Pemusnahan barang bukti
Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

Negara,  balipuspanews. com – Setelah perkaranya diputus majelis hakim, Barang Bukti(BB) nya dimusnahkan Jumat (28/9)  di halaman Kejari Jembrana.

BB yang dimusnahkan karena perkaranya sudah diputus (inkracht) yang dilakukan Bupati Artha bersama Kajari Negara, Nur Elina Sari serta Forum Pimpinan Daerah. BB yang dimusnahkan itu terdiri dari 18 perkara dari Nopember 2917 sampai Agustus 2018  yakni 12 tindak pidana Narkotika, 3 perkara tindak pidana umum, 1 perkara tindak pidana umum kaarantina hewan serta 2 perkara tindak pidana umum berupa uang palsu.Barang bukti yang dimusnahkanyakni sabu-sabu seberat 2146,17 gram, pil koplo sebanyak 5320 butir, pil dexro sebanyak 550 butir, serta ganja kering seberat 92 gram.

Kajari Negara, Nur Elina Sari mengatakan, pemusnahan barang bukti merupakan barang bukti yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Negara.

“BB yang dimusnahkan ini merupakan barang bukti dimana perkaranya telah di putus berdasarkan keputusan pengadilan sebagaimana dalam ketentuan pasal 270 KUHP dan dalam pasal 30 ayat(1) hurup b UURI no 16 tahun 2004, “ujarnya.

 

BB yang dimusnahkan didominasi oleh perkara tindak pidana Narkotika, “ Narkotika nampaknya semakin lama semakin marak. Hal ini kita sadari Pelabuhan Gilimanuk merupakan salah satu pintu gerbang untuk memasuki Pulau Bali sehingga peredaran dan penyalahgunaan Narkotika terjadi di Daerah Hukum Provins Bali termasuk di Jembrana, “tegasnya.

Sedangkan Bupati Jembrana, I Putu Artha yang hadir dalam pemusnahan itu mengatakan, Badan Narkotika Kabupaten, harus bekerja keras untuk mencegah peredaran narkotika. Semua elemen masyarakat harus peduli dan ikut dalam gerakan pencegahan peredaran dan pemakaian narkotika, karena barang ini sudah masuk ke seluruh lapisan baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan.

“Yang paling kami khawatirkan barang ini masuk ke kalangan pelajar. Hal itu akan merusak generasi masa depan Kabupaten Jembrana. Banyak modus pengedar untuk merayu pembeli,” ujarnya.

Artha mengimbau, agar desa adat membuat peraturan yang dimasukkan dalam awig-awig (undang-undang internal desa adat), yang menghukum pengedar maupun pelaku penyalahgunaan narkotika dengan pengucilan agar  membawa efek jera bahkan ketakutan masyarakat untuk menyalahgunakan narkotika. (nm/bpn/tim)

 

 

Advertisement

Tinggalkan Komentar...