Ketua DPRD Karangasem, I Gede Dana
Ketua DPRD Karangasem, I Gede Dana

KARANGASEM, balipuspanews.com – Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, I Gede Dana mendesak Bupati Karangasem, IGA Sumatri berkomunikasi dengan Provinsi dan Pusat terkait keketeternya masalah pembayaran premi BPJS sebesar 58 Milliar.

“Saya berharap Bupati secepatnya mencarikan solusi dengan berkomunikasi dengan provinsi maupun pusatvdan semoga masyarakat Karangasem sehat selalu,” kata Ketua DPRD Karangasem, I Gede Dana saat diminta konfirmasinya soal minusnya anggaran lagi 58 Milliar untuk pembayaran premi BPJS, Rabu (25/2/2020).

BERITA TERKAIT:

Ribuan Warga Karangasem terancam tak Terlayani BPJS, Suyasa : Jelang Pilkada, Jangan Saling Sandera

Menurut politisi PDI Perjuangan ini kalau kabupaten yang tanggung jawab, semestinya Bupati mencarikan solusi jgn sampai warga Karangasem tidak dapat pelayanan BPJS, apalagi sekarang sdh mendekati musim panca roba kecendrungan orang sakit akan meningkat,

Bupati juga harus kuat lobinya ke propinsi dan pusat agar mendapatkan anggaran yang bisa di pergunakan untuk pelayanan masyarakat seperti BPJS.

“Bukan mencari kambing hitam, tetapi akan lebih baik mencari solusi. Kami di lembaga DPRD akan selalu mendukung langkah dan upaya yang akan dilakukan oleh jajaran bupati, sepanjang kami diajak koordinasi. Kalau tidak diajak koordinasi, bagaimana kami tahu?. ” jelasnya.

Dilain sisi, Gede Dana juga men klarifikasi seolah-olah menjugde karena akan ada Pilkada premi BPJS masyarakat Karangasem kami sandera.

Pilkada hanyalah salah satu proses politik, tetapi bukan berarti harus mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Kepentingan masyarakat jauh diatas segalanya. Bagi saya, berpolitik sehat, berpolitik santun adalah harga yang tidak bisa ditawar lagi.

“Saya sebagai salah satu ketua partai sekaligus ketua DPRD Karangasem yang akan maju dalam pilkada itu sama sekali tidak ada menyandera premi BPJS. Sekali lagi, DPRD Karangasem tidak pernah mengurangi anggaran BPJS yang di usulkan Bupati melalui jajarannya. Karena kami sadar, kepentingan masyarakat luas jauh lebih besar ketimbang kepentingan pribadi,” ucapnya.

Terkait premi BPJS, karena di kabupaten ya tanggung jawab kabupaten. Sudah semestinya bupati mencarikan solusi jangan sampai warga Karangasem tidak dapat pelayanan BPJS. Apalagi sekarang sudah mendekati musim panca roba kecendrungan orang sakit akan meningkat.
Seperti diberitakan sebelumnya Karangasem mengalami keteteran anggaran menyusul kebutuhan anggaran pembayaran premi BPJS dari 23 ribu menjadi 42 ribu peserta.

“Naiknya premi BPJS dari 23 ribu peserta menjadi 24 ribu sehingga kebutuhan anggaran menjadi 10 milliar per bulannya di tahun 2020,” kata Bupati Karangasem, IGA Mas Sumatri ketika dimintai keterangannya soal minusnya anggaran pembayaran premi BPJS, Senin (24/2/2020).

Saat ini dana yang disetujui Rp 50 milliar dari kebutuhan anggaran sebanyak Rp 108 Milliar.

Sebelumnya ribuan masyarakat Karangasem terancam tak bisa dilayani BPJS nya selama premi tak bisa bayarkan oleh Pemkab Karangasem pasca kenaikan BPJS.

“Jangan hanya karena mau pilkada jd saling sandra. Sinergisitas exekutif dan lembaga legislatif harus dikedepankan, karena pemerintahan daerah itu adalah Bupati, Wakil Bupati dan DPRD,” kata I Nyoman Suyasa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali ketika dimintai keterangannya, Rabu (26/2/2020) pagi.

Lebih jauh politisi Gerindra ini menyarankan Bupati IGA Sumatri bertemu dengan Gubernur Bali, Wayan Koster guna membahas masalah ini. (art/BPN/tim)