Senin, Oktober 26, 2020
Beranda Bali Denpasar Jelang Prolegnas 2021, DPD RI Minta Masukan Kalangan Akademis Untuk Rampungkan RUU...

Jelang Prolegnas 2021, DPD RI Minta Masukan Kalangan Akademis Untuk Rampungkan RUU Penanaman Modal Daerah

DENPASAR, balipuspanews.com – Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) RI menyerap masukan kalangan akademis terkait rancangan UU Penanaman Modal sebelum masuk program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2021 mendatang.

Seperti terlihat di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud) Denpasar, Senin (21/9/2020). Komite IV DPD RI menggelar Uji Sahih Naskah Akademik RUU tentang Penanaman Modal.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Casytha Arriwi Kathmandu mengaku telah mendapatkan gambaran tentang Bali meski belum semua narasumber memaparkan materinya.

“Saya baru tahu kalau di Bali harus ada izin dari desa adat sebelum menanamkan modal (investasi). Jadi kami dukung nilai sosial atau kearifan lokal ini, harus dipertahankan sebagai kekayaan budaya Nusantara,” jelas legislator asal Jawa Tengah itu.

Wanita kelahiran Solo itu mengupayakan RUU Penanaman Modal di daerah bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal di seluruh tanah air, karena ia menyadari karakteristik sosial Indonesia sangat beragam. Ia menjamin, kehadiran undang-undang tersebut tidak kontraproduktif dengan nilai kebudayaan lokal, malah berjalan selaras dengan investasi yang masuk ke masing-masing daerah.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi Unud Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., M.Hum., mengapresiasi Komite IV DPD RI yang telah memilih Unud sebagai tuan rumah uji sahih.

“Sebetulnya kami di Universitas Udayana hanya menyediakan tempat, karena yang terlibat di sini berbagai nara sumber, termasuk akademisi PTN dan PTS se-Bali,” jelas Wyasa Putra.

Wyasa Putra berharap, UU Penanaman Modal di daerah mampu menampung kebutuhan atau potret kebutuhan di daerah, supaya kebutuhan investasi terartikulasikan dengan baik sebagai penyempurna dari UU Penanaman Modal dan UU tentang Pemerintahan Daerah yang sejatinya sudah mengatur investasi namun masih bersifat umum.

Dengan dihadirkannya perwakilan dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta agar mampu memberi masukan masukan yang mencerminkan kebutuhan penanaman modal di daerah agar terserap dan tertampung dalam RUU yang baru ini.

Investasi, kata Wyasa Putra, memiliki lapisan langsung dan tidak langsung (multiplayer and triple down effect). Sehingga menurutnya, Bali harus mampu membuat para investor pro terhadap kebutuhan sosial, lingkungan, kebudayaan, dan kearifan lokal. Syukurnya, Pemerintah Provinsi Bali telah membangun zonasi tata ruang yang telah mengatur tempat dan jenis investasi.

“Kita ingin kebutuhan sosial masyarakat, kebudayaan, dan kearifan lokal terekspresikan dan terartikulasikan dengan cara yang lebih baik dalam RUU ini,” imbuhnya.

Menurutnya, di Bali sendiri tak ada kendala bagi penanam modal karena Pemprov telah membangun zonasi tata ruang.

“Sudah jelas yang mana, ada di mana, apa yang boleh dibangun. Jadi tidak seperti dulu, para investor mempunyai kecenderungan memilih tempat yang mereka anggap menguntungkan dengan cepat,” sebut Wyasa Putra.

PENULIS : Nengah Budiarta

EDITOR : Oka Suryawan

- Advertisement -

Warga Temukan Orok di Parit Areal Jogging Track Sanur Kauh

SANUR, balipuspanews.com - Penemuan orok membusuk berlangsung di pinggir parit areal jongging track di Jalan Prapat Baris, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Jumat (23/10/2020) sekitar...

Tak Hiraukan Teguran, Pabrik Penyulingan Daun Cengkeh Akhirnya Ditutup Paksa

Sebuah tempat usaha penyulingan daun cengkeh yang berada di Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada ditutup paksa oleh tim Satpol PP Kabupaten Buleleng. Hal itu dilakukan sebab pemilik tempat tidak menghiaraukan teguran petugas, sehingga Pol PP lalu bertindak tegas menutup paksa usaha penyulingan daun cengkeh yang beroperasi dan dianggap menimbulkan polusi udara.
Member of