Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

Singaraja, balipuspanews.com — Sungguh miris kehidupan dijalani Nyoman Belek, janda lansia berumur sekitar 80 tahun warga Banjar Dinas Dangin Margi, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.

Hidup dibawah garis kemiskinan, dadong Belek tetap berharap tidak menderita sakit yang berat.

Pasalnya, selama ini dadong Belek tidak memiliki jaminan kesehatan, baik program lokal maupun program nasional seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) ataupun BPJS PBI (penerima bantuan iuran).

Tempat berteduh, dadong Belek tinggal bersama keluarga Made Mudiasna (42) selaku putranya di sebuah rumah kontrakan kondisinya pun jauh dari kategori layak huni di desa setempat.

Kemiskinan menjerat dadong Belek, membuatnya acapkali harus memeras otak untuk berobat, sebelum memutuskan datang ke puskesmas untuk berobat.

Tak jarang, jika sang anak hanya memiliki uang pas-pasan, ia pun biasanya dibelikan obat murah yang beredar bebas di pasaran.

Belakangan diketahui, ternyata dadong Belek selama bertahun-tahun tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP), sehingga ia tidak bisa mendapat kartu jaminan kesehatan secara gratis dari pemerintah.

“Sudah lama sekali tidak punya KTP. Kalau berobat ke Puskesmas harus bayar Rp 10 ribu, dan itu belum biaya nebus obat,” singkatnya.

Sejatinya, dadong Belek ingin memiliki KTP agar bisa diusulkan dan memiliki kartu KIS atau BPJS PBI.

Meski tak memiliki kartu jaminan kesehatan, dadong Belek tetap merasa bersyukur, karena selama ini dirinya belum pernah mengalami sakit berat.

Kepala Dusun Banjar Dangin Margi, I Ketut Carmana tak menampik jika di wilayahnya masih puluhan warga kurang mampu tidak memiliki KIS atau BPJS PBI, termasuk dadong Nyoman Belek.

Terkait kepemilikan KTP dadong Belek, Kadus Carmana juga membenarkan jika dadong Belek selama bertahun-tahun tidak memiliki kelengkapan administrasi kependudukan.

Namun demikian, pihaknya sebenarnya sudah mengupayakan dengan cara mengusulkan pada saat pembuatan administrasi kependudukan massal sempat diselenggarakan di desa setempat pada tahun lalu.

“Men (ibu) Belek sudah pernah diusulkan permohonan KK massal, namun saat ada pembuatan KK massal di desa, dia (dadong Belek) diundang, tapi tidak datang,” katanya.

Tinggalkan Komentar...