I Ngurah Suryawan
sewa motor matic murah dibali

Opini, balipuspanews.com – Melintasi jalan hot mix yang dikelilingi oleh rawa dan sawah, saya hendak bertemu dengan seorang penglingsir, tetua sebuah desa di Bali barat yang menjadi saksi ketegangan dua desa di tahun 1965. Dua desa yang mengalami ketegangan itu konon disebabkan karena perbedaan aspirasi politik, yaitu antara PKI (Partai Komunis Indonesia) dan PNI (Partai Nasionalis Indonesia).

Langkah saya terhenti di sebuah rumah sederhana di tengah pematang sawah. Seorang pria yang mulai ringkih keluar menuntun sepeda. Ia berkacamata dengan raut wajah yang mulai keriput. Bergegas ia mempersilahkan masuk saat saya menyapanya. Pria itu adalah Ketut Lanus, yang dari seorang kawan menceritakan ialah saksi hidup ketegangan dua desa akibat masalah politik di tahun 1965.

Lanus kemudian mengisahkan, Saat pembantaian berlangsung, “Liu ne matiange di jalan-jalan, ade masih ne matiange di sema-sema ne peek desa ” ( Banyak yang dibunuh di jalan-jalan, ada juga yang dibunuh di kuburan-kuburan dekat dengan desa).

Pembantaian anggota dan simpatisan PKI di desanya dilakukan di desa tetangga. Orang-orang yang berada dalam daftar yang akan dibunuh, dalam istilah Bali disebut dengan jatah, dikumpulkan di desa tetangga. Para satuan tameng kemudian kembali menuju ke desanya untuk mencari lagi beberapa orang yang menjadi incaran. Satuan tameng ini akan menggedor rumah-rumah penduduk atau mengejarnya hingga menuju rawa-rawa dan sawah yang mengelilingi desa Lanus. Ada beberapa warga yang melarikan diri dan bersembunyi hingga selamat di tajamnya semak-semak rawa-rawa yang menyengat itu.

 

Salah satu tegalan (kebun) milik warga di sebuah desa di Bali barat. Warga sekitar meyakini di sekitar tegalan inilah puluhan jasad pembantaian massal tahun 1965 terkubur (foto: I Ngurah Suryawan)

Salah satu tegalan (kebun) milik warga di sebuah desa di Bali barat. Warga sekitar meyakini di sekitar tegalan inilah puluhan jasad pembantaian massal tahun 1965 terkubur.

Lanus melanjutkan, getirnya kekerasan di tahun 1965 ternyata tidak menjadi pelajaran bagi kedua desa. Di tahun 1970-an, dua desa kembali bersitegang karena gerakan “peng-Golkar-an” yang menjadi awal konsolidasi kekuasaan Orde Baru. Lanus mengisahkan, ada banyak pengikut setia PNI yang tidak bersedia “di-Golkar-kan” rumahnya dibakar dan diteror. Sampai peristiwa ini kekerasan bukannya berhenti antar kedua desa namun semakin meruncing. Kali ini yang menjadi sumbu pemicu adalah Pemilihan Umum dan kampanya-kampanye politik yang melibatkan perseteruan antara PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Partai Golkar (Golongan Karya).

“Tiang nyingakin jelmane amontoan dogen,” ungkap Lanus (Saya melihat orangnya itu-itu saja).

Jejak Kelam Desa Pakraman

Posisi desa adat, atau kini disebut dengan desa pakraman sangatlah penting dan menentukan dalam pergolakan politik di Bali. Desa pakraman yang membawahi banjar-banjar (dusun) adalah basis massa yang sesungguhnya dalam komunitas adat dan budaya Hindu di Bali.

Karena posisinya yang penting itulah desa pakraman sering menjadi rebutan dari kepentingan politik dan sudah tentu kepentingan negara untuk “memberdayakannya” (meminjam istilah Orde Baru) dalam bentuk program-program lomba desa, lomba sekaa teruna (karang taruna), bahkan lomba setra (kuburan).

Tapi marilah mencoba melihat jejak desa pakraman yang selalu menjadi “objek” dan “komoditas” politik dalam setiap zamannya. Proyek Balinisasi (Baliseering) dan kolonisasi Belanda pada 1920-1930-an menempatkan desa pakraman sebagai “percontohan” dari mentradisikan budaya Bali dan membuatnya menjadi otentik dan tampak asli. Proyek bentukan inilah yang menjadi awal nilai-nilai desa pakraman yang diadopsi hingga kini (Robinson, 2006).

Pada tahun 1965, desa pakraman menjadi media transit lalu lalang manusia dalam tragedi pembantaian massal sesama manusia Bali. Dari cerita para survivor Tragedi 1965 banyak desa di Bali menggunakan salah satunya adalah bale banjar (balai desa) sebagai tempat mengumpulkan manusia, mencatatnya, untuk kemudian dikirim dengan truk menuju tempat pembantaian.

Para satuan tameng, milisi sipil pembantaian, juga sering menggunakan bale banjar sebagai tempat berkoordinasi. Ini tentunya dapat dipahami karena krama (warga) di dalam desa pakraman adalah “pelaku” dan “korban” sekaligus dalam tragedi pembantaian tersebut.

Setelah Tragedi 1965 “hilang tertelan angin”, tersimpan dalam memori personal manusia Bali yang menjadi korbannya, berdirinya Orde Baru juga ditandai dengan aksi teror dan kekerasan berbungkus “peng-Golkar-an”di tahun 1970-an. Khususnya yang terjadi di Kabupaten Buleleng dikenal dengan nama “Bulelengisasi”, sebuah gerakan untuk men-Golkar-kan Buleleng dari pengaruh partai-partai lain.

Beberapa tokoh PNI yang tidak bergabung ke Golkar diteror, rumahnya dibakar dan dilempari. Kelanjutan dari gerakan ini, khususnya di Kabupaten Bulelengg adalah di-Golkar-kannya desa pakraman yang dulunya adalah basis pendukung PNI. Semenjak itulah Golkar mendominasi desa pakraman dengan berbagai aksi-aksi. Menjelang Pemilu rekayasa yang selalu dimenangkan Golkar, desa-desa pakraman di Bali akan meriah, menguning dengan bendera-bendera Golkar atau aksi “Gebyar Golkar“ untuk kebulatan tekad seluruh krama desa pakraman mendukung partai berlambang pohon beringin ini.

Jejak yang Mengguncang

Meski Orde Baru runtuh dan posisi Golkar mulai goyah, desa pakraman bukannya sunyi dengan berbagai aktivitas politik. PDIP hadir dengan slogan partai wong cilik yang selalu tertindas saat rezim Orde Baru berkuasa.

Masyarkat Bali terbius dengan sentimen identitas darah Bali pada diri Soekarno yang mempunyai ibu seorang perempuan Bali dari Buleleng dan tentunya Megawati sebagai ikon PDIP. Posko-posko PDIP berjamuran berdiri, benderanya dengan ukuran super besar diarak di jalan lalu dipasang menghiasi setiap sudut kota. Bali saat itu benar-benar memerah menjelang Pemilu 1999.

Hasilnya mencengangkan, Golkar yang selalu mendominasi terpuruk oleh partai moncong putih PDIP di Bali maupun di nasional. Titik balik reformasi 1999 itulah yang menandakan kebebasan berpolitik di satu sisi, tapi di sisi lain fragmentasi (keterpecahan) dan kompleksitas politik kekerasan di Bali semakin rumit.

Jejak kekerasan yang menyertai perjalanan peradaban Bali hadir silih berganti. Kisah-kisah kelam tersebut seolah menjadi hantu dan bayangan yang mengguncang dan terus menggelayuti kehidupan politik di Bali. Seolah menjelang pentas perebutan kekuasaan, kekerasan menjadi rutinitas dan sebuah kewajaran. Apa yang sebenarnya terjadi?

Diakui atau tidak, warisan kekerasan masa lalu pasti membekas dan meninggalkan dendam. Tapi kini, motif yang melatarinya tentulah telah dimodifikasi, diperbaharui dengan motif-motif baru yang ada hubungannya dengan perebutan akses kekuasaan politik lokal, ekonomi, atau bahkan sentimen politik dan pribadi.

Santikarma (2008) bahkan menekankan bagaimana resistensi subjektifitas dalam membuat sejarahnya sendiri dan kekerasan yang melatarinya. Melacak genealogi dan operasi kekerasan berlangsung hingga pada tataran keluarga dan kasta menjadi sangat penting.

Untuk memahami latar kekerasan di Bali, memperhatikan konteks paling detail kekerasan berlangsung menjadi sangat penting, sebelum terjebak dalam jargon-jargon untuk mengeneralisasi sebab kekerasan. Saya rasa inilah salah satu argumentasi untuk menjelaskan bahwa dibalik bendera “kekerasan politik” didalamnya terkadung berbagai konteks seperti perang soroh, motif ekonomi perebutan sumber daya, kekuasaan lokal, bahkan sentimen pribadi atau yang lainnya.

Ritual ngaben massal yang diselenggarkan salah satu desa pakraman di Bali utara yang salah satu tujuannya adalah membersihkan para korban pembantaian massal tahun 1965 yang terjadi di desa mereka (foto: I Ngurah Suryawan)

Ritual ngaben massal yang diselenggarkan salah satu desa pakraman di Bali utara yang salah satu tujuannya adalah membersihkan para korban pembantaian massal tahun 1965 yang terjadi di desa mereka.

Desa pakraman akhirnya menjadi ruang kekerasan dan ketegangan berlangsung terus-menerus dalam rentang panjang sejarah peradaban Bali. Krama-nya sendiri menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam jejak konflik terus-menerus tersebut. Di dalam dirinya sendiri desa pakraman penuh dengan berbagai kepentingan yang menghadapkannya dengan kepentingan desa pakraman lain atau bahkan dengan krama-nya sendiri dalam berbagai kontestasi kekuasaan lokal yang terus-menerus berubah.

Mengurai ketegangan dan konflik antar desa pakraman dan mikro internal dinamikanya berarti kita juga menguraikan detail dan konteks pertarungan para agency-nya, para krama-nya dengan berbagai macam kepentingan dalam pergolakannya.

Penulis adalah I Ngurah Suryawan, antropolog yang menekuni studi tentang politik kebudayaan dan kekerasan di Bali. Bukunya, Mencari Bali yang Berubah (akan terbit 2018).

TINGGALKAN PESAN

Please enter your comment!
Please enter your name here