Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Bali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Sutrisno, SH.,MH didampingi Kakanim Singaraja, I Gusti Agung Komang Artawan dan Kalapas Singaraja Mut Zaini.

SINGARAJA, balipuspanews.com — Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Bali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Sutrisno, SH.,MH meminta kepada seluruh jajarannya untuk transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

Hal tersebut disampaikan saat Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2020 menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di halaman Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, Rabu (26/2) pagi.

 

Kakanwil Sutrisno menegaskan, agar deklarasi sudah diikrarkan oleh seluruh jajaran Imigrasi Singaraja dan Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas II B Singaraja tersebut benar-benar diterapkan.

 

“Kemenkumham mengeluarkan tata nilai yang disebut PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif), dimana masing-masing nilai tersebut memiliki makna dan tujuan. Kami harapkan itu diterapkan serta dibarengi profesionalisme, bekerja sesuai aturan,” kata Kakanwil Sutrisno.

 

Selain itu, Kakanwil Sutrisno meminta jajarannya akuntabel dalam memberikan pelayanan sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

 

“Pastinya menjalin sinergi dengan instansi lain dan juga masyarakat, transparan dalam melakukan pelayanan. Terakhir, kami harapkan semua inovatif dalam menciptakan hal yang baru untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.

 

Sementara, Wakil Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG mendukung penuh Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2020 menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut juga dilakukan untuk menunjang pelayanan publik yang lebih cepat, tepat dan transparan di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi.

 

“Saat ini jika tidak didukung dengan sebuah upaya percepatan pelayanan publik tentu akan berdampak pada kualitas pelayanan. Tak terkecuali Imigrasi Singaraja,” terangnya.

 

Wabup Sutjidra juga menekankan agar pencanangan pembangunan zona integritas di Imigrasi Singaraja dan LP Kelas II B Singaraja nantinya berimbas pada pelayanan yang lebih baik.

 

“Jadi kita dapat menuju good goverment dan clean goverment,” tutupnya.