aksi kompoy yang dilakukan oleh ribuan anggota LSM-GMBI
aksi kompoy yang dilakukan oleh ribuan anggota LSM-GMBI
sewa motor matic murah dibali

SUMEDANG. balipuspanews.com – Persoalan Jatigede Sumedang masih belum usai, ratusan warga masyarakat masih belum menerima ganti rugi dan persoalan tenaga kerja tidak jelas statusnya.

Setidaknya 5.000 anggota LSM- GMBI menggeruduk kantor Satker Jatigede Sumedang Jawa Barat. Ribuan kendaraan roda empat dan roda dua menyemuti jalan sepanjang kurang lebih 10 km dari arah Paseh Desa Haurkuning menuju kawasan bendungan Jatigede Rabu 9 Oktober 2019 kemarin.

Aksi konvoi tersebut terpantau tertib dan lancar, tidak ada tanda -tanda yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat maupun pengguna jalan lainnya. Petugas kepolisian dari Polres Sumedang yang mengawal jalannya aksi kompoy tersebut ditempatkan pada garda depan, tengah dan belakang. Pada sudut – sudut persimpangan jalan pun telah ditempatkan para petugas.

Pantauan Balipuspanews.com, aksi konvoi yang dilakukan oleh ribuan anggota LSM-GMBI bertujuan untuk membantu masyarakat Jatigede prihal pergantian ganti rugi lahan mereka yang sampai sa’at ini belum diselesaikan oleh pihak terkait. Selain itu mempertanyakan persoalan status perpanjangan kontrak karyawan PKWTT.

Ketua Distrik LSM-GMBI Yudi Sunarja mengatakan kedatangan mereka ke Satker Jatigede guna mendampingi karyawan Sinohydro dari karyawan bersetatus PKWT, namun setelah diperpanjang masa kerjanya menkadi tidak jelas statusnya. “selain itu kami membantu masyarakat Jatigede yang terkena pembebasan lahan, persoalannya masih banyak yang belum dibayar” ungkap Yudi.

Pada aksi damai tersebut LSM-GMBI dan beberapa orang perwakilan perusahaan serta beberapa orang yang mewakili masyarakat yang terkena pembebasan lahan memasuki ruangan kantor Satker Jatigede. Didalam ruangan kantor Satker sudah ada dari maing – masing pihak diantaranya dari pihak Sinohydro, Disnakertans Sumedang, dari pihak PLN dan salah satu anggota DPRD Sumedang dari Fraksi PKB Agung Gundara.

Pada pertemuan tersebut, beberapa pihak terkait bersepakan untuk menyelesiakan pembayaran oleh pihak – pihak terkait. Namun dari pihak PLN masih harus mendapatkan dukungan bupati Sumedang.

Sementara itu menurut bebarapa warga masyarkat yang belum mendapatkan pembayaran ganti rugi atas lahan mereka yang dibebaskan. Menyangkut persoalan dokumen berupa Leter C dan SPPT tetap disertakan. “Sudah 5 tahun belum ada penyelesaian dari pihak terkait, coba bayangkan saja kami semua hamire cemas” ujar Wahyudin Kamis (10/10/2019) di Jatigede Sumedang mengahiri pertemuan dengan Balipuspanews.com (Yadi,Bpn,Tim).