DPC PDI Perjuangan Buleleng saat melakukan orasi di depan Mapolres Buleleng
DPC PDI Perjuangan Buleleng saat melakukan orasi di depan Mapolres Buleleng

BULELENG, balipuspanews.com – Kejadian pembakaran bendera partai PDI Perjuangan saat unjuk rasa penolakan RUU HIP di depan Gedung DPR RI Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Sontak dikecam keras oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, bahkan dirinya memberi perintah tegas untuk merapatkan barisan dan menempuh jalan hukum, Senin (29/6/2020).

Menindak lanjuti hal itu Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng mendatangi Polres Buleleng untuk melaporkan kasus tersebut.

Tak hanya itu jajaran pengurus DPC juga melakukan orasi di depan Mapolres Buleleng. Orasi dipimpin oleh sekretaris PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng Gede Supriatna, SH.

Bahkan dalam orasi tersebut PDI Perjuangan menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, Pembakar bendera PDI Perjuangan harus diproses secara hukum.

Poin lain yang ikut disampaikan diantaranya PDI Perjuangan adalah partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno 4 Juli 1927.

Selain itu dikatakan PDI Perjuangan memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan hak demokrasi rakyat, meskipun membawa konsekuensi diintervensi, dipecah belah dan puncaknya penyerangan kantor DPP PDI Perjuangan 27 Juli 1996, Meski demikian dalam perjalanan partai PDI Perjuangan akan tetap dan selalu menempuh jalan hukum.

Untuk itu PDI Perjuangan akan terus mengobarkan perjuangan bagi dedikasi Partai untuk rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga kembali ditegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa, sebab kita PDI Perjuangan pengikut ajaran Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa.

PDI Perjuangan sangat menyesalkan aksi provokasi yang dilakukan dengan membakar bendera partai. Padahal seluruh kekuatan partai di pusat maupun di daerah saat ini fokus pada upaya membantu rakyat di dalam melawan pandemi COVID 19.

Melihat hal tersebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah memberi perintah tegas untuk merapatkan barisan dan menempuh jalan hukum, memperkuat persatuan dengan rakyat karena rakyatlah cakrawati partai.

Sehingga saat ini tindak lanjut dari perintah Ketua Umum PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali beserta DPC PDI Perjuangan Kabupaten/kota se-Bali sepakat menempuh jalur hukum dengan melaporkan pembakar bendera partai ke Polda Bali dan Polres Kabupaten/Kota secara serentak.

Politisi PDI Perjuangan yang saat ini duduk sebagai Anggota Komisi IX DPR RI, Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan bahwa aksi pelaporan serentak ke Mapolres di seluruh Indonesia untuk menyampaikan aspirasi terkait adanya pembakaran bendera partai PDI Perjuangan saat unjuk rasa penolakan RUU HIP di depan Gedung DPR RI Jakarta beberapa waktu yang lalu.

“Jangan sampai adanya kejadian tersebut, terjadi bentrokan dan memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan apresiasi kami serentak di polres seluruh Indonesia semoga pihak kepolisian segera melakukan langkah-langkah hukum secepatnya,” ungkapnya.

Lanjut Kariasa meminta kepada kader PDI Perjuangan agar tidak terprovokasi dengan adanya kejadian pembakaran bendera serta menyebut partai PDIP sebagai partai komunis.

Bahkan dirinya berharap agar semua kader tetap mematuhi aturan dan menyerahkan semua untuk di proses hukum.

“Yang membuat gaduh ini ingin mengadu domba anak bangsa, kita harus tetap tenang, kita serahkan ke proses hukum,” Lanjutnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim polres Buleleng AKP Vicky Tri Haryanto mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait kasus itu, selanjutnya pihaknya akan tetap berkordinasi dan akan diproses sesuai mekanisme yang ada.

Selain itu adanya pelaporan tersebut juga merupakan tindakan solidaritas partai agar nantinya tidak ada tindakan seperti kasus itu.

“Kami sudah terima, penyampaian ini juga merupakan solidaritas mereka agar tidak sampai terjadi lagi, nantinya untuk proses hukumnya pasti akan diproses sesuai mekanismenya,” pungkasnya.

Penulis : Nyoman Darma

Editor : Putu Artayasa