JEMBRANA, balipuspanews.com- Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya rabies memang menjadi salah atu faktor melonjaknya kasus rabies hingga Jembrana menjadi daerah dengan kasus rabies tertinggi di Bali.
Agar masyarakat bisa paham cara mencegah rabies dan langkah apa yang dilakukan jika menjadi korban gigitan anjing, pada Senin (23/5/2022) Dinas Pertanian dan pangan dan Dinas Kesehatan Pemkab Jembrana menggelar sosialisasi tentang bahaya dan cara pencegahan gigitan anjing rabies di Kantor Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
Dalam sosialisasi yang dihadiri kepala lingkungan dan tokoh masyarakat itu disampaikan jika ada warga yang tergigit anjing atau hewan penular rabies (HPR) lain supaya segera melakukan pencucian luka gigitan dengan sabun di air mengalir selama 15 menit.
Langkah ini penting dilakukan agar sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan supaya kuman dan virus rabies sudah hilang atau berkurang.
Selain itu agar segera melaporkan anjing atau HPR yang menggigit kepada petugas kesehatan atau keswan agar bisa memastikan apakah hewan tersebut rabies atau tidak.
Masyarakat yang memelihara anjing atau HPR diharapkan agar selalu mengikat atau mengkandangkan serta merawat hewan peliharaan dengan baik dan jangan sampai dilepas liarkan agar tidak berpotensi tertular rabies.
“Sosialisasi ini kita lakukan karena memang belakangan ini kasus rabies di Jembrana terus meningkat,” ujar Kabid Keswan dan Kesmavet dinas Pertanian dan pangan Pemkab Jembrana, I Wayan Widarsa.
Peningkatan kasus rabies di Jembrana itu mulai terjadi sejak empat tahun terakhir dan sejak Januari tahun 2022 hingga bulan Mei ini sudah terjadi 107 kasus gigitan anjing rabies.
Tidak maksimalnya vaksinasi rabies massal lantaran banyak anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 disinyalir menjadi salah satu penyebab melonjaknya kasus rabies tahun ini.
“Di tahun 2019 ada kasus 10 di tahun 2020 ada kasus 5 di tahun 2021 ada kasus 66 dan di tahun 2022 ini ada 107 kasus gigitan anjing rabies. Kenaikan kasus ini kenapa sampai tajam karena adanya riwayat pandemi di tahun 2020 kemarin.
Tahun 2020 kemarin itu kita tidak bisa bergerak, jangankan vaksinasi massal kita bergerak door to door ke rumah warga pun kita ditolak dan ada juga pemotongan atau rekap fishing anggaran baik dari APBD kabupaten dan provinsi serta pusat,”ungkapnya.
Penulis: Anom
Editor: Oka Suryawan
