Jumat, Oktober 30, 2020
Beranda Bali Denpasar Kasus Covid-19 di Denpasar Kembali Meningkat, Sistem Kerja ASN Ikuti Zona Resiko...

Kasus Covid-19 di Denpasar Kembali Meningkat, Sistem Kerja ASN Ikuti Zona Resiko Wilayah

DENPASAR, balipuspanews.com – Guna mendukung percepatan penanganan dan pengendalian penyebaran, Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor : 800/1896/BKPSDM.

Adapun SE tersebut merupakan perubahan atas SE Walikota Denpasar Nomor 800/1518/BKPSDM tentang Pedoman Sistem Kerja Pegawai ASN, Non ASN, Perumda, dan Pegawai Pemerintah Menuju tatanan Kehidupan Era Baru.

Dikonfirmasi pada Minggu (20/9/2020), Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai menyampaikan bahwa, SE Walikota ini telah sesuai dengan SE Menpan RB Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

Sehingga dengan dilaksanakan perubahan ini diharapkan dapat mencegah perluasan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta mengurangi risiko penularan yang dapat terjadi di lingkungan kantor Instansi Pemerintah.

Adapun perubahan yang dimaksud, imbuh Dewa Rai, terdiri atas penyesuaian sistem kerja pegawai yang mengikuti zona risiko suatu wilayah dengan skala desa/kelurahan.

Yakni Kepala Perangkat Daerah/Direktur Utama Perumda/Lurah/Perbekel mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau Work From Office (WFO) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah Work From Home (WFH) dan Sistem Shift berdasarkan data katagori zonasi resiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 atau dapat diakses melalui https://covid19.go.id/peta-risiko.

“Jadi jam kerja pegawai kembali diatur dengan pola shift, WFH atau WFO dengan tanggung jawab dan tugas tetap sesuai Tupoksi, sehingga penerapan protokol kesehatan di tempat kerja dapat dimaksimalkan, dan untuk jumlah diserahkan kepada pimpinan instansi dengan memperhatikan zona risiko wilayah,” kata Dewa Rai.

Pihaknya menjelaskan, pengaturan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud yakni Pertama, zona hijau berkategori tidak terdampak atau tidak ada kasus, Kepala Perangkat Daerah/Direktur Utama Perumda/Lurah/Perbekel dapat mengatur jumlah pegawai yang bekerja di kantor (work from office/WFO) paling banyak 100% (seratus persen).

Kedua, zona kuning yang berisiko rendah, Kepala Perangkat Daerah/Direktur Utama Perumda/Lurah/Perbekel dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan kerja dari kantor (work from office/WFO) maksimal 75% (tujuh puluh lima persen).

Ketiga, zona orange yang berisiko sedang, Kepala Perangkat Daerah/Direktur Utama Perumda/Lurah/Perbekel dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan kerja dari kantor (work from office/WFO) paling banyak 50% (lima puluh persen).

Dan Keempat zona merah berkategori risiko tinggi, Kepala Perangkat Daerah/Direktur Utama Perumda/Lurah/Perbekel dapat mengatur jumlah pegawai yang bekerja dari kantor (work from office/WFO) paling banyak 25% (dua puluh lima persen).

“Jadi inti perubahan pada penambahan empat poin diatas, adalah bagaimana para pimpinan perangkat daerah, Dirut Perumda, Perbekel, dan Lurah dapat mengatur sistem kerja staf atau karyawan sehingga dapat mencegah penularan Covid-19 pada kluster perkantoran,” jelasnya.

Penulis : Ni Kadek Rika Riyanti

Editor : Oka Suryawan

- Advertisement -

Bayi Yang Dibuang, Lahir Di Kamar Mandi

NEGARA,balipuspanews.com- Kedua orang tua bayi perempun yang dibuang di bale bengong panti asuhan Giri Asih, Melaya, sudah diamankan polisi. Dari keterangan sementara, bayi hasil hubungan...

Usut Praktik Jual Beli Senjata Ilegal ke Separatis Papua

JAKARTA, balipuspanews.com - Praktik jual beli senjata ilegal ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, yang melibatkan oknum anggota Brimob harus diselidiki secara tuntas...
Member of