dari terpidana kasus korupsi pengadaan lahan dermaga Gunaksa I Wayan Candra. Pihaknya digugat terkait aset yang disita oleh Kejaksaan Negeri Klungkung, dari tangan Wayan Candra. Namun gugatan tersebut dilayangkan, setelah adanya keputuhan tetap dari Mahkamah Agung jika aset tersebut adalah rampasan negara dan sudah siap untuk dilelang untuk menutupi kerugian negara.

” Mereka (penggugat), mau mengambil kembali aset yang sudah kami sita menjadi aset negara. Dalih mereka aset itu atas nama mereka. Padahal kasus ini kan sudah inkracht, atau sudah ada kekuatan hukum tetap. Sudah ada putusan dari Mahkamah Agung, dan status aset ini menjadi barang rampasan negara dan sudah siap kami eksekusi (lelang),” tegas Kajari Klungkung, Otto Sompothan

Dengan adanya gugatan tersebut Kejari Klungkung melihat adanya indikasi dari pihak tertentu untuk berupaya  melakukan tindak pidana pencucian uang. Pihak Kejari pun akan menelusuri siapa siapa yang ikut bermain dengan hal ini,sehingga nantinya siapapun yang diduga terlibat dalam upaya merebut aset negara yang sudah inkrakh bisa dituntut dihadapan hukum.(Roni/bpn/tim)

TINGGALKAN PESAN

Please enter your comment!
Please enter your name here