Anggota Komisi VI DPR RI dapil Bali I Nyoman Parta turun ke lapangan
Anggota Komisi VI DPR RI dapil Bali I Nyoman Parta turun ke lapangan

KLUNGKUNG, balipuspanews.com – Para pengusaha hotel dan restoran serta masyarakat umum di Nusa Lembongan mengeluhkan terjadinya kelangkaan gas LPG selama seminggu terakhir. Padahal di sana sudah ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), tepatnya di Nusa Ceningan, tak jauh dari Nusa Lembongan.

Para pengusaha setempat pun berusaha mendatangkan gas LPG dari Pelabuan Kusumba menggunakan perahu, yang lokasinya lebih jauh dari SPBE Nusa Ceningan.

Celakanya, perahu sering dirazia oleh Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud). Ada pemilik perahu yang mengangkut tabung gas LPG ditangkap Polairud di tengah laut.

Ada dua orang yang kini masih ditahan. Kini perahu tak berani mengangkut tabung gas LPG. Ini yang menyebabkan kelangkaan gas LPG itu berlarut-larut hingga seminggu lamanya.

Persoalan ini rupanya sampai ke telinga anggota Komisi VI DPR RI dapil Bali I Nyoman Parta. Pada Minggu (16/2) malam, Parta langsung menemui para pengusaha restoran dan hotel, pengusaha angkutan laut dan masyarakat umum di Nusa Lembongan.

Parta juga menghadirkan Polairud Polda Bali, KSOP Kelas II Benoa. Sayangnya, pihak pertama berhalangan hadir. “Para pengusaha mengeluh, protes karena sudah seminggu mulai kelangkaan gas. Perahu tidak berani angkut karena sering dirazia polisi (Polairud),” kata Parta.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam, para pengusaha dan masyarakat setempat mengeluhkan kondisi mereka yang kesulitan mendapatkan gas LPG. Tidak hanya soal kelangkaan tapi juga harga yang melambung tinggi.

Kepada Parta, mereka mengatakan kalaupun stok gas LPG di SPBE Nusa Ceningan masih tersedia, namun tak mudah bagi mereka untuk mendapatkannya. Sebab, walaupun jaraknya dekat, mereka kesulitan mengangkutnya dengan angkutan darat, apalagi gas LPG yang dibutuhkan berukuran besar.

Lebih praktis justru didatangkan dari Pelabuhan Kusumba walaupun jaraknya jauh. Sebab, saat tiba di Nusa Lembongan, tak sulit bagi mereka untuk mengangkut ke hotel, restoran maupun untuk kebutuhan rumah tangga.

Kelangkaan juga sering terjadi karena kapal Pertamina yang mengangkut gas LPG ke SPBE Nusa Ceningan kadang terunda kedatangannya hingga dua bulan dari jadwalnya. Hal ini bisa terjadi karena kondisi pasang surut air laut di pelabuhan Ceningan, maupun cuaca yang tak mendukung bagi Kapal untuk mengangkut gas LPG ke Nusa Ceningan.

Dalam pertemuan itu juga terungkap bahwa harga gas LPJ yang dibeli di SPBE Nusa Ceningan justru lebih mahal dari gas LPG yang didatangkan dari Kusumba. Seharusnya, harga di SPBE di Nusa Ceningan lebih murah karena lokasinya lebih dekat. Perbedaan harga inilah yang mendorong mereka untuk membeli gas LPG di Kusumba. Pada kesempatan itu mereka juga meminta Pertamina atau pemerintah untuk menetapkan harga jual maksimal gas LPG di SPBE Nusa Ceningan, agar tak ada yang memonopoli harga.

Di tengah persoalan kelangkaan itu, mereka kini justru tak bisa membeli gas LPG di Kusumba, karena perahu yang mengangkut takut dirazia Polairud. Para pemilik perahu menyodok KSOP yang lambat mengeluarkan izin yang mereka butuhkan untuk berlayar. Mereka juga mencecar menyodok Polairud.

Bahkan Perbekel Nusa Lembongan I Ketut Gede Arjaya bersuara keras menyikapi razia Polairud terhadap perahu warga Nusa Lembongan. Kalau soal izin, menurut dia, seharusnya tak perlu ditindak kalau proses perizinannya sedang diproses. Para pemilik perahu itu kata dia, tak banyak yang tahu tentang peraturan perundang-undangan. Karena perlu ada kebijakan khusus, agar tidak lagi terjadi kelangkaan gas LPG.

Ia juga mempersoalkan Polairud yang menangkap pemilik perahu dengan tuduhan mengangkut gas LPG oplosan, yang membuat dua warganya kini ditahan.

“Saya bingung kalau penindakannya didasari oplosan. Yang diusut tuntas seharusnya yang mengoplos, bukan yang mengangkut. Mereka tidak tahu tabung oplosan atau tidak?” sodok Gede Arjaya.

Menanggapi keluhan terkait berbagai izin berlayar perahu, Parta langsung meminta pihak KSOP Kelas II Benoa untuk berkoordinasi dengan KSOP Nusa Penida maupun KSOP Padangbai, agar proses perizinan tidak berlarut-larut. Sehingga nanti perahu-perahu itu tak lagi dirazia di tengah laut. Terhadap permintaan itu, pihak KSOP akan menindaklanjutinya, dan memastikan bahwa proses menerbitkan berbagai perizinan itu bisa cepat asalkan persyaratannya lengkap.

Perwakilan dari Polairud Polda Bali Swit Tanto mengatakan, tindakah hukum terhadap perahu yang pemiliknya kini ditahan, itu karena tak memiliki
Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari KSOP. Kebetulan di perahu itu juga mengangkut puluhan tabung gas LPG 12 kg yang segelnya tak sesuai standar pertamina. Pemilik tabung gas itu di Klungkung sudah jadi tersangka, karena diduga mengisi tabung gas 12 kg dengan tiga tabung gas 3 kg.

Terkait dua pemilik perahu, Parta dan Perbekel Nusa Lembongan meminta Polairud Polda Bali untuk menangguhkan penahanan mereka. Permintaan Parta ini langsung dipenuhi. Pada Senin (17/2), Bendesa Adat setempat sebagai penjamin akan mengajukan surat permohonan penangguhan kedua tersangka itu.

Terkait masalah kelangkaan maupun harga yang tinggi gas LPG di Nusa Lembongan, Parta kembali mempertemukan para pengusaha dan masyarakat Nusa Lembongan dengan pihak Pertamina pada Senin (27/2) malam. Pertemuan itu kembali digelar ditempat di Nusa Lambongan.

“Pihak Pertamina baru bisa datang Senin malam. Masalah gas LPG ini dibahas lagi secara khusus dengan Pertamina, juga dihadiri para pengusaha di sini,” kata Parta. (rls/BPN/tim)