YOGYAKARTA,  balipuspanews.com – Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berada di Desa Dinas menjadi ujung tombak agen perubahan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), keberadaan kelompok ini sangat strategis pengembangan ekonomi di daerah istimewa tersebut, bahkan bisa menyulap daerah miskin menjadi penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami membina sebanyak 400 KIM, dan saat ini masih proses 6 KIM yang baru,” kata Dr. Sayuri egaravanda, S.Kom, M. Eng, Kasie Aplikasi Layanan Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta saat menerima Pimpinan rombongan sekaligus Kepala Dinas Kominfo Gianyar, Cokorda Gde Rai Widiarsa terkait studi komparatif Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Implementasi Perpres No.95 Tahun 2018 di Kantor Diskominfo DIY, Rabu (27/2).

sewa motor matic murah dibali

Ia mengatakan keberadaan KIM itu sebagai agen perubahan yang benar – benar berfungsi dan mendukung program Jogja Smart Province di DIY.Seperti misal di Kampoeng Mataraman” sebuah tempat makan yang berada di bagian selatan Yogyakarta tepatnya di desa Panggungharjo kecamatan Sewon, kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Daerah ini dibangun dengan promosi dari KIM, hasil jualannya mencapai Miliaran, ” jelasnya.Kini, kampung itu dikenal sebagai wisata kuliner yang menyediakan berbagai menu masakan rumahan yang yummy dan menggoda.

Jenis masakan tersebut sebut saja tongseng kangkung, tumis genjer, sayur lodeh, opor ayam, tempe goreng, pindang dan nila goreng. Begitu juga dengan jajanan kampung seperti pisang goreng dan  minuman yang bermacam-macam khas ala mataraman seperti wedang uwuh, bir mataraman, wedang jeruk teh, jamu kunir asem, beras kencur, kopi gula jawa, wedang jahe serta dawet.

Tidak hanya itu, KIM juga mampu bangkitkan Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dulunya dikenal miskin.” Setelah dibentuk Kelompok Sadar Wisata dan Kelompok Informasi Masyarakat, Desa yang dulunya kering kini terkenal hasilkan keripik singkong, ” jelasnya.

Lantaran pemanfaatan teknologi melalui KIM, daerah ini bisa memasarkan kripik singkongnya ke luar termasuk Malaysia.

Lebih jauh keberadaan KIM ini terus mendapatkan pembinaan pembinaan melalui forum yang dibentuknya.Seperti diketahui bahwa Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 merupakan kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. (art/bpn/tim)

Tinggalkan Komentar...