Panitia pilkel dikumpulkan
Panitia pilkel dikumpulkan
sewa motor matic murah dibali

NEGARA, balipuspanews.com – Pemilihan perbekel serentak di 35 desa tinggal beberapa hari lagi. 124 calon perbekel (cakel) yang ikut sudah siap bertarung untuk memperebutkan suara pemilih di masing-maisng desa itu.

Meski berbagai persiapan yang dilakukan sudah matang, namun langkah antisipasi jika muncul permasalahan tetap dilakukan. Untuk mengantisipasi terjadinya persoalan sebelum dan sesudah masa pencoblosan, serta meminimalisir hal-hal yang tidak dinginkan, panitia Pilkel serentak untuk memilih pemimpin desa masa bhakti 2019-2024 itu Senin (9/9) dikumpulkan oleh panitia Kabupaten.

Pada pertemuan itu Asisten I Setda Jembrana, I Nengah Ledang yang menjadi ketua panitia tingkat Kabupaten mengatakan, Pilkel serentak tinggal beberapa hari dan secara serentak akan digelar tanggal 23 September ini. “Pembahasan sudah final termasuk calon perbekel sudah siap bertanding. Artinya tidak ada calon yang ingin mengundurkan diri dengan alasan apapun,” ujarnya. Di pertemuan yang juga dihadiri wakil ketua panitia I Gede Sujana, Dandim 1617, Letkol.

Kav. Jepri Marsono Hanoq serta dari perwakilan KPU Jembrana ketua penyelenggara Pilkel tingkat desa juga mengajukan berbagai masukan dan pertanyaan. Seperti masalah pengunaan Surat Keterangan(Suket) bagi pemilih yang KTP nya belum dicetak, masalah penggunaan gedung sekolah untuk dijadikan tempat pencoblosan apakah boleh atau tidak. Termasuk soal pendampingan pemilih serta keabsahan surat suara setelah dilakukan pencoblosan. Atas masukan dan pertayaan itu Ledang,menyampaikan terkait Suket, semua pemilih yang telah mempunyai hak pilih dan belum memiliki KTP El dibenarkan mencoblos. “Panitia penyelenggara di tingkat desa harus jeli kepada masyarakatnya. Kalau sudah mempunyai hak pilih meskipun belum memiliki KTP El , solusinya segera buatkan Surat Keterangan(Sukat) di Dinas Dukcapil. Itu sebagai pengganti KTP EL sah,” tegasnya.

Sedangkan usulan pencoblosan menggunakan gedung sekolah, Ledang berjanji segera akan berkoordinasi dengan Dinas Pendiikan. “Pada prinsipnya penggunaan gedung sekolah yang dipakai untuk tempat pemungutan suara(TPS) dalam Pilkel ini kami rasa dibolehkan, asalkan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Namun demikian, kami segera akan koordinasikan kepada Dinas Pendidikan terlebih dahulu,” jelasnya.

Ledang juga menegaskan kepada penyelenggara Pilkel di desa dalam melaksanakan tugas untuk berpedoman dengan regulasi sesuai Perda dan Perbup yang ada. “Jika ada hal kecil dan ditemukan kendala didesa segera selesaikan bersama Camat. Jangan ujug –ujug masalah itu langsung dibawa ketingkat Kabupaten. Maka itu saya tegaskan semua penyelenggara dalam melaksanakan tugas selalu berpedoman kepada regulasi yang ada. Perda dan Perbup terkait dengan Pilkel itu sudah sangat jelas mengaturnya,” ungkapnya.(nm/bpn/tim)