Berkas laporan yang sudah dipersiapkan tim kuasa hukum ngaben Desa Sudaji
Berkas laporan yang sudah dipersiapkan tim kuasa hukum ngaben Desa Sudaji

BULELENG, balipuspanews.com – Hiruk pikuk kasus ngaben di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan tidak menemukan titik temu. Tim Hukum dari Berdikari Law Office kali ini melaporkan Kapolres Buleleng ke Komnas HAM, Kompolnas, dan Kapolri atas dugaan mal praktik penegakan hukum dalam penanganan kasus ngaben Sudaji di tengah pandemi covid-19, Jumat (10/7/2020).

Bahkan tim hukum Berdikari Law Office yang menandatangani laporan tersebut diantaranya Gede Pasek Suardika, Nyoman Agung Sariawan, Made Arnawa, Made Kariada, Gede Suryadilaga.

Menurut salah satu pengacara dari Berdikari Law Office Nyoman Agung Sariawan pihaknya kali ini telah melayangkan pengaduan secara resmi ketiga institusi sebagai bentuk untuk mendapatkan sebuah keadilan serta kepastian hukum terhadap kliennya yang saat ini kasusnya masih mengambang.

“Kami secara resmi telah melayangkan pengaduan ke Komnas HAM, Kompolnas, dan Kapolri sebagai bentuk upaya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap klien kami,” terangnya.

Selain itu, Gede Suryadilaga yang juga masuk dalam tim kuasa hukum menambahkan bahwa pihaknya melaporkan Kapolres Buleleng atas dugaan tidak menerapkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan Hukum dalam melakukan penegakan hukum di wilayah kerjanya.

Bahkan tidak hanya itu pihak kuasa hukum melihat dengan kasus tersebut Kapolres patut diduga melaksanakan tugas secara tidak professional dalam penanganan kasus ngaben Sudaji atas nama tersangka Gede S.

“Kami berharap dengan laporan ini pimpinan ketiga institusi tersebut dapat menindaklanjuti laporan kami ini sebagai bagian upaya kita bersama mewujudkan proses penegakan hukum yang berkeadilan,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tim hukum telah berupaya agar tersangka segera dibebaskan dengan dengan mengajukan permohonan agar Polres Buleleng menerbitkan SP3 sebanyak dua kali. Akan tetapi permohonan tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Kapolres Buleleng.

Bahkan permohonan serupa juga telah diajukan oleh elemen masyarakat, seperti DPP dan DPD Persadha Nusantara, KMHDI se-Bali serta PHDI Bali pun telah mengajukan upaya serupa ke Polda Bali agar tersangka segera dibebaskan.

Waketum DPP Persadha Nusantara Dr Gede Suardana mengungkapkan dirinya mendukung upaya yang dilakukan oleh tim hukum tersebut. Sebab baginya kasus yang terjadi di Desa Sudaji sudah terlalu lama terkatung katung tanpa kejelasan. Sehingga dipandang perlu dilakukan hal tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum serta keadilan

“Sudah sangat lama kasus ini terkatung-katung tanpa kejelasan sehingga perlu upaya agar kasus ngaben Sudaji mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan,” tutupnya

Disisi lain kasus yang menimpa Gede S, diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka setelah melaksanakan ngaben keluarga di Desa Sudaji pada 3 Mei 2020. Akan tetapi pihak Kejaksaan telah dua kali mengembalikan berkas perkara kasus ini dengan pertimbangan tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Tersangka dikenakan pasal pasal 14 ayat 1 UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman pidana satu tahun penjara.

Penulis : Nyoman Darma

Editor : Oka Suryawan

Facebook Comments