27 C
Denpasar
12/04/2021, 6:36 AM
LifestyleKesehatanKemen PPPA Perkuat Sinergi Bersama Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Kemen PPPA Perkuat Sinergi Bersama Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat

balipuspanews google news

JAKARTA, balipuspanews.com – Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya, salah satunya yaitu pemenuhan hak sipil berupa akta kelahiran. Namun sayangnya, masih banyak anak Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran. Hal inilah yang mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, Organisasi Masyarakat, dan komunitas lainnya.

“Pemerintah terus berupaya mempercepat peningkatan kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh anak Indonesia. Melalui Forum Koordinasi ini, Kemen PPPA berupaya membangun sinergi dan memperkuat komitmen K/L serta lembaga masyarakat untuk menindaklanjuti berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman (MoU) Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak dalam rangka Perlindungan Anak di Indonesia pada 2020. MoU ini harus ditindaklanjuti, dan ke depan, MoU ini harus memiliki target dan mekanisme koordinasi yang lebih jelas dan rinci. Hal ini dilakukan demi mencapai target terwujudnya 100% kepemilikan akta kelahiran anak Indonesia pada 2024,” ungkap Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Endah Sri Rejeki dalam Rapat Koordinasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran yang dilaksanakan secara virtual.

Endah menjelaskan berdasarkan data Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri pada 2020, angka kepemilikkan akta kelahiran anak secara nasional mencapai 93,78%. Jika dibandingankan dengan total 80 juta anak Indonesia, berarti ada 6% atau sekitar 5 juta anak Indonesia belum memiliki akta kelahiran. Hal tersebut bisa disebabkan karena beberapa hal, pertama, karena kondisi geografis Indonesia sehingga pelayanan akta kelahiran sulit menjangkau seluruh masyarakat. Kedua, akses internet yang sulit terjangkau. Ketiga lokasi pelayanan akta kelahiran yang jauh dari masyarakat. Hingga faktor budaya, sosial dan adat istiadat setempat, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akta kelahiran.

“Sebagian masyarakat mungkin sudah paham, tapi kendalanya di status perkawinan, sehingga beberapa di antaranya enggan mengurus akta kelahiran, belum lagi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat. Di sisi lain, anak yang tidak memiliki akta kelahiran tentunya akan berisiko kesulitan mendapatkan akses pendidikan, dieksploitasi menjadi pekerja anak, kesulitan mengakses jaminan sosial, dimanipulasi identitasnya, dikawinkan saat usia anak, menjadi korban perdagangan anak, dan adopsi illegal karena tidak adanya identitas yang sah sejak mereka lahir,” terang Endah.

Untuk menangani permasalahan tersebut, pada 10 Agustus 2015 telah disepakati Nota Kesepahaman (MoU) Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak dalam rangka Perlindungan Anak di Indonesia yang melibatkan 8 (delapan) Kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kemen PPPA.

MoU yang masa berlakunya telah berakhir pada 2020 ini, bertujuan untuk mensinergikan program maupun peran para pihak terkait dalam rangka meningkatkan percepatan kepemilikian akta kelahiran bagi anak di dalam maupun di luar negeri. Adapun upaya yang dilakukan meliputi perumusan dan fasilitasi penerapan kebijakan, sosialisasi, advokasi, serta membangun koordinasi dan kerjasama untuk melindungi dan menyelesaikan segala permasalahan terkait kepemilikan akta kelahiran bagi anak Indonesia.

Kemen PPPA bersama Kementerian Dalam Negeri juga telah membuat buku saku Panduan Bersama Hak Sipil Anak dalam Pengurusan Akta Kelahiran yang dikemas dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti masyarakat agar memudahkan mereka memahami pentingnya akta kelahiran bagi anak. Selama 2020, Kemen PPPA juga telah melakukan sosialisasi percepatan kepemilikkan akta kelahiran anak secara daring yang difokuskan pada 15 provinsi dan 85 kabupaten/kota yang presentasi kepemilikan akta kelahirannya masih di bawah angka rata-rata nasional.

“Selain itu, advokasi secara daring juga dilakukan ke 13 K/L serta 8 provinsi dan 24 kabupaten/kota. Pada 2021 ini, akan dilanjutkan advokasi dan sosialisasi kepada provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Endah.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin di sela-sela kunjungan kerjanya di lokasi bencana di Kota Semarang menegaskan, bahwa untuk mencapai 100% semua pihak harus bersinergi dan turut memastikan agar seluruh anak dapat terlindungi tanpa terkecuali, sesuai dengan prinsip Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu non diskriminasi (tidak boleh mendiskriminasi anak), memastikan semua anak dalam kondisi apapun terpenuhi hak-hak sipilnya antara lain yaitu mempunyai akta kelahiran. “Selama 2021 ini, Kemen PPPA juga akan fokus pada anak yang berada dalam kondisi khusus, seperti anak di lokasi bencana, di lembaga pengasuhan alternatif (seperti panti asuhan), anak berhadapan dengan hukum, anak WNI di luar negeri dengan status illegal, anak yang orang tuanya mengalami stigma di masyarakat. Kita harus memastikan semua anak memperoleh akta kelahiran, karena ini merupakan salah satu hak dasar anak ,” tegas Lenny.

Direktur Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Handayani menuturkan bahwa pada 2021, Kemendagri akan berupaya melaksanakan berbagai program pencatatan akta kelahiran, yaitu mencapai target minimal 95% anak harus memiliki akta kelahiran, meningkatkan pelayanan pencatatan kelahiran di kabupaten/kota yang cakupan kepemilikan akta kelahirannya belum mencapai 92%, terutama di 10 Provinsi, yaitu Aceh, Sumut, Riau, NTT, Sulteng, Sulbar, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

“Kami juga akan memfasilitasi dan mendorong Dinas Dukcapil untuk melakukan pelayanan jemput bola (stelsel aktif) termasuk di daerah 3T, dan bekerjasama dengan instansi/pihak terkait, seperti rumah sakit, bidan, sekolah dan desa/kelurahan. Selain itu, memberikan dana alokasi khusus (DAK) bidang pelayanan administrasi kependudukan untuk meningkatkan pelayanan pencatatan kelahiran kepada seluruh Dinas Dukcapil Provinsi dan Kab/Kota, serta meningkatkan kapasitas aparat daerah yang menangani pencatatan kelahiran,” tutup Handayani.

Penulis/editor : Ivan Iskandaria

- Advertisement -
balipuspanews android app
- Advertisment -
Balipuspanews TV
Video thumbnail
Pedoman Perayaan Tahun Baru
00:54
Video thumbnail
Kebiasaan Baru yang Diterapkan Ketika ke Museum
01:03
Video thumbnail
Tips Solo Travelling di Masa Pandemi
01:17
Video thumbnail
Tips Aman Menerima Paket di Masa Pandemi
00:42
Video thumbnail
#ingatpesanibu Selalu Menerapkan 3M
00:36
Video thumbnail
Tips Liburan Bersama Keluarga di Masa Pandemi
01:21
Video thumbnail
Tips Ketika Keluar Rumah di Masa Pandemi
01:11
Video thumbnail
Hal yang Harus Diperhatikan Ketika Anak Bermain di Taman Bermain
01:03
Video thumbnail
Hal-hal yang Harus Diperhatikan Ketika Berbelanja di Mall
00:47
Video thumbnail
Etika Bersin yang Benar
00:45
Video thumbnail
Nak Ubud Gelar Pasar Kaget, Sebagian Hasil Penjualan Didonasikan Bagi yang Terdampak Covid 19
03:03
Video thumbnail
Tips Aman ke Bank di Masa Pandemi
01:00
Video thumbnail
5 Waktu Penting Cuci Tangan Dengan Sabun
00:48
Video thumbnail
Hal-hal yang Harus Diperhatikan Ketika Mengantri
01:03
Video thumbnail
Hal-hal yang Harus Diperhatikan Ketika Berwisata
00:54
Video thumbnail
Tips Menaiki Pesawat di Masa Pandemi
01:06
Video thumbnail
Hal-hal yang Mesti Diperhatikan Setelah Keluar Rumah
00:48
Video thumbnail
Gaya Hidup Sehat yang Bisa Diterapkan di Tengah Pandemi
01:03
Video thumbnail
Perlengkapan yang Wajib Dibawa Dalam Tas di Masa Pandemi
00:57
Video thumbnail
Protokol Kesehatan di Tempat Ibadah
00:57
Video thumbnail
Tips Berkendara di Masa Pandemi
01:12
Video thumbnail
3 Hal yang Harus Diperhatikan Ketika Berkunjung ke Suatu Tempat
00:47
Video thumbnail
Langkah Mencegah Kluster Keluarga
01:03
Video thumbnail
Panduan Menggunakan ATM di Masa Pandemi
01:22
Video thumbnail
Tanda Daya Tahan Tubuh Melemah
00:52
Video thumbnail
6 Jenis Salam Pengganti Jabat Tangan yang Populer di Masa Pandemi
00:55
Video thumbnail
Lindungi Lansia dari Covid-19
00:44
Video thumbnail
Tips Aman Nyoblos di Masa Pandemi
00:56
Video thumbnail
Hal-hal yang Harus Diperhatikan Ketika Pergi Bekerja
00:56
Video thumbnail
Tips Menggunakan Kendaraan Umum di Masa Pandemi
01:05
Video thumbnail
Tips Aman Makan di Rumah Makan di Masa Pandemi
01:03
Video thumbnail
Hal-hal yang Harus Dihindari Saat Memakai Masker
00:50
Video thumbnail
Penggunaan Masker yang Benar
01:18
Video thumbnail
Tips Menjaga Imunitas Tubuh di Masa Pandemi
00:51
Video thumbnail
Hal-hal yang Harus Diperhatikan Ketika Berbelanja ke Supermarket
00:57
Video thumbnail
Tips Aman Berjualan di Masa Pandemi
00:45
Video thumbnail
Cara Mencuci Masker Kain Dengan Benar
02:25
Video thumbnail
Manfaat Menggunakan Masker Dengan Benar
00:45
Video thumbnail
Tips Aman Keluar Rumah di Masa Pandemi
00:56
Video thumbnail
Tips Aman Berbelanja di Pasar di Masa Pandemi
00:55
Video thumbnail
Protokol Kesehatan yang Harus Dilakukan Driver Taksi Online
00:56
Video thumbnail
Protokol Kesehatan yang Mesti Dipatuhi Driver Ojek Online di Masa Pandemi
00:56
Video thumbnail
Protokol Kesehatan Bagi Pekerja di Masa Pandemi
00:55
Video thumbnail
Tips Aman Menggunakan Taksi Online di Masa Pandemi Covid-19
00:54
Video thumbnail
Tips Aman Menaiki Ojek Online di Masa Pandemi
01:10
Video thumbnail
Tips Aman Liburan Bersama Keluarga di Masa Pandemi
01:26
Video thumbnail
7 Langkah Mencuci Tangan Benar
01:09
Video thumbnail
Etika Bersin yang Benar
00:50
Video thumbnail
Etika Batuk yang Benar
00:51
Video thumbnail
Tips Aman Menerima Paket di Masa Pandemi
00:49
Member of