Selasa, Mei 21, 2024
BerandaDenpasarJamin Perlindungan Korban Bencana, Dewan Susun Perda Inisiatif Penanggulangan Bencana

Jamin Perlindungan Korban Bencana, Dewan Susun Perda Inisiatif Penanggulangan Bencana

DENPASAR, balipuspanews.com – Setiap orang tidak menghendaki terjadinya bencana. Kebencanaan tidak dapat diperkirakan kapan datang dan di mana akan terjadi.

Apalagi bencana alam, bencana ini tidak dapat diterka, hanya saja perlu untuk diantisipasi agar dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Kebencanaan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi hingga ke daerah.

Untuk meminimalisir dampak dari kebencanaan dan menjamin perlindungan bagi korban bencana dan menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian material dan korban jiwa, Dewan Bali berinisiasi untuk membuatkan payung hukum melalui Ranperda Inisiatif Dewan tentang Penanggulangan Kebencanaan.

Hal ini terungkap saat Dewan menggelar Rapat Paripurna ke-16 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 dalam agenda penyampaian Ranperda inisiatif Dewan tentang Penanggulangan Bencana kepada Gubernur Bali, pada Senin (5/6/2023) bertempat di Gedung Utama DPRD Provinsi Bali.

Dihadapan Gubernur dan peserta Rapat Paripurna, Tjokorda Gede Agung, S.Sos. selaku pembaca penjelasan Dewan terkait Ranperda Penanggulangan Bencana mengatakan bahwa penyusunan Ranperda ini diawali beberapa tahapan seperti penyusunan Naskah Akademis, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

BACA :  Overstay dan Tidak Mampu Bayar Biaya Perpanjangan, WN Rusia Dideportasi

Dikatakan, Raperda inisiatif Dewan ini dibuat menjadi Produk Hukum Daerah bertujuan untuk antara lain: Memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari ancaman Bencana; Menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; Menghargai budaya lokal; Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.

Selain itu, politisi senior partai PDIP asal Bumi Serombotan ini menyebut,
tujuan produk hukum ini dirancang yaitu Mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian material dan korban jiwa; dan Meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana baik Pra bencana, Saat Tanggap Darurat, dan Pasca bencana.

Pihaknya berharap Ranperda yang nantinya berfungsi sebagai payung hukum kebencanaan ini berfungsi sebagai instrumen hukum daerah yang responsif; progresif; antisipatif; transpormatif; inovatif; dan implementatif dalam Kebijakan Penanggulangan Bencana di Daerah Provinsi Bali.

Hal ini sejalan dengan visi: Nangun Sat Kerti Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. Visi tersebut diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif Pembangunan Daerah Bali yang seimbang, selaras, harmonis dan berkelanjutan dengan tiga dimensi utama; menjaga kesucian alam Bali, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan Krama Bali, serta memelihara dan melestarikan kebudayaan Bali sesuai nilai-nilai kearifan-kearifan lokal.

BACA :  Duta Kesenian Barong dan Baleganjur Denpasar Siap Berikan Penampilan Terbaik di PKB XLVI

“Faktor demografis dan tingginya potensi bencana alam dan bencana-bencana lainnya yang dapat menimbulkan kerawanan di Daerah Provinsi Bali. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah konkrit dan legitimasi untuk mengatasi permasalahan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Serta memberikan kewenangan dalam mencegah dan mengatasi terjadinya Bencana, yaitu dengan menyusun suatu Raperda Provinsi Bali tentang Penanggulangan Bencana,” ungkap pria yang akrab disapa Cok Agung.

Dalam kesempatan sama, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan pandangan Gubernur terkait Ranperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana tahun 2022.

Padang Rapat Paripurna sebelumnya, BPK RI menyampaikan hasil pemeriksaan BPK terkait Pertanggungjawaban APBD periode 2022 hingga berhasil meraih WTP ke 10 secara berturut-turut.

Gubernur mengatakan, secara umum laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari; Laporan Realisasi Anggaran; Pembiayaan Anggaran tahun anggaran 2022; Laporan Saldo Anggaran Lebih; Neraca Pemerintah Provinsi Bali; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas selama tahun 2022; dan Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas tahun 2022.

BACA :  Gandeng Rekanan, Dispar kenalkan Digitalisasi Pengelolaan DTW

“Saya berharap pembahasan Ranperda ini dapat berjalan lancar untuk mendapat persetujuan bersama sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan dan segera dapat ditindaklanjuti ke Pemerintah Pusat,” harap Gubernur dihadapan Rapat Paripurna.

Penulis: Budiarta
Editor: Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -
TS Poll - Loading poll ...

Most Popular